#DUKA SEPTEMBER, TANJUNG PRIOK ; LUKA KITA MASIH MENGAGA !

(Oleh : Faiz Al Ghiffary)

Saat kita di tanya, dimana tempat-tempat kapal berlabuh datang dan pergi, pasti semua sepakat menjawab pelabuhan. Saat kita di tanya, dimana salah satu pelabuhan terpadat di Indonesia, saya kira semua juga tak akan menyela jika di jawab Tanjung Priok. Selain dikenal sebagai salah satu pelabuhan terpadat, tanjung priok juga di kenal dengan peristiwa berdarah 12 september 1984.

Mungkin sebagian dari kita sudah banyak yang mulai luntur ingatannya tentang tragedi berdarah kala itu, maka dengan begitu sangat perlu untuk kita memotret kembali peristiwa kelam yang hingga kini masih menuai jalan buntu tanpa titik temu, supaya kejahatan-kejahatan HAM yang pernah terjadi tidak akan pernah terulang lagi, dan negara segera menyelesaikan kejahatan tersebut sebagaimana mestinya.

TRAGEDI BERDARAH ITU BERMULA

Kejadian yang memakan jumlah korban tak sedikit itu bermula ketika di gaungkannya asas tunggal pancasila oleh rezim orde baru. Kemudian pada 8 September 1984, dua babinsa dengan seragam lengkap memasuki Mushola As-Sa’adah yang bermaksud mencopot pamflet yang dianggap dapat mengancam stabilitas negara dengan isi ujaran kebencian terhadap pemerintah, tetapi sekali lagi hal itu hanyalah ‘di anggap’. Artinya dari sini, pemerintah jelas sangat otoriter dengan melarang kebebasan berpendapat, dan menilai siapa saja yang tidak sejalan dengan pemerintah di anggap anti pancasila atau tidak pancasilais.

Kabar atas semena-menanya sikap dua babinsa dalam rumah ibadah tersebut, telah menyebar luas. Dua hari setelah itu, tepatnya pada 10 september 1984 situasi semakin memanas, sempat terjadi adu mulut antara pelaku dan jamaah mushola. Adu mulut sempat terhenti saat pelaku di ajak masuk kedalam kantor masjid Baitul Makmur, tetapi massa yang sudah tersulut emosi di luar halaman, membakar sepedah motor milik babinsa. Dalam insiden tersebut, empat orang terduga provokator di tangkap oleh aparat.

Keesokan harinya, 11 september 1984 massa mendatangi Amir Biki, seorang tokoh masyarakat yang dimintai tolong menyelesaikan masalah ini, untuk segera melepaskan empat tahanan tanpa melibatkan massa yang besar. Amir Biki yang mengabulkan permintaan itu, segera mendatangi kodim untuk menyampaikan tuntutan di bebaskannya empat tahanan tersebut, namun usahanya gagal.

Setelah upaya yang di lakukan Amir Biki tidak membuahkan hasil, massa sepakat untuk melakukan protes dengan turun ke jalan. 12 September 1984, sekitar 1.500 orang bergerak menuju polres Tanjung Priok, namun sebagian dari mereka juga bergerak menuju kodim yang berlokasi tak jauh dari polres tersebut.

Massa yang bergerak menuju polres, di hadapkan dengan pasukan aparat/militer dengan persenjataan lengkap. Meski begitu, massa tak gentar dan tetap terus bergerak mendekati polres. Tetapi apa yang terjadi, tiba-tiba aparat/militer menghujani massa dengan peluru melalui senapan otomatis, korban mulai berjatuhan, massa mulai berhamburan tak karuan. Situasi serupa juga di alami oleh massa yang bergerak menuju kodim, tiga perwakilan yang diminta aparat untuk mendekat, justru malah dijadikan sasaran empuk peluru aparat. Dalam tragedi tersebut, tak diketahui secara pasti berapa jumlah korban baik yang meninggal, luka-luka ataupun yang hilang. Berdasarkan pernyataan pangilma ABRI Jendral Moerdany, mengatakan jumlah korban sebanyak 18 orang tewas dan 53 luka-luka. Tetapi angka tersebut jauh berbeda dengan data dari Solidaritas Untuk peristiwa Tanjung Priok, yang mencatat setidaknya ada sekitar 400 orang tewas, belum termasuk mereka yang hilang dan luka-luka.

POLA PELANGGARAN HAM

Atas tragedi kemanusiaan tersebut, setidaknya ada enam pola pelanggaran HAM yang tercatat. Seperti yang telah publikasikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS). Pertama, pelarangan atas kebebasan berekspresi. Pola pelanggaran HAM yang pertama ini terlihat saat dua babinsa semena-mena ingin mencopot pamflet yang di anggap mengancam stabilitas negara, padahal kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia, baik yang di lakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui pamflet.

Kedua, pembunuhan di luar proses hukum atau pembunuhan seketika. Pembunuhan seketika ini terjadi saat tragedi 12 september 1984, dengan melakukan penembakan yang membabi buta terhadap massa aksi. Pembunuhan di luar proses hukum juga terjadi akibat penyikasaan terhadap korban saat pemeriksaan dalam penahanan yang sewenang-wenang. Tercatat satu korban meninggal di Lapas Salemba akibat penyiksaan yang di alaminya.

Ketiga, penyiksaan terhadap korban. Penyiksaan ini dilakukan baik saat terjadi peristiwa maupun pasca terjadinya peristiwa, seperti penembakan seketika saat proses pemeriksaan tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu. Bentuk-bentuk penyiksaan tersebut juga berbagai macam seperti penembakan, penyetruman, pemukulan, penelanjangan, pembiaran tanpa makan, penendangan, penyundutan rokok.

Keempat, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Aparat/militer melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang setelah peristiwa 12 September 1984, terhadap mereka yang di curigai memiliki hubungan erat dengan peristiwa tersebut. Mereka yang di tangkap sewenang-wenang meliputi para penceramah ataupun tokoh masyarakat yang di anggap kritis terhadap pemerintah.

Kelima, penghilangan orang secara paksa. Penghilangan paksa terjadi saat peristiwa 12 september 1984 serta paska peristiwa tersebut terjadi. Banyak korban yang datang ke pengajian dan tak kembali lagi kerumah, ada juga yang di tangkap semena-mena tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga. Saat pihak korban mencarinya kemana-mana, tidak menemukan jawaban yang pasti di mana anggota keluarga mereka yang di tangkap berada.

Terakhir, pengadilan yang memihak. Seluruh korban dalam peristiwa tragedi tanjung priok tersebut, tidak mendapatkan perlakuan secara adil di mata hukum. Pengadilan justru memihak, melalui penagak hukumnya pemerintah melegitimasi suatu keadilan yang tidak jujur.

SAMPAI MANA KEJAHATAN HAM INI DI SELESAIKAN ?

Tahun 2001, melalui keputusan presiden di bentuklah pengadilan HAM ad hoc tingkat pertama yang memutuskan 12 terdakwa pelaku pelanggar HAM dalam tragedi tanjung priok 12 september 1984. Tetapi ada kepedihan yang mendalam bagi kita semua, ketika para terdakwa mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan dinyatakan bebas oleh pengadilan. Seolah hal ini semakin mendorong kita untuk bertanya, pada siapa sebenarnya negara ini memihak ?

Pada tahun 2006, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tragedi tanjung priok bukan merupakan pelanggaran HAM, karena korban bersenjata dan seharusnya di proses dalam pengadilan pidana bukan ad hoc.

Di luar itu semua, para terdakwa menawarkan jalan islah kepada para korban, meski ada beberapa dari mereka yang kemudian menarik pernyataan, tetapi masih ada juga yang tak ingin menempuh jalan tersebut. Sebab kompensasi seharusnya berjalan dengan di barengi keadilan bagi para korban, bukan seperti jalan yang di tawarkan di atas kompensasi tanpa di barengi keadilan. Jika seperti itu, islah hanyalah nama lain dari kata suap untuk menghilangkan keadilan itu sendiri.

Hingga saat ini, tragedi tanjung priok masih menjadi luka yang menganga bagi kita. Tanjung priok musti di ingat sebagai alarm publik, bahwa negara ini melalui aparatur militernya pernah semena-mena melakukan represifitas terhadap masyarakat sipil, dan yang lebih parah lagi purnama silih berganti tapi tak ada satupun pemimpin negara yang menunjukkan sikap untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan HAM masa lalu. #DukaSeptember adalah luka dari sederet perisitiwa bulan september yang meninggalkan tanda tanya. Apakah tragedi serupa akan terjadi lagi ?

(Sumber ; Tirto, Sejarah Tragedi Tanjung Priok: Kala Orde Baru Menghabisi Umat Islam. Kontras, Konteks Peristiwa Tanjung Priok 1984.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *