Soal Kekerasan Seksual Negara Selalu Mengulur Waktu

Oleh Dila Farhani Nurrahman


Abainya negara sebagai Stake Holder tertinggi terhadap penghapusan kekerasan seksual membuktikan bahwa manifestasi terhadap ketidakadilan gender baik dalam bentuk marginalisasi ekonomi, subordinasi, kekerasan, stereotip, dan beban ganda masih terpampang jelas adanya. Dalam buku Mansour Fakih yang berjudul ÔÇťAnalisis Gender & Transformasi Sosial menjelaskan bahwa ketidakadilan gender dapat terjadi ditingkat negara, dimana banyak sekali kebijakan dan hukum negara, perundang-undangan, serta program kegiatan yang masih mencerminkan Sebagian dari manifestasi ketidakadilan gender.


Saat Indonesia menjadi salah satu negara darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, tentu hal itu harus diiringi dengan perjuangan untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan korban dengan mendorong terbentuknya suatu aturan atau payung hukum penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.


Bertahun-tahun media, Lembaga Swadaya Masyarakat, bahkan Masyarakat sipil mengabarkan maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terjadi di ruang publik, instansi pemerintahan, instansi Pendidikan, bahkan dalam Rumah Tangga. Akan tetapi, apalah hasil dari gemuruh perjuangan penghapusan kekerasan seksual, jika negara menutup mata dan telinganya untuk ikut andil membersamai para korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan. Sudah sepatutnya negara hadir menjadi ring pertama bagi perlindungan korban dengan memberikan payung hukum dengan cermat dan konkrit melalui legitimasinya dalam menciptakan lingkungan bebas kekerasan seksual.


Naiknya Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI menjadi harapan bagi sesama perempuan karena Puan merupakan perempuan pertama yang dipercaya memimpin lembaga parlemen dan isu perempuan bukan hanya kepentingan elektoral untuk berebut suara. Tagar #KamiTantangPuan sempat ramai di halaman sosial media pasca dilantiknya Puan sebagai Ketua DPR RI mempertanyakan apakah Puan yang bergender perempuan mampu meloloskan RUU PKS. Pemimpin perempuan atau laki-laki, tentunya mesti memiliki kepentingan yang sama dalam mewakili rakyatnya, namun sayangnya para pemangku kepentingan tetap acuh terhadap akses keadilan, perlindungan, jaminan ketidak berulangan, bahkan pemulihan yang berpusat penuh pada korban.


Empat tahun lamanya Komnas Perempuan menginisiasi DPR untuk membuat payung hukum soal kekerasan seksual, tahun 2016 inisiasi tersebut disambut baik dan Komnas Perempuan diminta menyerahkan naskah akademik payung hukum tersebut hingga akhirnya RUU tersebut disepakati masuk kedalam Prolegnas sebagai inisiatif DPR. Pemangkasan pasal diawal berisi 152 pasal menjadi 50 pasal sampai pembahasan berlanjut ke tahun 2018 dan Kembali mandeg dan ditunda pembahasannya sampai berakhirnya Pemilu 2019.


Dalam pembahasannya tentu RUU PKS menuai pro dan kontra yang DPR ciptakan sendiri, kemudian menggiring opini publik mengenai tafsiran serampangan yang menimbulkan hoax dan tuduhan negatif mengenai definisi dalam beberapa pasal yang berkaitan, substansi dari RUU PKS bukan hanya memperdebatkan mengenai kekerasan seksual sebagai hal yang darurat akan tetapi, DPR malah mengaitkannya dengan isu seks dan hubungan sesama jenis. Padahal, setiap tahun Komnas Perempuan mengeluarkan CATAHU mengenai kekerasan seksual yang setiap tahunnya meningkat. Dimana pada masa pembahasan, Pada 2017, tercatat ada 392.610 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah itu bertambah 16,5 persen di tahun 2018 menjadi 406.178. Lalu semakin naik di 2019 hingga mencapai 431.471 kasus.

Tepat tanggal 16 Juli 2020 kemarin, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual resmi dicabut Bersama 15 RUU lainnya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Keputusan yang diambil Badan Legislatif pada saat rapat paripurna tersebut memiliki alasan atas pencabutan RUU PKS dari Prolegnas yakni dimasa Pandemi Covid-19 pembahasan RUU PKS terlalu sulit untuk dikaji. Alih-alih mengenyampingkan RUU yang sudah lama ngantri dibahas, dan mengendalikan Pandemi Covid-19 DPR ngebut dalam pembahasan RUU Omnibuslaw yang kini telah disahkan meskipun banyak pihak yang kontra dan dirugikan dengan diundangkannya UU tersebut.


Kajian Komnas Perempuan menemukan sebanyak 1.299 kasus kekerasan terhadap permpuan termasuk anak terjadi sepanjang periode awal pandemi Covid-19. Dengan rincian, 784 kasus kekerasan (66%) terjadi di ruang privat, 243 kasus (21%) di ruang publik, 24 (2%) kasus di instansi negara, dan 129 kasus (11%) tergolong sebagai kekerasan berbasis online. Hal yang disoroti pula, bahwa banyak sekali kekerasan seksual yang mengorbankan laki-laki, seperti kasus fethishism, swinger, dan masih banyak lagi. Laporan perkosaan yang masuk ke Komnas Perempuan ataupun ke Lembaga layanan masyarakat ataupun pemerintah hanya 30 % yang diproses hukum, sementara data dari tahun 2016-2019 tercatat sebanyak 55.273 kasus kekerasan seksual dan 8.964 didalamnya kasus perkosaan yang dilaporkan.


Hari ini, kita membutuhkan payung hukum yang komprehensif mengenai jenis-jenis kekerasan seksual. RUU PKS berkedudukan sebagai aturan khusus (lex specialis) tentu tidak akan mengesampingkan aturan yang memiliki substansi sama dengan kekerasan seksual. Seperti halnya dalam KUHP terdapat pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual, akan tetapi hanya terbatas pada perkosaan dan pencabulan saja dimana pengertian perkosaan hanya terbatas pada penetrasi hubungan seksual saja. Dalam RUU PKS definisi mengenai kekerasan seksual diperluas lagi menjadi 9 bentuk kekerasan seksual serta definisi kekerasan seksual secara luas. Dalam KUHP tidak ada aturan mengenai ketentuan pemidanaan terhadap entitas korporasi sedangkan dalam RUU PKS terdapat aturan perihal pemidanaan terhadap entitas korporasi yang melakukan kekerasan seksual. Kemudian dalam KUHP bentuk pemidanaan terbatas pada pelaku perkosaan dan pencabulan dengan ancaman pidana pokok dan pidana tambahan yang terbatas sedangkan dalam RUU PKS memuat beberapa pidana tambahan, seperti restitusi, kerja-kerja sosial, pembinaan khusus, dan lain-lain.


Setiap tanggal 25 November – 10 Desember diperingati sebagai 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang menjadi kampanye penting untuk menggalang solidaritas masyarakat mendesak Legislatif memasukan Kembali RUU PKS dalam Prolegnas 2021. Upaya penghapusan kekerasan seksual akan memulai perjalanan panjangnya Kembali apabila DPR tidak menginisiasi RUU PKS masuk kedalam Prolegnas.


Momen penting untuk menyuarakan keadilan dan keamanan dari kejahatan seksual bukan hanya kepentingan perempuan saja. Semua elemen yang mengamini nilai-nilai hak asasi ataupun kesetaraan patut memperjuangkannya. Seorang intelektual, akademisi, aktivis, buruh, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, bahkan remaja semua bisa terlibat dalam menciptakan ruang-ruang aman dari kejahatan seksual. Hal ini perlu terus digaungkan mengingat hal ini mesti menjadi alarm bagi para penguasa bahwa kepentingan negara bukan hanya melayani Investor maupun oligarki, tetapi kebutuhan hajat masyarakat juga mesti dipenuhi dan dituntaskan secara benar.

Sumber:
Mansour Fakih, 2020, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta, Insist Press.
https://tirto.id/ayo-gerakbersama-dukung-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-f7mZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *