PENGHIANATAN DEMOKRASI; PENGESAHAN RUU MINERBA DI TENGAH PANDEMI

(Oleh : PC IMM AR FAKHRUDDIN)

Seperti yang kita ketahui, di tengah kondisi pandemi covid-19 yang berdampak pada seluruh sektor, pemerintah justru mengambil kesempatan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang di sahkan menjadi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU MINERBA), melalui rapat paripurna DPR RI pada 12 Mei 2020.
Pertanyaannya, apa urgensinya mengesahkan RUU Minerba di tengah situasi seperti ini ? Apakah kemudian UU Minerba yang telah disahkan, akan menjadi jalan keluar Indonesia dari cengkraman covid-19 ? jawabannya tentu tidak, tidak ada korelasinya sama sekali antara UU Minerba dan kebingungan indonesia menghadapi virus ini.

KARPET MERAH OLIGARKI DI DALAM UU MINERBA

Di dalam Undang-undang Mineral dan Batu Bara tersebut, justru terselip pasal-pasal yang melanggengkan bisnis oligarki yang sama sekali tidak berpihak pada rakyat, tidak mengindahkan keseimbangan alam semesta. Singkatnya, UU Minerba yang sudah disahkan, bukan menjadi jawaban atas perosalan kita saat ini, tetapi justru akan menjadi musibah yang lebih besar pasca pandemi, dan sektor yang terdampak tidak hanya masyarakat sekitar, tetapi juga seluruh rakyat indonesia yang menghadapi kehidupan di tengah energi kotor yang telah mengesksploitasi alam dengan begitu keji serta di legitimasi oleh pemerintah.
Pasal-pasal yang banyak menuai kritik sebab di gadang-gadang akan menjadi karpet merah untuk oligarki tambang di antaranya adalah, pasal 4 ayat 2 tentang penguasaan tambang yang tidak lagi melibatkan pemerintah daerah. Kemudian pasal 7 dan 8 yang menghapuskan wewenang pemerintah provinsi atau kota, untuk memebrikan Izin Usaha Penambangan atau IUP, dan wewenang sepenuhnya berada pada pemerintah pusat.
Berikutnya penghapusan pasal 45 akan menjadi pemantik eklpoitasi alam secara berlebihan, sebab dengan dihapusnya pasal ini para pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak perlu lagi melaporakan hasil penambangannya. Di hapuskanya pasal 45 yang akan menjadi pemantik eksploitasi secara berlebihan, semakin menguat jika melihat pasal 47 huruf f dan 83 huruf c, para pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan kegiatan operasi produksi dengan fasilitas pengolahan atau pemurnian selama jangka waktu 30 tahun, dan pemerintah masih menjamin dapat diperpanjang selama 10 tahun.
Selain itu, pasal berikutnya yang akan menjadi pamungkas dalam menggelar karpet merah untuk oligarki adalah pasal 169. Dalam pasal ini, perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengelolaan Batu Bara (P2KB), bisa mendapatkan perpanjangan kontrak menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) selama 10 tahun tanpa melalui lelang, dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
Sampai saat ini, tercatat ada 7 perusahaan generasi I yang menguasai sebesar 70% produksi nasional akan segera habis masa kontraknya. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Arutmin Indonesia (2020), PT Kendilo Coal Indoneisa (2021), PT Kaltim Perima Coal (2021). PT Adaro Energi (2022), PT Multi Harapan Utama (2022), PT Kideco Jaya Agung (2023), dan terakhir PT Berau coal (2025).
Tujuh perusahaan raksasa inilah yang akan di untungkan dengan di sahkannya RUU Mineral dan Batu Bara.
Sebelum disahkannya RUU Minerba tersebut, kerusakan alam dari sektor pertambangan telah mengancam keseimbangan kehidupan. Bukan hanya manusia, melainkan makhluk hidup lainnya seperti pohon dan binatang juga merasakan dampaknya, padahal tumbuh-tumbuhan dan hutan-hutan di kalimantan yang rusak oleh adanya tambang, merupakan salah satu penyedia oksigen bagi kehidupan manusia.

ANCAMAN KEHIDUPAN DIBALIK BISNIS ENERGI KOTOR

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat, ada 3.092 lubang bekas galian tambang yang masih mengaga, dan kubang-lubang itu mengandung zat beracun dan logam berat berbahaya. Hingga saat ini, data yang kutip dari Jaringan Adokasi Tambang ada sekitar 143 nyawa yang telah menjadi korban keganasan lubang-lubang tersebut. 143 nyawa yang harus mati tersebut, sebagai besar adalah anak-anak yang tak berdosa.
Tidak berhenti disitu, target reklamasi lubang bekas galian tambang di tahun 2019 yang di targetkan seluas 6.950 Hektar hanya mampu dicapai seluas 6.748 hektar, lagi-lagi tidak memenuhi target.
Percepatan reklamasi serta rehabilitasi lubang bekas galian tambang tersebut, tidak sebanding dengan laju percepatan produksi dan pembukaan lahan konsesi baru. Sepanjang tahun 2018 sampai 2019 JATAM kembali mencatat, batas produksi yang semestinya berada di angka 413 juta ton, tetapi jauh melebihi batas dengan angka 477 juta ton. Di tahun 2019, batas produksi semestinya di angka 489,7 juta ton, tetapi lagi-lagi melebihi batas di angka 502,6 juta ton.
Artinya, sebelum disahkannya RUU Minerba, dampak kerusakan alam dari sektor tambang serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di dalamnya, telah mengancam kehidupan rakyat. Jika kemudian hari ini UU Minerba disahkan, maka ancaman lebih besar terhadap kelangsungan hidup siap mengintai umat manusia dimasa yang akan datang, dan mempercepat laju kerusakan alam yang semakin parah.
Seharusnya ditengah kondisi pandemi seperti ini, pemerintah mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan warganya, bukan mengedepankan kepentingan kaum-kaum elit penguasa. Mengingat angka yang terjangkit virus corona, semakin hari bukan semakin kurang tetapi justru semakin bertambah.
Dampak lain selain aspek kesehatan, juga menyasar aspek kelangsungan hidup rakyatnya. Corona telah menghilangkan pekerjaan dari ribuan rakyat Indoneisa. Tetapi di sisi lain, pemerintah justru sibuk memberikan servis kebijakan kepada penguasa tambang yang sudah terbukti menyumbang besar dalam sektor kerusakan alam.

Tagged with:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *