Pandangan Bidang IMMawati PC IMM AR Fakhruddin dalam momentum International Women’s Day.

International Women’s Day atau hari perempuan sedunia diperingati 8 maret setiap tahunnya. Bermula pada tahun 1908, ketika 15.000 wanita berbaris menuntut jam kerja yang lebih manusiawi, gaji yang lebih baik, dan hak suara untuk didengarkan. Setahun kemudian pada tanggal 28 februari 1909, partai Sosialis Amerika mendeklarasikan Hari Perempuan Nasional pertama. Kemudian 1913 – 1914 , tanggal 8 Maret ditetapkan sebagai Hari Perempuan Sedunia dan 1975 pertama kalinya dirayakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lalu 2011 bulan maret ditetapkan sebagai bulan sejarah perempuan oleh Barack Obama. (Sumber: Kompas.tv)

Hal ini diperingati sebagai refleksi kita bersama khususnya pada perempuan untuk saling memberi dukungan dalam pencapaian perempuan di berbagai sektor, seperti kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Hari perempuan sedunia tentunya bukan hanya peringatan seremonial belaka namun sebagai langkah juang pergerakan yang sadar dan memiliki sikap kolektif terhadap negara tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas. Menilik sejarah dan menerawang masa depan, perempuan masih saja mengalami diskriminasi, ketidakadilan, narasi misoginis, dan patriarki sehingga perlawanan perlu untuk terus digencarkan karena setiap manusia bercita-cita mempunyai ruang yang aman dari segela keresahan. Hal ini menjadi tantangan bersama. Setelah melihat perjuangan perempuan dahulu, tak elok rasanya jika perjuangan itu harus berhenti di tengah jalan, perlu adanya kelanjutan estafet perjuangan dengan menggunakan hak sebaik mungkin dan terus berkarya menyuarakan aspirasi-aspirasi yang dapat bermanfaat.

Kebijakan pemerintah kerap kali menyimpang dan tidak konsisten sehingga masih menjadi perbincangan masyarakat, pun timbul permasalahan yang belum teratasi seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan agraria yang berdampak pada perempuan, layanan kesehatan dipersulit, dan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. Hal ini karena kebijakan yang dibuat kadang tidak berangkat dari situasi mestinya. Melihat dinamika kebijakan pemerintah seperti RUU PKS adalah rancangan awal yang memiliki substansi kekerasan seksual jauh lebih luas dan mempu menjangkau para pelaku yang selama ini dapat lolos dari jeratan hukum hanya karena tindakan para pelaku ini tidak ada yang memenuhi unsur legalitas sebagai tindak pidana KUHP dan juga sampai saat ini tak kunjung di sahkan namun diganti menjadi RUU TPKS dimana substansi tersebut mengalami perubahan seperti bentuk kekerasan seksual terdapat 9 bentuk kekerasan seksual dalam RUU PKS dan Sementara dalam RUU TPKS bentuk kekerasan seksual hanya ada 5, perlu kita awasi bersama sangat fatal jika ada hal urgensi yang dipangkas maka akan berpengaruh terhadap komponen lainnya. Artinya pengaruh tersebut juga akan menyentuh kehidupan korban, kemudian RUU PPRT sebagai payung hukum yang mengakomodir kepentingan dan keterbutuhan pekerja rumah tangga pun belum disahkan, lalu pengaturan mengenai kekerasan seksual di lingkup pendidikan berkaitan dengan permendikbud No.30 yang belum diterapkan secara keseluruhan sehingga belum bisa menjamin perlindungan atas korban-korban kekerasan seksual.

Tidak hanya sampai di situ, kebijakan yang ada pun belum mampu memberikan titik terang untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban berkaitan rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang semestinya memberikan keadilan bagi korban kasus kekerasan seksual yang sampai saat ini masih marak terjadi. Selain itu, urgensi permendikbudristek No.30 Tahun 2021 perlu diterapkan sebagai bentuk bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan dan pertolongan terhadap korban kekerasan seksual. Berangkat dari hal tersebut kita sepakati bersama untuk mendorong dan mendesak pemerintah agar memberikan payung hukum yang mampu mengakomodir kebutuhan korban sehingga keadilan dapat berdiri seadil-adilnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *