PRAKTIK KEKERASAN; PONDASI KOKOH KEKUASAAN

(Oleh : Faiz Al Ghiffary)
Suara-suara kemiskinan, kekecewaan, kemarahan berkecamuk bak gemuruh ombak di lautan. Tak dapat di pungkiri, meski berangkat dari rasa yang berbeda suara itu keluar dengan nada yang sama; Lawan! Lawan! Lawan!. Sebelum menanyakan seberapa besar kekuatan itu, perlu kita perjelas terlebih dahulu mengapa harus melawan ? apa yang musti kita lawan ? atau siapa yang seharusnya kita lawan ?
Ibarat mengurai benang kusut, ketika berbagai macam peristiwa politik yang pada akhirnya melahirkan suara perlawanan sebagai anak kandung demokrasi. Banyak orang mengatakan, rakyat hanya dilibatkan dalam proses demokrasi selama lima tahun sekali; Pemilu. Hipotesa demikian nyatanya sulit di bantah kebenarannya, sebut saja yang terbaru produk undang-undang Omnibuslaw cipta kerja, banyak rakyat yang kemudian menyuarakan penolakan, apakah di dengar ? tidak. Hingga saat dua organisasi islam terbesar Nu dan Muhammadiyah menyuarakan hal yang sama, hasilnya pun juga sama. Terlebih lagi ketika elemen masyarakat yang lain berjuang di parlemen jalanan, satu hal yang pasti di dapat; kekerasan, represif, bahkan kematian.
Pertanyaan selanjutnya, apakah pemimpin yang duduk di singgah sana merupakan representasi seluruh rakyat Indonesia ? pertama-pertama, kontestasi politik tidak hanya berjalan lima tahun sekali, tetapi berjalan setiap saat, hanya saja parpol-parpol yang merasakan hal ini. Kontestasi itu semakain ramai saat mendekati pemilu, konsolidasi parpol kian rapat setelah pengumuman verifikasi, dari sanalah lahir kesepakatan-kesepakatan gelap yang tidak pernah kita ketahui, termasuk kesepakatan siapa saja calon yang bakal di usung nanti. Dari sini kita mendapat jawaban, terkait pertanyaan apakah pemimpin-pemimpin di atas sana merupakan representasi seluruh rakyat indonesia, silahkan simpulkan sendiri.
Tidak hanya itu, konsolidasi juga sering menemui jalan buntu, hingga menjadikannya berkubu-kubu. Sekilas dalam perpolitikan hal ini nampak wajar, tetapi nyatanya tidak sesimpel itu. Antar kubu inilah kemudian melahirkan perselisihan, hingga menjadikan segala sesuatu sebagai komoditas politik yang di perdagangkan ke seluruh rakyat. Untuk memudahkan mengurai benang kusut, sebut saja hanya ada dua kubu, pertama kubu pemerintah ialah mereka yang memenangkan kontestasi dan kedua kubu oposisi ialah mereka yang kalah dalam kontestasi.
Perjalanan dua kubu tersebut nyatanya berbuntut panjang, kubu kedua terus menggoreng segala bentuk kerja-kerja pemerintah, sedang kubu pertama terus menuding segala aktivitas yang mengkritik pemerintah adalah by setting, tak jarang tudingan itu mengarah kepada kubu kedua. Kubu-kubu ini jugalah yang melahirkan fanatisme dalam masyarakat, bahkan juga melanggengkan kekerasan baik melalui premanisme ataupun melalui aparat militer negara.
Praktik kekerasan berjalan seiring dengan mengkritaslnya fanatisme dalam struktur masyarakat, fanatisme ini terlihat sekali, terlebih dengan lahirnya berbagai sayap perjuangan parpol. Sayap yang di kemudian hari berkembang besar inilah memunculkan kekuatan, hingga hampir setara dengan otoritas keamanan negara. Saat musim kampanye, saking fanatisnya tak jarang mereka bertaruh nyawa demi calon dari parpol yang mereka usung.
Dari fantisme ituah praktik kekerasan muncul, hingga bahkan seringkali kader-kader parpol dari sayap perjuangannya berseteru dengan kader-kader parpol lainnya hanya karena berbeda bendera. Di wilayah-wilayah tertentu fanatisme dan kekerasan ini menggrogoti jiwa anak-anak muda, tak lain sebabnya ialah karena sayap perjuangan parpol tersebut merekrut mereka yang masih mudah, mirisnya banyak dari mereka masih duduk di bangku tingkat SMA/SMK. Simpel saja, iming-iming yang sering di tawarkan pada mereka adalah, kekuasan wilayah (pemegang wilayah-wilayah tertentu), kekeluargaan, dan jaminan keamanan, singkatnya inilah model kesepakatan politik antara penguasa dengan kelompok tertentu yang mengandalkan massa dan kekerasan di luar aturan pemerintah.
Konsep demikian selaras dengan apa yang di katakan oleh Ian D. Wilson dalam bukunya politik jatah preman, “jasa preman” bukan sekedar manifestasi “kriminalitas” yang timbul dari bolong-bolongnya penegak hukum atau monopolisasi sumberdaya oleh elite-elite melalui kekerasan, tetapi konsep yang jauh lebih mendasar untuk memahami dinamika hubungan kekuasan antara berbagai aktor dan kelompok sosial. Demikianlah Ian menjelaskan, artinya saat kekuasan memelihara atau bahkan melahirkan kelompok-kelompok tertentu yang berbasis massa dan kekerasan, selamanya kita akan hidup di bawah bayang-bayang ketakutan.
Model fanatisme dan kekerasan melalui jalur preman diatas, berlaku untuk kedua kubu baik kubu pertama maupun kubu kedua. Tetapi bagi kubu pertama, kekerasan juga lahir dari jalan yang lain yaitu aparat militer negara. Kubu yang memenangkan kontestasi, mengerahkan jasa keamanan negara dalam memuluskan proyek penguasa, akibatnya mereka yang berdemonstrasi menolak kebijakan pemerintah berakhir dengan represif, mereka yang mempertahankan ruang hidupnya dari penggusuran atas nama pembangunan, juga berakhir represif. Maka siapa sekarang yang lebih pantas di sebut kriminal ?
Melihat kenyataan yang sedemikan rupa inilah, kesadaran rakyat tumbuh dari jalan yang lain. Perlawanan adalah bentuk logis atas nasib yang mereka rasakan, muak dengan bualan-bualan tipu daya penguasa saat musim kampanye. Kesadaran ini muncul untuk menuntut keadilan, keluar dari jeratan siklus penindasan yang dicipatakan oleh penguasa. Sulit memang memperjuangkan hidup yang lebih baik di tengah derasnya arus gelombang kekuasaan yang sudah beranak-pinak menjadi berbagai macam rupa, tetapi bukan tidak mungkin sebab kesadaran itu akan terus tumbuh meluas dengan sendirinya, di titik inilah kita akan tahu sebrapa besar kekuatan itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *