Menilik Olahraga: Prestasi Sampai Ke Korupsi

Oleh: Lathif Qurba Saputra (Sekbid SBO PC IMM AR-Fakhruddin kota Yogyakarta 2020-2021)

Olahraga merupakan kata yang sudah tidak asing di telinga, bagi masyarakat yang maju dan modern sudah menjadi kegiatan dan kebutuhan sehari-hari, bahkan ada yang menjadikan olahraga sebagai profesi mata pencarian sehari-hari. Olahraga mencerminkan nilai-nilai yang menjadi rujukan untuk masyarakaat. Olahraga dipandang mempunyai berbagai fungsi dan kegunaan tidak hanya sebagai mengembangkan kualitas mental seseorang dan juga meningkatkan kebugaran fisik saja namun olahraga dipandang sebagai sarana untuk membentuk suatu kepribadian, kepemimpinan, loyalitas, relasi. Tidak berlebihan jika olahraga dikatakan sebagai sarana untuk pembelajaran dan membangun budaya sosial politik di Indonesia.

Sepak terjang Olahraga di indonesia

Kemajuan olahraga di Indonesia sudah sangat pesat dan dapat menunjukan kualitas atlet Indonesia dihadapan dunia. Diawal 2016 bangsa Indonesia disuguhi dua peristiwa penting dunia olahraga. Yang pertama Indonesia disuguhi oleh kemenangan ganda campuran Praveen/Debby didalam kejuaran cabang olahraga bulutangkis di kejuaraan internasional All England 2016 seperti yang diberitakan di surat kabar dan berbagai media bahwa gelar juara ganda campuran ini sudah mengharumkan nama Indonesia di hadapan dunia. Kedua Indonesia disuguhi keberhasilan  Rio Haryanto menjadi pembalap Indonesia pertama yang berlaga di Formula 1 (F1), perlombaan balap paling bergengsi di dunia, Bagian terpentingnya adalah perjalanan Rio Haryanto untuk berhasil ikut serta dalam perlombaan balap paling bergengsi di dunia yang waktu itu didukung oleh Kementrian pemuda  dan olahraga dengan mengadakan Penggalangan dana terbuka, hal inilah yang menunjukan solidaritas, dukungan, dan antusias masyarakat Indonesia dalam dunia olaharaga yang begitu besar. Pada 2021 indonesia Kembali disuguhkan dengan kemenangan ganda putri Greysia/apriyani yang memperoleh medali emas dalam cabang olahraga bulutangkis di olimpiade Tokyo 2020 yang dilaksanakan di bulan juli-agustus 2021, momentum ini Kembali menunjukan taring Indonesia dalam dunia olahraga, greysia/apriyani sudah mencetak sejarah untuk ganda putri di cabang olahraga bulutangkis. Disisi lain masih banyak persoalan-persoalan dunia olahraga di Indonesia seperti sarana-prasarana yang tidak mewadahi untuk pelatihan atlet, terbukti banyak atlet muda yang tumbuh diluar pelatihan oleh pemerintah hal ini menunjukan bahwa kurangnya perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap dunia perolahragaan, dilansir dari detiksport di Indonesia anggaran untuk bidang olahraga masih relatif sangat kecil yaitu berkisar 0,03 APBN sangat berbeda jauh dari negara-negara tentangga seperti singapura yang menganggarkan 4% dari total anggaran negara. Dampaknya adalah sarana-prasarana yang tidak mewadahi untuk menjadi pusat pelatihan untuk para atlet sehingga kecilnya kesempatan para atlet untuk mengikuti berbagai ajang olahraga di tingkat regional maupun internasional, hingga sulitnya menggelar berbagai ajang olahraga. Sudah seharusnya pemerintah untuk lebih memperhatikan dunia olahraga, terutama ajang olahraga sejak usia dini untuk mempersiapkan dan menemukan bibit-bibit unggul dalam prestasi olahraga, dan pengelolaan potensi industri olahraga sebagai pemasukan negara, pengelolaan infrastruktur olahraga pasca event; nasional, regional, maupun kancah internasional, dan pemerintah harus mulai memperhatikan nasib dari para atlet seperti tunjangan hari tua karena ketidakadaan perhatian terhadap atlet yang sudah pensiun juga dapat menimbulkan hilangnya motivasi Sumber daya manusia yang mempunyai potensi untuk memasuki dunia industri olahraga

Kasus korupsi di bidang olahraga

            Persoalan dunia olahraga di Indonesia bukan hanya berasal dari persoalan-persoalan yang bersifat fundamental namun ternyata persoalan olahraga di Indonesia tidak jauh-jauh dari persoalan utama yaitu korupsi, Anggaran dari pemerintah yang lebih dari 4 triliun untuk olahraga harusnya bisa menunjang sarana-prasarana namun ternyata belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Maraknya praktek korupsi di Indonesia dilansir dari data Indonesian Corruption Watch (ICW) terdapat 69 kasus korupsi di bidang olahraga dalam kurun waktu 2010 hingga semester pertama tahun 2017, tak tanggung-tanggung, negara dirugikan 854 miliar rupiah dengan total nilai suap 6,6 miliar rupiah mulai dari kasus suap wisma atlet  sea games, mega proyek pelatihan hambalang, PON Riau, Dana Hibah Koni dan masih banyak lagi tentu saja sangat merugikan keuangan negara sehingga dapat menghambat pembangunan nasional terkhusus pada sektor olahraga, dana yang seharusnya dapat digunakan untuk menunjang sarana-prasarana yang dapat dinikmati oleh masyarakat namun digunakan untuk memperkaya segelintir orang saja.

Korupsi ini sudah seharusnya menjadi perhatian dan tugas dari pemerintah untuk memangkas dan mengkikis habis korupsi dengan cara memaksimalkan daya kerja dan memaksimalkan daya paksa dari perundang-undangan yang baik melalui penegakan hukum pidana maupun penegakan hukum perdata. Persoalan korupsi di Indonesia semakin hari semakin pelik dengan adanya upaya pelemahan KPK yang merevisi UU KPK menjadi UU No 19 tahun 2019, mulai dari perevisian UU KPK tidak masuk kedalam program legislasi nasional(Prolegnas) padahal seharusnya untuk melakukan perubahan maupun amandemen terhadap perundang-undangan harus masuk kedalam Prolegnas seperti yang sudah tertuang didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang MD3. upaya pelemahan lainya adalah meletakkan KPK dibawah Rumpun eksekutif membuat KPK sulit untuk mempertahankan independensinya, hasil judicial review UU KPK yang dalam hal pengujian MK menganggap suara aspirasi dari masyarakat merupakan bagian dari hak masyarakat untuk berpendapat saja hal ini jelas sudah mencederai semangat Reformasi untuk memperangi segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan mewujudkan pemerintah yang bersih dari praktek KKN. Tidak dijelaskanya secara jelas tupoksi dari Dewan Pengawas KPK yang tentunya masih menjadi pertanyaan terkait mekanisme kerja dewan pengawas KPK, Pemberlakuan SP3 yang dapat memudahkan Koruptor untuk melepaskan diri dari ancaman karena SP3 dimungkinkan dalam waktu 2 tahun sedangkan pengusutan kejahatan korupsi tentunya memakan waktu yang lama sedangkan jika melewati waktu 2 tahun pengusutan harus dihentikan, kemudian upaya pelemahan KPK dengan pengubahan status pegawai  KPK menjadi ASN melalui tes wawasan kebangsaan (TWK)  yang menurut ombudsman, tes wawasan kebangsaan(TWK) tersebut bermasalah sedari pembentukan kebijakan sampai penetapan.

Korupsi adalah persoalan yang sangat merugikan banyak pihak dan sudah seharusnya Bersama-sama untuk mengawasi dan memerangi korupsi ini mulai dari pemerintah untuk melakukan gebrakan-gebrakan revolusioner dan tidak tunduk kepada kedhaliman serta memerlukan dorongan dari berbagai stake holder untuk melakukan check and balanced sehingga korupsi dapat terkikis habis dan tetap memperjuangkan semangat reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Menaikan Anggaran dana untuk pembangunan dibidang olahraga dapat digunakan untuk pengadaan Sarana-prasarana yang nantinya akan mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan dibidang olahraga, namun optimisme dalam pembangunan dibidang olahraga harus dibarengi dengan penguatan pemberantasan korupsi karena dana yang digelontorkan besar untuk pembangunan dibidang olahraga akan berpeluang untuk dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *