MENYAMBUT MAY DAY, MEMPERINGATKAN PEMERINTAH!

1 mei selalu diperingati sebagai hari buruh internasional, atau lebih dikenal dengan nama May Day. Sejatinya peringatan hari buruh internasional bukan merupakan sebuah perayaan layaknya pesta pernikahan, tetapi merupakan peringatan tentang sejarah panjang perjungan serikat buruh, untuk menuntut 8 jam kerja dalam sehari. Maka peringatan hari buruh merupakan sebuah panggilan, untuk terus menyuarakan kesejahteraan kaum buruh melalui berbagai tawaran alternatif, bukan hanya sebatas manifestasi tanpa solusi.
Setiap tanggal tanggal 1 mei, ribuan buruh serta elemen masyarakat lain yang ada di Indonesia akan melakukan aksi serentak dalam menuntut kesejahteraan bagi kehidupan buruh, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh penjuru dunia aksi serupa juga bakal dilakukan dengan satu tuntutan yang sama, kesejahteraan. Tetapi rasanya tahun ini peringatan may day akan sangat berbeda, menyusul dengan mewabahnya covid-19 di berbagai penjuru, di Indonesia sendiri selain berhadapan dengan wabah covid-19, buruh juga tengah dihadapkan dengan RUU sapu jagat atau omnibuslaw yang bakal mengancam kelangsungan hidup mereka.
SEJARAH PERKEMBANGAN MAY DAY
Melihat dari sejarahnya, gerakan may day bermula saat ribuan buruh di Amerika Serikat turun kejalan pada tahun 1886. Mereka menuntut pengurangan jam kerja yang awalnya 10 jam per hari, menjadi 8 jam per hari. Ketegangan yang terjadi berhari-hari tersebut, mengakibatkan jatuhnya korban yang begitu banyak akibat tindakan reprefis yang dilakukan oleh aparat setempat. Rentetan panjang perjuangan kaum buruh saat itu, menghasilkan penetapan 1 Mei sebagai hari buruh internasional yang di putuskan pada saat kongres Sosialis Dunia pada bulan Juli 1889 di Paris.
Sejak saat itulah, setiap 1 mei selalu di peringati sebagai hari buruh sedunia. Di Indonesia sendiri peryaan hari buruh sudah berjalan sejak masa kolonial Hindia Belanda. Menurut data yang diterbitkan oleh Tirto, aksi tersebut bermula ketika Baars seorang sosialis asal Belanda mengkritik melalui tulisannya, mengenai harga sewa tanah milik kaum buruh yang sangat murah untuk dijadikan lahan perkebunan.
Saat itu, yang disayangkan adalah penduduk asli pribumi belum tertarik dengan aksi tersebut. Baru selang tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 1921 HOS Tjokroaminoto bersama para muridnya termasuk Soekarno, atas nama perwakilan serikat buruh berpidato dibawah pengaruh serikat islam. Dua tahun berikutnya, terjadi peringatan hari buruh terpanjang dalam masa kolonial.
Kemudian pada masa kemerdekan peringatan hari buruh internasional di atur dalam UU Nomor 12 Tahun 1948, yang memperbolehkan para buruh tidak bekerja pada tanggal 1 mei. Setelah adanya undang-undang ini, aksi peringatan hari buruh semakin banyak dilakukan di berbagai tempat, hingga sejarah mencatat pada 19 Mei 1948 ribuan petani melakukan mogok untuk menuntut upah yang telah tertunda.
Aksi-aksi pemogokkan kerja berhasil diredam, setelah pada tanggal 14 juli 1948 perdana Menteri Mohammad Hatta mengadakan pertemuan dengan organisasi serikat buruh Indonesia, yang saat itu bernama Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau lebih dikenal dengan nama SOBSI.
Setelah itu, pada masa pemerintahan orde baru memimpin, perayaan hari buruh internasional sempat juga di larang karena alasan politik. Baru kemudian pada era reformasi, perayaan hari buruh diperbolehkan untuk digelar kembali. Sejak saat itu, di berbagai kota banyak dilakukan peringatan-peringatan hari buruh dengan tuntutan yang sama, yaitu kesejahteraan selain juga tuntutan-tuntutan lainnya seperti penghapusan sistem alih daya.
Presiden pertama era refomrasi, BJ Habibie pernah melakukan ratifikasi kovensi ILO Nomor 81 tentang kebebasan serikat buruh. Hal ini jugalah yang kemudian semakin memperkuat barisan buruh dalam memperjuangkan hak-haknya.
Meminjam istilah Kahlil Gibran, seharusnya bekerja merupakan suatu aktualisasi diri sehigga kehidupan mengahsilkan karya yang berarti. Hal itu berbanding terbalik dengan realitas kehidupan buruh kita yang bekerja dengan keras, tetapi upah yang di dapat tak mampu untuk mencukupi hidup yang layak, maka yang terjadi adalah alienasi diri bukan aktualisasi diri, buruh menjadi semakin terasing dari pekerjaan dan hidupnya.
PESOALAN BURUH DI INDONESIA
Jika dilihat dari setiap peringatan hari buruh di Indonesia, selalu diwarnai dengan rasa dukacita, sedih, dan tak jarang kondisi yang mereka rasakan di cerminkan melalui amarah, maka artinya ada sesuatu yang tidak wajar dalam sistem hubungan sektor industri kita. Dan jika sistem ini tidak segera diperbaiki, hanya menunggu waktu akan timbulnya gejolak tatanan sosial dalam negara ini, hal itu mengacu dari apa yang dikatakan Bertand Russel “kepemilikan modal tidak akan berarti tanpa buruh”.
Reaksi yang hari ini kita lihat dalam tubuh rakyat ataupun buruh, harus dilihat sebagai suatu akibat, maka ketika ada akibat sudah pasti ada yang namanya sebab. Artinya reaksi buruh dalam menyuarakan hak-haknya, adalah suatu akibat dari kegagalan sistem indsutri kita yang tidak memihak kepada rakyat.
Di sisi lain, menggunakan istilah Marx, seolah terjadi yang namanya Surplus Labour dalam negara kita, dimana tenaga kerja dilakukan melebihi dari tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan alat penghidupan pekerja. Sedangkan dengan kondisi terbatasnya lapangan pekerjaan, maka wajar jika kemudian para buruh di Indoneisa ataupun para pengangguran lebih memilih menjadi tenaga kerja asing, meski dengan resiko yang tinggi seperti diperkosa, dilecehkan dan tak jarang dihukum mati.
Penyebab lainnya yang memicu reaksi amarah dalam kalangan buruh adalah, kebijakan struktural yang dikeluarkan negara justru tidak menguntungkan bagi rakyat. Seperti misalnya upah murah, sistem hubungan kerja, sistem penyelesaian perselisihan antar hubungan industri. Paket-paket kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai macam peraturan di sektor ketenagakerjaan seperti peraturan gubernur, menteri, pemerintah, dan juga dalam bentuk undang-undang.
Sistem pengupahan yang ditetapkan berdasarkan upah minimum, yang ditetapakan atas sistem komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) misalnya, nyatanya belum juga cukup untuk hidup sehari-hari. Apalagi jika dalam satu keluarga hanya satu yang bekerja untuk menjadi tulang punggung keluarga.
Hal itu semakin parah jika ditambah dengan adanya para penguasah yang meminta penangguhan upah minimum, maka masih banyak terdapat para buruh yang bekerja dengan upah dibawah minimum. Dengan upah minimum saja, mereka masih kuawalan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, apalagi dengan upah dibawah minimum. Juga hal ini semakin mengkhawatirkan di tengah derasnya arus globalisasi, dunia kerja semakin banyak di dominasi para pemodal lintas negara yang hanya berorientasi pada profit atau beriodeologi ekonomi kapital.
NASIB BURUH DITENGAH PUSARAN OMNIBUSLAW
Belum lagi dalam negara kita, buruh juga tengah dihadapkan dengan RUU Cilaka Omnibuslaw, setidaknya dalam sektor ketenagakerjaan ada enam point dalam RUU tersebut yang akan mencekik leher para buruh kita. Diantaranya adalah menghilangkan upah minimum serta menggantinya dengan penerapan upah per jam. Jika pengupahan diganti menjadi per jam artinya secara langsung omnbiuslaw merevisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Padahal upah minimum setidaknya menjadi jaring pengaman untuk menyelamatkan buruh dari angka kemiskinan, seperti yang terkandung dalam konvensi organisasi buruh internasional (International Labour Organization/ILO).
Dalam omnibuslaw juga disebutkan tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membayar upah, jika para buruh sedang sakit, cuti hami, cuti melahirkan, cuti kegiataan keagamaan, sebab RUU ini memandang dalam kondisi seperti itu, buruh sedang tidak bekerja.
Kemudian fleksibilitas pasar kerja, serta perluasan outsourcing. Fleksibilitas pasar kerja yang dimaksud dalam omnibuslaw dapat diartikan tidak akan adanya kepastian kerja dan pengangkatan status karyawan tetap. Dalam hal ini pekerja akan terus menjadi karyawan kontrak tanpa ada kepastian, sehingga dapat dipecat dengan mudah kapan saja perusahaan menginginkan.
Senada dengan hal tersebut, pekerjaan-pekerjaan yang dapat di outsourching akan diperluas, bukan lagi lima jenis pekerjaan seperti saat ini.
Selain itu omnibuslaw juga memangkas pesangon, yang tadinya UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur besarnya pesangon maksimal 9 bulan serta dapat dikalikan 2 untuk PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dalam omnibuslaw besaran uang pesangon itu akan dipangkas habis tanpa sisa.
Selanjutnya omnibuslaw juga akan membuka ruang yang besar bagi tenaga kerja asing, yang tidak memiliki ketrampilan tetapi bebas masuk untuk kerja di Indonesia. Di dalam UU ketenagakerjaan hal ini diatur dengan jabatan-jabatan khusus yang boleh diduduki oleh TKA, yaitu jabatan yang membutuhkan keterampilan tertentu dimana ketrampilan ini belum dimiliki oleh pekerja lokal, dalam UU tersebut jangka waktunya juga dibatasi maksimal selama 5 tahun, dan mesti didampingi oleh pekerja lokal. Sedangkan melalui Omnibuslaw perarturan itu dipangkas total menjadi sedemikian rupa.
Kelima omnibuslaw juga dikhawatirkan akan menghilangkan sangsi pidana, bagi para pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak buruh, akhirnya dengan begitu akan banyak hak buruh yang tidak akan dipenuhi oleh pengusaha, sebab tidak ada efek jera bagi mereka.
Terakhir, dalam omnibuslaw berpotensi mengancam jaminan sosial. Yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiun, sistem kerja fleksibel membuat para pekerja tidak dapat jaminan hari tua dan jaminan pensisun, sebab tidak ada kepastian pekerjaan di dalamnya.
ANCAMAN COVID-19 TERHADAP SEKTOR PERBURUHAN
Buruh di Indonesia, selain menghadapi kebijakan struktural yang merugikan, RUU sapu jagat yang terus digencarkan pembahasannya, juga tengah menghadapi kesulitan tersendiri di tengah wabah covid-19.
Hal itu dapat dilihat dengan jelas, ketika para trenaga medis/buruh tidak mendapatkan alat pelindung diri (APD) yang memadai dalam menanggulangi pasien covid-19. Mereka kelompok rentan yang berada digaris depan, akan sangat mudah tertular jika fasilitas kesehatan seperti APD saja tidak cukup untuk para tenaga medis dalam menangani covid-19 ini.
Sebetulnya persoalan APD ini dapat dengan mudah diatasi, ketika pemerintah berkomitmen mengehentikan impor APD, dan mengandalkan kekuataannya untuk memastikan produksi Alat Pelindung Diri dalam negri di tujukan secara maksimal dan merata bagi tenaga medis kita.
Pertanyaannya adalah, mengapa APD masih tergolong langka ?
Pertama, kita harus memastikan para buruh yang bekerja di industri produksi APD, tidak boleh dikorbankan keselamatannya, harus ada jaminan kesehatan yang setimpah dan sudah semsetinya mendapatkan intensif tambahan, mengingat mereka harus bekerja dalam kondisi seperti ini.
Tidak boleh adanya eskport hasil produksi APD tersebut, selanjutnya pendistribusian APD harus sampai kepada seluruh tenaga medis yang ada di Indonesia, selain memastikan pendistribusian secara merata, APD juga harus didapatkan secara gratsi oleh para tenaga medis, dan pemerintah wajib membiayai hal ini.
Persoalan lainya yang dihadapi buruh ditengah pandemi adalah, terakait upah buruh yang dirumahkan. Beberapa dari buruh di bayar setengahnya, dan ada sebagian lainnya yang tidak dibayar sama sekali, dalam hal ini covid-19 seakan di boncengi kepentingan pengusaha untuk melakukan PHK.
Masih adanya beberapa perusahan-perusahan di berbagai daerah di Indonesia, yang masih tetap beroperasi seperti biasa. Hal ini menunjukkan penangangan pemerintah dalam pencegahan penebaran covid-19 masih belum berjalan secara maksimal. Maka lagi-lagi para pekerja yang menjadi korban atas tindakan ini.
SOLUSI ALTERNATIF
Dalam melihat peroslan-persoalan buruh hari ini, setidaknya alternatif jalan keluarnya adalah mendekonstruksi peraturan dari UU ketenagakerjaan menjadi lebih memihak lagi kepada buruh, bukan malah ingin menerbitkan RUU cilaka Omnbuslaw. Meningkatkan kualitas pegawai pengawas ketenagakerjaan.
Dalam persoalan outsourcing, pemerintah dapat menata ulang dan meninjau kembali persoalan alih daya agar sesuai dengan ketentuan UU. Selain itu, pekerja outsourshing perlu menerapkan konsep apa yang disebut sebagai Flex Security oleh LIPI.
Dalam konsep tersebut, memiliki arti hak yang diterima para pekerja outsourcing, besarannya harus sama dengan pekerja tetap. Terutama hak kebutuhan dasarnya, seperti jaminan kesehatan, sosial, dan hak-hak buruh lainnya.
Berikutnya stop pembahasan RUU cilaka, yang jelas-jelas bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jika pembahasan RUU Cilaka ini terus digencarkan dan ingin segera disahkan, dapat dipastikan keadaan buruh akan lebih jauh lagi dari kata sejahtera.
Terakhir segera berikan fasilitas yang memadai, untuk para buruh tenaga medis yang hingga hari ini tengah berjuang digaris depan melawan wabah covid-19. Tidak boleh lagi ada tenaga medis yang menjadi korban selanjutnya, akibat ketidaksiapan pemerintah dalam menangani wabah covid-19 ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *