Praktik Kekerasan: Identitas Rezim Melanggengkan Kekuasaan

“Segala bentuk kekerasan dari, oleh dan untuk siapapun tidak dapat dibenarkan”

Segala permasalahan senantiasa hadir di Indonesia sepanjang kepemimpinan rezim Jokowi, bagaikan ombak dilautan; tidak pernah berhenti. Permasalahan hadir mulai dari kebijakan regulasi RUU yang tidak pro terhadap rakyat dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), RUU KPK, Proyek Strategis Nasional, Omnibuslaw, IKN (Ibu Kota Negara) baru, dan yang masih hangat ialah kelangkaan minyak goreng berdampak pada kenaikan harga bahan pokok, kenaikan BBM, PPN dan tak luput pula wacana penolakaan penundaan pemilu. Berbagai macam kajian persoalan diatas telah banyak dikeluarkan oleh ragam eleman masyarakat, mulai dari NGO (Non-Governmental Organization), mahasiswa, dan akademisi. Namun, sekalipun tidak pernah bahkan nihil di dengarkan oleh pemerintahan rezim Jokowi.

Menjadi tidak heran kemudian melihat kebebalan pemerintahan hari ini, gelombang aksi massa demonstrasi protes terhadap kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat semakin membesar. Gelombang aksi massa kian membesar mulai dari penolakan RUU KUHP, RUU KPK hingga kebijakan perubahan aturan hukum yang disebut “Omnibuslaw” atau UU Cipta Kerja. Terakhir, gelombang massa besar penolakan kembali terjadi akibat bergulirnya isu penundaan pemilu dan dilanjutkan kembali dengan kenaikan harga bahan pokok, BBM, dan minyak. Aksi massa ini tidak hanya timbul di satu kota, namun hampir di seluruh Provinsi melakukan penolakan-penolakan.

Penolakan ini timbul dibarengi dengan semakin brutalnya aparatur kepolisian dalam melindungi aksi demonstrasi sebagai hak konstitusional warga negara, menyalurkan aspirasi melalui demonstrasi. Asfinawati mantan ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) mengatakan “pada 2019, pihaknya mencatat tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian saat demonstrasi sebanyak 68 kasus, penangkapan sewenang-wenang 3.539 korban kemudian, penahanan sewenang-wenang 326 korban dan penyiksaan sebanyak 474 korban.” (CNN, 2021)

Amnesty Internasional Indonesia sepanjang demo tolak Omnibus Law telah mendokumentasikan kekerasan aparatur Kepolisian. Sebagaimana diungkapkan bahwa “Amnesty Internasional Indonesia mendokumentasikan setidaknya 402 korban kekerasan polisi 15 provinsi selama aksi tersebut. Amnesty juga mencatat sebanyak 6.658 orang ditangkap di 21 provinsi. Berdasarkan laporan tim advokasi gabungan, sebanyak 301 dari mereka ditahan dengan jangka waktu yang berbeda-beda, termasuk 18 jurnalis, yang kini telah dibebaskan.” (Amnesty.id, 2020) Protes secara daring menyoal Omnibus Cipta Kerja tak luput dengan intimidasi. Amnesty Internasioanl Indonesia juga mencatat “Sepanjang 7-20 Oktober 2020, tercatat 18 orang di tujuh provinsi dijadikan tersangka karena dituduh melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).” (Amnesty.id, 2020)

Dalam aksi demonstrasi kekecewaan masyarakat terhadap wacana penundaan pemilu, kenaikan penolakan bbm, bahan pokok dan segala macamnya pada bulan mei lalu di Makassar terdapat penangkapan oleh kepolisian yang diduga merusuh dalam demonstrasi. (Kompas, 2022) terlepas dari merusuh atau tidaknya namun penangkapan adalah bagian dari intimidasi dan apabila merusuh adalah bagian dari tindakan anarkis tetapi cara yang dilakukan kepolisian dengan menangkap tidak ada bedanya dengan tindakan anarkis. Tindakan penangkapan tidak etis dilakukan ketika mengamankan aksi demonstrasi, dimana selayaknya melakukan tindakan-tindakan yang persuasif dalam segala kondisi. 

Beberapa hari yang lalu terdapat aksi demonstrasi atas ketidak setujuan terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, namun terjadi represifitas kepada masa aksi tersebut. KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) merilis kecamannya terhadap represifitas terhadap masa aksi, dimana dikatakan oleh Rivanle selaku Wakil Koordinator KontraS bahwa “langkah yang diambil kepolisian setidaknya menyebabkan 10 orang mengalami luka-luka akibat pukulan, terkena gas air mata dari pihak kepolisian. Dari sejumlah video yang beredar pun, kepolisian begitu brutal dalam penanganan aksi dengan menyerang demonstran terlebih dulu tanpa alasan yang jelas.” (alinea.id, 2022)

Sebagai bahan untuk memahami resistensi konflik sosial berdasarkan uraian diatas, maka perlu dipahami bersama bahwa dalam konflik tidak boleh abai dari pemahaman terdapat “akar-akar” social yang lebih luas melatari terwujudnya konflik. Pada dasarnya konflik merupakan suatu yang inheren dalam kehidupan social, namun konflik sendiri dapat di identifikasi secara umum maupun mengakar. Definisi Bartos dan Wehr setidaknya dapat mewakili konflik social baik tingkat mikro maupun makro, pada tingkat mikro konflik dapat dilihat anatara individu versus individu dan tingkat makro dapat ditinjau antara individu versus kelompok (konflik horizontal), dan kelompok versus pemerintah (konflik vertical).

Pandangan penulis kekerasan yang dialami para demonstran tidak bisa dilepaskan dari persoalan identitas dan kekuasaan, sebab konflik yang terjadi ialah konflik vertical atas ketidak puasan dan ketidak setujuan menyoal kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga perlu kiranya untuk menguarai persoalan identitas dan kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini.

Kekerasan dan Identitas

Amartya Sen memandang bahwa suatu identitas bukanlah sesuatu yang terberi, melainkan sebuah pilihan. Identitas juga tidak bisa dipahami hanya sebagai ketunggalan, sebab pada dasarnya manusia senantiasa menentukan pilihan terhadap berbagai kelompok untuk menjadi bagian dari kelompok dari seluruh kelompok tertentu. Misalnya kewarganegaraan seseorang, tempat tinggalnya, asal daerahnya, jenis kelaminnya, kelas social, pilihan politik, profesinya, pekerjaannya, kebiasannya, selera music dan segala macamnya. Namun, tak satupun diantaranya bisa disebut sebagai satu-satunya identitas atau kategori keanggotaan tunggal bagi orang yang dimaksud.

Sikap yang keras untuk mendesak meskipun secara tidak langsung, suatu identitas manusia yang tunggal dan tanpa pilihan tidak hanya membuat kita menjadi kerdil, melainkan hanya akan membuat kekerasan serta kekacauan merajalela atau mejadi virus yang tidak dapat berhenti. Harmonisasi negara dan masyarakat yang hari ini kacau, dalam pandangan penulis terletak pada ketidak pahaman rezim bahwa  kemajemukan identitas yang akan mewujudkan harmonisasi. Dimana seperti yang diungkapkan oleh Amartya Sen bahwa “barangkali yang menjadi sumber kekisruhan adalah pengabaian serta penampikan terhadap peran nalar dan pilihan, yang muncul dari pengakuan bahwa identitas kita majemuk.” (Amartya Sen, 2016:24)

Kekeliruan selanjutnya ialah apabila kita memahami suatu identitas dapat berafiliasi secara tunggal, paradigma seperti ini tidak dapat dibenarkan. Amartya Sen menegaskan “Secara pribadi kita semua terkait dengan pelbagai macam identitas dalam konteks yang berlainan dalam hidup kita masing-masing, terkait dengan latar belakang, lingkungan pertemanan, ataupun kegiatan social.” (Amartya Sen, 2016: 33) Artinya, pemilihan secara sadar (penalaran) terhadap suatu identitas tidak dapat dijustifikasi berafiliasi secara tunggal dengan alasan apapun.

Kegagalan memahami identitas ini kemudian menimbulkan suatu konflik social yang disengaja maupun tanpa disadari terjadi, baik secara horizontal hingga vertical. Konflik social yang tidak dapat ditangani dengan baik akan berakibat kepada kekerasan, ini biasa terjadi dalam konflik vertical. Kekerasan yang terjadi sering kali dilakukan dengan cara-acara yang tidak sewajarnya disebut manusiawi. Konflik social vertical berdasarkan posisi pelaku ialah konflik yang melibatkan pihak yang kedudukannya tidak sejajar, akibatnya ialah berujung pada kekerasan.

Praktik Kekerasan Cara Rezim Melanggengkan Kekuasaan

Berangkat dari pandangan diatas, dalam konteks kekerasan yang dialam demonstran diatas adalah akibat dari pandangan tunggal menyoal pilihan politik yang menentang atau bersebrangan dengan kekuasaan rezim dimana yang berkuasa hari ini. Pilihan politik tersebut tidak hanya di tafsiran tunggal soal oposisi perbedaan pilihan presiden, tetapi dapat diartikan pula factor ketidak sepakatan terhadap suatu kebijakan, aturan yang dibuat dimana kemudian juga sampai kepada memilih membentuk kelompok untuk terbentuknya gelombang massa guna aksi massa penyaluran aspirasi sesuai amanat konstitusi dan sejenisnya.

Sangat disayangkan respon yang didapat ialah bukan untuk mewadahi pendapat, namun yang didapat hanyalah kebebalan pemangku kebijakan dan kekerasan dimana dilakukan oleh aparatur kepolisian. Aparatur kepolisian semestinya menjalankan fungsinya sebagai pelindung untuk masyarakat, justru menjadi alat rezim untuk melanggengkan kekuasaanya. Berlainannya dalam pandangan kebijakan, pilihan politik, bersebrangan kelompok dan segala macamnya bukan berarti dapat memperlancar kekerasan untuk alat pembungkaman serta menjadikan kekerasan sebagai kontrol stabilitas politik dan kekuasaan.

Bagi penulis kekerasan ini adalah berbasis kepada identitas, bersebrangannya identitas pilihan politik; ketidak sepakatan persoalan kebijakan dan cara pengelolaan negara dengan kekuasaan rezim saat ini senantiasa mendapatkan perilaku kekerasan bukan merespon dengan cara persuasive sebab dianggap menggangu stabilitas politik dan keberlangsung kekuasaan rezim. Kegagalan dalam memahami identitas yang majemuk tidak dapat dikelola dengan baik oleh rezim yang berkuasa, sehingga kekerasan identitas menjadi perilaku lazim di Indonesia untuk memperlancar jalannya kekuasaan.

Penulis : Rizki Abiyoga ( Ketua Bidang HIKMAH PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta 2021/2022 )

Daftar Pustaka

Buku

Sen, Amartya. Kekerasan dan Identitas. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016.

Media Online

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211015061441-12-708062/daftar-panjang-tindakan-represif-dan-kekerasan-polisi

https://www.alinea.id/nasional/kontras-kecam-aksi-aparat-tangani-demo-tolak-dob-papua-b2fjN9DyK

https://makassar.kompas.com/read/2022/04/12/124635978/demo-11-april-di-makassar-berakhir-rusuh-10-orang-ditangkap?page=all

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *