CATATAN KRITIS: HATI-HATI OTORITARIANISME (Vol. 1)

VOL 1

Hati-Hati Otoritarianisme

Dalam beberapa waktu belakangan, publik di hebohkan dengan pemberitaan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dengan di tundanya pemilu dan juga wacana 3 periode Presiden Jokowi. hal ini bahkan banyak di suarakan oleh pejabat publik mulai dari menteri, Anggota DPR, sampai ketua partai politik turut mengkampanyekan hal tesebut.

Sebelum lebih jauh lagi membahas hal tersebut, kita perlu untuk melihat lebih detail lagi bahwa dua permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang berbeda tapi merupakan satu kesatuan yang bisa saya bilang mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk mempertahankan status quo (kekuasaan). Dalam kasus ini, cara yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan adalah dengan tiga cara, pertama, menunda pelaksanaan pemilu agar kekuasaan yang dimiliki saat ini bisa bertahan lebih lama. Kedua, dengan menambah periode kepemimpinan menjadi 3 periode bahkan 4 periode bahkan sampai tidak terbatas dengan periode (seumur hidup). Dan ketiga, menjabat 3 periode dengan tanpa pemilu. Ketiga hal ini merupakan hipotesis awal yang muncul dari pemberitaan yang dilakukan oleh media saat ini dengan banyaknya elit yang turut menyuarakan hal tersebut.

Selanjutrnya, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa hal ini menjadi permasalahan, apakah karena orang tersebut adalah jokowi sehingga tidak sepakat dengan adanya penundaan pemilu dan 3 periode kepemimpinan presiden atau karena masalah pemilu yan tidak boleh ditunda dan presiden yang tidak boleh 3 periode. Menurut saya hal ini perlu untuk di selesaikan terlebih dahulu agar kita tidak terjebak pada politik identitas yang akan menyempitkan ruang berfikir kita dan juga kesalahan dalam memahami substansi permasalahan.

Menolak jokowi 3 periode dan penundaan pemilu dengan didasari oleh jokowi sebagai alasannya merupakan sebuah kekeliruan, walaupun itu juga tidak salah, sebab pasca pemilu 2014 dan 2019 mengakibatkan polarisasi yang begitu kuat di masyarakat akar rumput sehingga masyarakat terbelah antara yang mendukung Jokowi dan juga mendukung Prabowo. Padahal elit saling komunikasi dibuktikan dengan prabowo yang masuk dalam kabinet dan juga sebenarnya oligarki tidak mempermasalahkan siapapun presidennya dibuktikan dengan yang menjadi  donor pemilu untuk kedua calon adalah pihak yang sama. Maka dari itu, seharunya kita menitik beratkan alasan menolak 3 periode dan juga penundaan pemilu pada hal yang bersifat substansial, sehingga siapapun presidennya baik saat ini maupun di kemudian hari, wacana tersebut harus tetap di tolak.

Penundaan pemilu jelas merupakan masalah yang sangat besar dalam demokrasi dan konstitusi, bukan hanya karena secara  konstitusi tidak di ijinkan sebab pasal 7 UUD 1945 sangat jelas menyebutkan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” tapi juga karena pemilu merupakan hak warga negara untuk mengganti presiden dengan cara yang paling konstitusional dan merupakan hak warga negara untuk memilih seseorang yang akan menjaga kebebasan kita semua. Sehingga, jelas sekali wacana penundaan pemilu bukan merupakan tindakan konstitusinal dan bermoral,sehingga dalam hal ini penolakan terhadap penundaan pemilu tidak didasarkan pada saat ini jokowi yang sedang memimpin atau karena kegagalan-kegagalan jokowi dalam memimpin melainkan di dasarkan pada aspek filosofis, konstitusinal dan moral. Maka dari itu, siapapun presiden yang memimpin, wacana penundaan pemilu jelas akan ditolak.

Selain masalah penundaan pemilu, wacana 3 periode yang saat ini juga banyak di wacanakan dengan klaim oleh cak imin didukung oleh 100 juta masyarakat dan klaim pak luhut didukung oleh 110 juta orang jelas bukan merupakan alasan yang dapat diterima, penolakam ini sebenarnya sama dengan alasan menolak penundaan pemilu, didasari bukan masalah identitas siapa yang saat ini berkuasa dan bukan juga masalah konstitusi yang membatasi seseorang hanya dapat menjabat sebagai presiden selama 2 periode saja, sebab konstitusi bisa saja diubah dikemudian hari. Sehingga, penolakan ini tidak hanya didasari pada data nya yang di ragukan karena memiliki ketidak jelasan data dengan klaim yang berbeda tapi juga berkaitan dengan alasan moral serta alasan untuk memastikan agar kekuasaan memiliki batasan dan tidak menimbulkan atau menghasilkan kekuasaan absolute yang berakibat pada otoritarianisme yang berakibat pada hilangnya kebebasan dasar kita dan lagi pembatasan kekuasaan hanya pada 2 periode merupakan konstitusional alamiah yang seharusnya tidak di ubah dan dimainkan.

Tindakan dalam mewacanakan penundaan pemilu dengan alasan di inginkan oleh para pelaku ekonomi yang disampaikan oleh Menteri bahlil jelas merupakan alasan yang mengada-ngada sekaligus tidak rasional sebab hal ini akan menghilangkan hak konstitusional warga negara yang seharusnya dapat mengganti presiden secara konstitusional serta memilih siapa yang akan menjaga kebebasan kita kedepannya. Apalagi ada beberapa alasan penundaan pemilu yang mahal sehingga pemilu harus ditunda jelas-jelas merupakan alasan yang sangat mengada-ngada karena pemindahan Ibu Kota Negara saat ini terus berjalan dengan biaya lebih dari 400 Triliun padahal seharusnya biaya tersebut bisa digunakan untuk mengadakan pemilu bahkan memang harus di gunakan, apalagi pasti kita sudah tau bahwa 2024 pasti akan diadakan pemilu karena konstitusi jelas mengatakan bahwa pemilu diadakan 5 tahun sekali sehingga jelas setelah pemilu terakhir 2019, pemilu akan di lakukan pada tahun 2024, sehingga alasan tidak ada biaya jelas sangat tidak masuk akal.

Kondisi yang terjadi saat ini merupakan susunan permasalahan kompleks dengan setting politik yang sangat terstruktur, bahkan sampai-sampai banyak kelompok dengan terorganisir turut mendorong dan mewacanakan penundaan pemilu maupun presiden 3 periode, hal ini jelas bukan merupakan dorongan alamiah masyarakat akar rumput jika kita melihat banyaknya permasalahan yang terjadi dimasyarkat, kita mungkin bisa saja percaya bahwa hal yang terjadi saat ini merupakan suatu permasalahan yang terpola dan akan terus berjalan kemudian. Yang menjadi pertanyaan adalah mana yang akan menjadi agenda utama elite saat ini, apakah penundaan pemilu atau presiden 3 periode? Tentu apapun itu kita harus menolak keduanya dan harus waspada dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk, jangan sampai negeri ini kembali pada masa otoritarianisme yang menindas dan membelenggu kebebasan kita seperti zaman dahulu sebab di suatu negeri dengan lord yang berkuasa hal ini sudah terlihat hilal nya, seperti kita sedang di arahkan pada zaman kelam yang pernah kita lalui dan kita hancurkan. Akankah otoritarianisme akan kembali hadir di negeri ini?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *