REFLEKSI PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh: Masita (Ketua Umum PC IMM AR FAKHRUDDIN KOTA YOGYAKARTA)

Amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian hadir dan menekankan untuk direalisasikan oleh pemerintah indonesia, sistem pendidikan di Indonesia sebenarnya secara de jure dianggap terjadi pada tahun 1922 ketika bapak pendidikan (Ki Hajar Dewantara) mendirikan taman siswa. Kemudian Pendidikan terus berkiprah dan menarik rakyat indonesia untuk menempuh dunia pendidikan meskipun dalam perjalannya dahulu membatasi kaum perempuan dimana perempuan kurang di dukung untuk menempuh pendidikan tinggi, namun hari ini akses pendidikan tidak dibatasi hanya untuk laki-laki saja.

Perkembangan pendidikan di Indonesia pun terus berkembang mulai pembangunan sekolah-sekolah hingga kurikulum pembelajaran. Pergantian kurikulum pembelajaran yang sudah berganti sebanyak 11 kali sejak tahun 1947 tentu saja harus menjadi evaluasi kita bersama apakah perubahan kurikulum pendidikan itu atas dasar kebutuhan pelajar atau hanya karena alasan politis yang mengorbankan para pelajar.

Faktor yang dianggap mempengaruhi perubahan kurikulum yang begitu sering salah satunya adalah perkembangan zaman yang mengharuskan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Namun, hal yang seharusnya menjadi pertimbangan utama adalah kebutuhan dari pelajar itu sendiri. Partisipasi dari stake holder harus dimaksimalkan untuk melakukan penelitian perihal kebutuhan dari para pelajar.

Beberapa waktu terakhir ini, sejak diangkatnya Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan pada tahun 2019 silam, banyak polemik yang beredar mulai dari anggapan bahwa Nadim tidak mampu membawa perubahan yang baik untuk sistem pendidikan di Indonesia sampai pada produk kebijakan yang dilahirkan menuai pro kontra dari masyarakat. Sebut saja wacana kampus merdeka yang di anggap sebagai karpet merah para investor untuk masuk ke dunia pendidikan, kampus merdeka juga hanyalah imaginasi politik yang terus menggiring para pelajar untuk menjadi budak industri.

Sisdiknas tahun 2003 memberikan penjelasan tentang pendidikan formal, non formal, dan informal seharusnya menjadi landasan untuk pemerintah memberikan perhatian kepada semua jenis pendidikan, bukan hanya memfokuskan pada pendidikan formal saja. Terutama perihal pendanaan, sejak di terbitkannya PP Nomor 48 tahun 2008, alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari total belanja negara (pasal 80) kemudian di break down lagi menjadi 20% dari total belanja daerah (pasal 81). Alokasi dana pendidikan yang demikian belum cukup untuk mengakomodir kebutuhan biaya pendidikan yang berimbas pada angka putus sekolah karena karena pelajar memiliki beban biaya pendidikan yang mahal.

Situasi pandemic yang mewabah sejak awal tahun 2020 semakin mencekik kondisi ekonomi masyarakat, biaya pendidikan yang mahal tentu saja tidak mampu dijangkau oleh masyakarat yang terdampak covid-19, terlebih lagi adanya PHK masal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terhadap pekerja. Di Yogyakarta sendiri pada tahun 2020 terjadi rangkaian aksi geruduk kampus sebagai upaya untuk menuntut kampus memberikan keringanan biaya kepada mahasiswa, namun tidak ada respon yang serius dari kampus-kampus.

Melihat biaya pendidikan yang semakin mahal seharusnya berbanding lurus dengan fasilitas dan hak akademik yang didapatkan oleh para pelajar termasuk mahasiswa, hak akademik itu tidak terkecuali kebebasan akademik dan demokratis untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi tampa ada pembatasan dari instansi. Karena beberapa kejadian belakangan ini sering mempertontonkan pembatasan kebebesan yang menjadi hak setiap pelajar, sebut saja mahasiswa yang kuliah disalah satu kampus di Riau harus di drop out karena melayangkan kritik terhadap rektornya, padahal kebebasan untuk menyuarakan pendapat dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.

Selain hak untuk menyuarakan pendapat, mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman pun harus diberikan kepada peserta didik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mahasiswi dihantui oleh praktik kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus bukan tampa alasan melainkan karena sudah marak kejadian kekerasan seksual seperti pelecehan seksual. Salah satu contohnya adalah agni si korban pelecehan sesual oleh sesama rekannya Yang sempat viral pada beberapa waktu lalu. Si pelaku dan korban sama sama menempuh perkuliahan di Salah satu universiyas negeri di yogyakarta. Maka dari itu, lembaga pendidikan harus membuat kebijakan Yang jelas terkait penangan kekerasan seksual yang terjadi di lingkumgan pendidikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *