“IMM Sebagai Teologi Gerakan Pemberdayaan” Studi : Masyarakat Kaliwinongo

Oleh: Yella Septia Amanda

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Dari nama daerah ini yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya propinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati. Dalam konteks daerah, sebagai Kota besar, D.I. Yogyakarta tentu memiliki masalah dengan kawasan kumuh. Pada umumnya kawasan kumuh di D.I. Yogyakarta berada di bantaran sungai salah satunya Kali Winongo di sebelah barat, kali Code di bagian tengah. Berdasarkan Analisis Sosial yang telah dilakukan maka Kaliwinongo dijadikan desa binaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mengacu amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022, sasaran pembangunan urusan bidang perumahan adalah tersedianya sarana dan prasarana dasar permukiman di kecamatan miskin yang kinerjanya diukur menggunakan indikator persentase sarana dan prasarana dasar permukiman di kecamatan miskin. Isu penggusuran Kawasan Kaliwinongo dikarenakan kumuh namun dapat ditata kembali sampai ketelinga Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan sehingga membuat beliau belajar dan melihat langsung cara penataan kawasan bantara sungai. Pak Anies telah dua kali mendatangani dua tempat kawasan bantaran sungai di Yogyakarta yang dulu kumuh, kemudian berhasil tertata dengan baik. Salah satunya yaitu Kaliwinongo. Hal ini menjadi contoh baik bagi setiap daerah yakni warga ditata bukan di gusur dan jika ada kemauan maka apapun kendalanya bisa diselesaikan.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembanguan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory, yang mana menjadi landasan prinsip dan proses dalam mencapai kesejahteraaan yang di idam-idamkan masyarakat. Pemberdayaan ini juga bertujuan sebagai ujung tombak dalam pengentasan kemiskinan. Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek : Pertama, ENABLING yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, EMPOWERING yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, PROTECTING yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai buaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan yang berdimensi rakyat. Berangkat dari kondisi itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah :

  1. Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah” antara lain dinyatakan “Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI.”
  2. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditegaskan bahwa “ halhal yang mendasar dalam undangundang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat”
  3. Mencermati kedua rumusan Kebijakan Pemerintah diatas dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah;
  4. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentnag Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social masyarakat, peningkatan kswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, social dan politik”

Gerakan PK IMM FH UMY membantu masyarakat di desa kaliwinongo untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga terciptanya desa yang bersih, membangun perekonomian, serta mengembangkan Pendidikan dan Pariwisata. Bentuk eksekusi PK IMM FH UMY dalam Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian berupa menjadikan Kawasan Kaliwinongo sebagai desa wisata dengan cara membuat budidaya lele dan budidaya anggur. Meskipun banyak kendala yang di hadapi namun tidak membuat semangat IMM FH pudar. Hingga akhirnya budidaya lele dan anggur terlaksana dan memberikan dampak baik kepada masyarakat berupa menambah penghasilan dan kawasan yang lebih tertata. Tidak hanya itu pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan juga dilakukan berupa melakukan pembelajaran rutin yang dilaksanakan setiap hari sabtu sore di masjid al-Falah. Selain belajar mengaji dan pelajaran sekolah IMM FH juga membuat kegiatan berupa perkemahan, perlombaan dan nonton film bersama di layar tancap yang mana kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai Religiusitas, Intelektualitas dan Humanitas. Serta menumbuhkan rasa kedisiplinan, tanggung jawab, gotong royong, dan membangkitkan motivasi bagi anak anak di Kawasan Kaliwinongo. Peningkatan kemampuan dengan menggali potensi lokal masyarakat merupakan hal penting terutama bagi masyarakat desa. Dengan kemampuan dan potensi lokal desa baik fisik maupun non fisik yang ada dapat memberikan peningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan jalan bagaimana potensi lokal dapat dibangun sehingga berdaya guna, memiliki kemampuan dan kekuatan untuk merubah kehidupan kearah yang lebih baik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *