Menolak Lupa: Perjuangan Marsinah, Perjuangan perempuan

Tepat hari ini, 29 tahun lalu seorang buruh perempuan meninggal pasca aksi menuntut kebaikan upah buruh di PT CPS. Jasadnya ditemukan pada 8 Mei 1993. Ia adalah Marsinah, buruh perempuan progresif yang saat itu baru berusia 25 tahun ini harus meregang nyawa setelah membela dan menyuarakan aksi dengan tuntutannya yaitu Upah Minimum Regional (UMR), fasilitas kerja, cuti hamil, dan kebebasan berserikat.

PT CPS, tempat kerja Marsinah, diketahui merupakan perusahaan yang memproduksi arloji. Atas persoalan yang ada, dilakukan aksi dengan tuntutan untuk menaikkan upah buruh ini sesuai dengan SK Gubernur Jawa Timur saat itu yang meminta kenaikan upah 20% dari perusahan-perusahaan di sana, namun perusahaan PT CPS menolak. Hal tersebut menimbulkan rasa gusar pada buruh yang juga ingin mendapatkan haknya sehingga tindakan aksi berupa mogok kerja dilakukan buruh di sana. Hal ini mengakibatkan salah satu buruh perempuan yaitu Marsinah yang ikut terlibat dalam aksi dan juga memegang kendali aksi ini diinterogasi karena telah mengorganisasi pemogokan dan dituduh melakukan protes dengan cara yang mirip aksi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Namun setelah diterimanya tuntutan buruh PT CPS, Marsinah hilang selama 3 hari sebelum akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Ditemukannya Marsinah pada tgl 8 Mei 1993 sontak membuat geger masyarakat umum. Kejadian ini menjadi perbincangan hangat dengan mempertanyakan pemerintahan pada saat itu. Tak hanya dari masyarakat umum, bahkan dalam kunjungannya ke Australia, Menteri Luar Negeri Australia mempertanyakan kasus Marsinah secara panjang lebar. Abdul Latif, Menteri Ketenagakerjaan saat itu mengungkapkan untuk tidak berprasangka buruk terhadap pemerintah karena kasus ini akan diusut hingga tuntas. Ketika itu, Presiden Soeharto juga menuturkan untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas agar tidak kabur. Kematian Marsinah yang tidak wajar ini sontak mendapat reaksi keras dari aktivis dan masyarakat hingga dibentuk Komite Solidaritas untuk Marsinah (KSUM) sebagai rasa simpati dan solidaritas terhadap Marsinah.

Kematian Marsinah masih merupakan misteri karena belum ada pengungkapan fakta. Kasus ini merupakan pelanggaran HAM berat yang tertera pada pasal 9 UU No 26 Tahun 2000. Pelanggaran dasar hukum Pancasila, sila ke-2 yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan juga sila ke-5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” karena kasus ini terdapat tindak pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, serta ketakadilan yang dialami oleh Marsinah. Dengan janji manis “Pemerintah berkomitmen menegakkan, menuntaskan, dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan keadilan bagi yang diduga menjadi pelaku HAM berat,” ucap Jokowi. Pada realitanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat 2.331 kasus pelanggaran HAM dari Januari hingga September 2021 hal ini bukti bahwa pelanggaran HAM masih belum juga diusut secara serius.

Kasus Marsinah merupakan bukti kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini memiliki signifikansi penting bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan karena menjadi pengingat untuk mendorong upaya penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), menguatkan jaminan perlindungan bagi pembela HAM, perhatian khusus pada kerentanan Perempuan Pembela HAM. Namun demikian RUUTPKS sudah mendapat jalan terang menjadi UUTPKS sebagai payung hukum atau perlindungan bagi para korban kekerasan seksual. Meski sudah disahkan tugas kita memastikan implementasi dari UUTPKS.

Marsinah dibunuh tanpa keadilan. Kita tidak lupa.

“Marsinah terus ada dan berlipat ganda”

Sources:

tempo.com

Komnas Perempuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *