REFLEKSI HARI PANCASILA; PEMERINTAH DI PIHAK SIAPA ?

REFLEKSI HARI PANCASILA; PEMERINTAH DI PIHAK SIAPA ?
(Oleh : PC IMM AR FAKHRUDDIN)
Aku tidak mengatakan, bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah.
(Soekarno)
Secara tegas para pendiri bangsa menetapkan pancasila sebagai dasar negara dalam UUD, sejak 18 Agustus 1945. Setelah sebelumnya di awali terlebih dahulu, oleh bung Karno yang mengutarakan pemikirannya tentang pancasila, dimana kemudian hal itu di setujui oleh anggota BPUPKI. Sejak saat itulah, babak baru Pancasila di mulai dalam belahan bumi Indonesia.
HISTORIS KELAHIRAN
Di Indonesia ada beberapa tanggal yang dijadikan sebagai libur nasional, beberapa tanggal itu bervarian ada bersifat keagamaan, libur pendidikan hingga peristiwa heroik di masa kolonial dulu. Salah satu tanggal istimewa dibenak masyarakat Indonesia adalah tanggal 1 Juni yang dianggap sebagai hari kelahiran Pancasila.
Sebagaimana yang terkonfirmasi sejarah, ketika tanggal 1 Juni 1945 yakni Ir Soekarno dalam sidang BPUPKI berpidato untuk memulai merumuskan nilai dan dasar negara sebagai sebuah bangsa. Perumusan nilai dan dasar itu memakan waktu hingga berhari-hari dengan dialektika yang panjang dan hati-hati. Dialektika yang masih terus teringat saat itu diantaranya adalah ususlan untuk memasukkan kalimat di sila pertama. Saat itu sila “Ketuhanan, dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” tidak dianggap sebagai diskriminasi oleh karena hanya mengikat bagi pemeluk agama Islam. Bahkan anggota BPUPKI yang beragama Kristen yaitu A.A. Maramis tidak berkeberatan dengan sila tersebut.
Namun yang dipikirkan oleh anggota BPUPKI tersebut tidak sama dengan yang pikirkan oleh kalangan masyarakat yang beragama lain. Adalah seorang perwira utusan Angkatan Laut Jepang yang bertemu Bung Hatta pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945. Perwira itu menyampaikan bahwa wakil-wakil umat Protestan dan Katolik yang berada dalam wilayah kekuasaan Angkatan Laut Jepang sangat berkeberatan dengan bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Mereka sadar bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, namun dengan mencantumkan ketetapan seperti itu dalam pembukaan dan dasar berdirinya suatu negara merupakan “diskriminasi” terhadap mereka golongan minoritas. Dalam buku autobiografi Bung Hatta disebutkan bahwa jika “diskriminasi” itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.
Bung Hatta adalah negarawan yang memiliki keterampilan memahami yang sangat baik. Horizonnya terhadap sila dalam Piagam Jakarta tersebut berdialog dengan horizon yang dimiliki oleh wakil-wakil dari umat Protestan dan Katolik dan kemudian menghasilkan yang disebut oleh ahli hermeneutik Gadamer, sebagai fusi horizon.
Horizon dari Bung Hatta bersifat terbuka, sehingga ia membuka diri terhadap berbagai kemungkinan makna yang muncul dan berbagai kemungkinan akibat yang muncul di kemudian hari. Keterbukaan horizonnya itu membuatnya melihat makna yang sebelumnya tidak terlihat. Dalam autobiografinya, Hatta menyatakan bahwa kalau Indonesia tidak bisa bersatu, maka bisa dipastikan daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera (tempat domisili penduduk non-Muslim) akan kembali dikuasai oleh Belanda.
Charlec Dicknes pernah mengakatan dalam A Tale of Two Citis (1870), jika ideologi dibiarkan berserak-serakan, ideologi akan menimbulkan abad kegilaan, ketidakpercayaan, kegelapan, serta akan muncul musim menggigilnya keputusasaan. Itulah yang hari ini terjadi di Indonesia, pancasila sebagai ideologi negara, tidak hadir bersama nilai-nilai luhurnya, tetapi hanya sebagai cover semata. Apakah ini penghianatan terhadap Pancasila atau terhadap para pendiri bangsa ?
WAJAH INDONESIA DI BALIK PANCASILA HARI INI
Sudah semestinya pemerintah sebagai puncak tertinggi pimpinan dalam sebuah negara, mengawal serta menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam lima butir pancasila kedalam kehidupan sosial kebangsaan kita.
Namun nyatanya tidak demikian, apa yang kita rasakan hari ini dapat dilihat secara telanjang oleh setiap pasang mata. Persoalan-persoalan sentimen agama kerap kali terjadi di bawah payung NKRI, tindakan-tindakan intimidasi hingga pembakaran rumah ibadah yang dilakukan oleh sekelompok ormas keagamaan, masih kerap terjadi. Rakyat tidak dapat dengan leluasa serta khusyuk menjalankan ritual ibadahnya masing-masing, mirisnya hal itu terjadi berulang kali. Dimana posisi pemerintah, sebagai pelindung rakyat ?
Dalam kehidupan sosial politik, pancasila belum mewujud di dalamnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun regulasi yang hadir di tengah kondisi rakyat, justru tidak menunjukkan keberpihakannya dalam bahasa Tan Malak disebut sebagai merdeka 100%. Regulasi atau kebijakan yang tidak pernah bebas nilai tersebut, selalu di penuhi oleh intrik politik di dalamnya, dalam arti siapa yang berkuasa serta kepentingan apa yang mereka bawa.
Singkat kata, penghiantan nilai-nilai luhur pancasila mewujud dalam bentuk merajalelanya dominasi kekuatan-keuatan oligarki. Pengesahan UU KPK serta UU MINERBA beberapa waktu lalu yang berlumur darah tak berdosa telah mengiris-iris rasa kemanusiaan kita, dan sungguh tidak mencerminkan sama sekali sila ke-dua dari dasar negar Indonesia.
Terlebih, pengesahan UU MINERBA dilakukan di tengah kondisi pandemi covid-19, dalam hal ini jelas para pemimpin-pemimpin kita miskin moral dan etika. Seperti yang kita ketahui, di tengah covid-19 yang harus paling utama di perhatikan adalah kesejahteraan rakyat menghadapi wabah, tanpa mengorbankan nyawa mereka. Tetapi apa yang kita lihat ? pemerintah justru mengambil kesempatan, disaat gerakan-gerakan rakyat meredup di tengah pandemi, negara justru mengesahkan UU MINERBA yang jelas-jelas merupakan karpet merah bagi oligarki tambang.
Tidak hanya berhenti disitu, di tengah situasi pandemi yang belu usai, pemerintah lagi-lagi menunjukkan sikap kegagapan dalam memipin sebuah negara, mulai dari kebijakan yang bergonta ganti, hingga pemilihan berdamai dengan wabah yang kemudian di sebutnya sebagai normal baru atau new normal. Pertanyaannya ini nyawa rakyat yang berkewajiban membayar pajak dan segalam macamnya, ditelantarkan begitu saja ? siapa yang kuat dia akan hidup bersama wabah, dan siapa yang tidak kuat dia akan mati karena wabah. Demikian lah kirannya jika normal baru kita tafsirkan secara singkatnya.
Kemudian juga kebijakan yang tak kalah mirisnya adalah kenaikan BPJS, sungguh ironi. Selain pengesahan UU MINERBA, di tengah pandemi, sempat-sempatnya pemerintah menaikkan iuran BPJS, ini yang di maksud rakyat sudah jatuh bukan ketiban tangga, melainkan di tibanin tangga oleh pemerintah. Maraknya PHK serta di rumahkannya karyawan-karyawan perusahaan karena wabah covid-19, bukan mendapatkan solusi dari negara, tetapi justru di tambahkan beban dengan naiknya iuran BPJS tersebut.
Lalu yang terbaru adalah, pemberangusan kebebasan akademik dengan menyebutkan bahwa diskusi tentang pemecatan presiden, dianggap sebagai perbuatan makar, dan bahkan pemateri, penyelenggara, di ancam akan di bunuh. Sungguh memalukan, persatuan indonesia dibangun atas dasar kritik sebagai bentuk dari sebuah negara demokrasi, bukan di bangun atas kediktaktoran rezim yang berkuasa.
Jauh di tarik kebelakang, sebelum adanya covid nilai luhur pancasila sudah menampakkan sinyal meredupnya. Lagi-lagi soal utamanya adalah keberpihakan negara, pembukaan lahan-lahan baru demi infrastruktur adalah motif utama perampasan-perampasan lahan, hingga menyebabkan hilangnya lahan-lahan produktif rakyat, sebut saja perampasan area persawahan rakyat kulon progo demi bandara baru, atau juga perampasan lahan di tumpang pitu, dan yang terbaru di Tuban jawa timur. Dimana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia ? jika kebijakan yang hadir hanya merupakan hajat segelintir orang kaya, serta mengorbankan mereka yang rentan dan lemah.
MENEGUHKAN KEMBALI NILAI-NILAI PANCASILA
Nilai-nilai luhur pancasila, terkungkung dalam penjara oligarki, terjerembab dan jatuh miskin di dalamnya. Wajar jika melihat sosial kebangsaan kita, maka makna pancasila kembali dipertanyakan, terlebih kondisi ini tidak terjadi begitu saja melainkan melalui perjalanan panjang, serta berbagai hal yang mewarnai di dalamnya sejak pancasila di tetapkan sebagai dasar negara.
Dengan begitu, merupakan sebuah keniscayaan untuk melihat kembali bagaimana pengejewantahan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan kebangsaan kita selama ini. Melihat kembali sisi historis kelahiran pancasila sebagai sebuah tujuan, untuk keluar sebagai negara yang berdikari tentu pertama-tama harus meradikalkan pancasila, untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang makmur dari segala aspek, tanp harus bergantung kepada pihak manapun.
Dalam istilah Kuntowijoyo, pancasila ialah Common denominator yang merupakan jembatan dari berbagai golongan, untuk menjadi tiang penyangga persatuan. Mengkorelasikan pandangan ini dengan kehidupan bangsa kita, tentu jawabannya adalah pancasila musti radikal dalam membangun negaranya, tidak boleh negara berpihak pada sekelompok oligarki, dimana seluruh nafsunya hanya akan mencidrai nilai-nilai luhur pancasila.
Menghapuskan segala kebijakan yang menyengsarakan rakyat, adalah salah satu bukti otentik jika negara ini masih memegang teguh apa yang dicita-citakan oleh para pendiri terdahulu Sebab sedari awal, Soekarno menggagas Pancasila sebagai sebuah dasar falsafah dasar negara (Philosophische Grondslag) Indonesia. Philosophische Grondslag ia didefinisikan sebagai “fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka”.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami jika Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya.
Pancasila harus menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi Kerakyatan, serta Keadilan Sosial. Nilai ketuhanan yang dimaksudkan bukanlah sikap fanatisme sempit, melainkan semangat untuk menggali nilai-nilai fundamental dalam ajaran agama sebagai pedoman kehidupan. Nilai-nilai tersebut harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sikap toleran, serta semangat persatuan kebangsaan.
Lebih lanjut, Pancasila juga mengidealkan semangat demokrasi dalam bidang politik melalui proses musyawarah serta demokrasi dalam bidang ekonomi dalam wujud kesejahteraan sosial bagi segenap bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebutlah yang menjadi dasar pedoman hidup bagi bangsa Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *