Catatan Kritis : Covid-19, Darurat Sipil dan Potensi Pelanggaran HAM

“Biarkanlah rakyat yang menentukan arah bangsa ini akan dibangun, dan bagaimana rakyat akan menjaga masa depannya, sebab rakyat pemilik sah konstitusi.”

(Munir Said Thalib)

Di tengah pandemi covid-19, langkah pemerintah dalam menangani kasus ini banyak menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat. Penetapan kebijakan darurat sipil oleh pemerintah yang dinilai masyarakat akan banyak menimbulkan potensi pelanggaran HAM, kini telah direvisi dengan disusulnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, sebelum jauh membicarakan hal itu, mari kita bahas awal mula ketegangan ini terjadi.

Kondisi atau dialektika tentang kedaruratan ini dimulai sejak 10 maret yang lalu, ketika organisasi kesehatan dunia WHO, meminta Indonesia mengumumkan status darurat dan permintaan itu disampaikan tidak lama setelah WHO menetapkan covid-19 sebagai pandemi global. Dalam pernyataan itu juga WHO menegaskan, bahwa istilah pandemi itu tidak mudah untuk di gunakan, bukan sebuah istilah yang ringan untuk di gunakan di dalam sebuah penetapan keadaan, dan itu artinya ada kedaruratan yang sangat serius, dan indonesia di nilai sebagai negara dengan populasi yang besar tetapi fasilitas kesehatan yang tidak merata disetiap wilayah, karena itu dengan status darurat, negara di harapkan melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa virus ini bisa di kendalikan, misalnya melakukan uji laboratorium pada seluruh orang terindikasi terinfeksi dari covid-19 tersebut.

Dari wacana itu berbagai kalangan kemudian memperdebatkan, apakah status kedaruratan itu artinya adalah lockdown atau apakah itu status darurat yang lain, jadi itu merupakan satu tafsir saja dari sebagian pandangan yang mengatakan bahwa kedaruratan yang dimaksud WHO, bisa jadi sebuah kedaruratan atau kondisi kebijakan untuk mengunci kebebasan, termasuk mengunci pintu sebuah negara melalui sebuah karantina wilayah. Terutama ketika wabah penyakit yang ada itu secara signifikan mengancam kelangsungan hidup dari sebuah bangsa atau keselamatan masyarakat.

Kubu yang menyetujui arti kedaruratan itu dalam bentuk lockdown, menafsirkan betapa penting untuk mengendalikan persebaran virus ini ke wilayah yang lebih luas, mereka membayangkan kalau Jakarta di karantina wilayahnya misalnya, maka persebaran itu  tidak mungkin bisa meluas ke luar daerah yang lain, salah satu pendukung pandangan ini datang dari kader Muhammadiyah, Ari Hermawan. Diakui atau tidak memang banyak hal yang masuk akal dari argumen tersebut. Kemudian kubu yang kedua, berargumen bahwa kebijakan lockdown ini atau kebijakan kedaruratan dalam bentuk karantina wilayah, itu bisa menimbulkan dampak sosial ekonomi yang kompleks, mulai dari kepanikan kolektif, sampai dengan ketidakjelasan nasib para pekerja berpendapatan rendah, atau mereka pekerja di sektro informal yang hanya mengandalkan target harian atau satuan hasil harian yang tidak mungkin di tinggalkan. Presiden Joko Widodo sebenarnya juga orang yang menolak lockdown, bahkan seolah mengabaikan himbauan dari WHO, tetapi justru hal ini dibarengi dengan alasan yang tidak tersistematis, di dalam hak asasi manusia misalnya, bagaimana dampak covid pada para pekerja di sektro informal dan seterusnya.

MAJU MUNDURNYA KEBIJAKAN PEMERINTAH

Mengapa persoalan diatas itu dapat terjadi ? karena sejak awal yang disampaikan oleh presiden adalah himbauan untuk memperbesar pasar wisatawan, bahkan dengan mengglontorkan uang miliyaran untuk para buzer melakukan semacam kampanye untuk membuka ketertarikan wisatawan mancanegara untuk hadir ke Indonesia, dan itu menimbulkan banyak poster digital yang menyindir di tengah gerbong-gerbong negara lain itu di tutup, tetapi justru presiden malah membuka atas nama promosi industri pariwisata.
Tampaknya di situ prioritas presiden untuk menolak kedaruratan bukan karena pertimbangan-pertimbangan yang di dasarkan atas aspek kesehatan, tetapi lebih karena pengutamaan bidang ekonomi dan ini juga yang di kritik oleh banyak pihak termasuk oleh jakarta pos. Seharusnya pemerintah segera sadar untuk berubah, tapi ternyata tidak juga karena menteri-menterinya juga memberikan argumen-argumen yang cenderung meremehkan, bahkan ada menteri yang mengatakan Indonesia kebal corona karena sering makan nasi kucing, ada menteri dalam negri misalnya mengatakan, perbanyaklah makan toge karena itu akan membuat kita kebal dari corona, pernyataan dari menteri kesehatan malah tidak perlu menggunakan masker, karena itu tidak penting kecuali untuk orang yang sakit, dan sekarang menterinya malah memakai masker, perbanyaklah berdoa misalnya. Kemudian ada tweet dari wakil presiden yang kebetulan orang NU yang mengatakan bahwa, indonesia kebal corona karena sering do’a qunut, dalam hal ini seolah-olah qunut adalah jawaban, beberapa aktivis muhammadiyah yang cukup kritis mengatakan bahwa, untuk menjawab keadaan sekarang bukan dengan qunut, kita perlu rumah sakit dan muhammadiyah memberi jawaban atas problem kesehatan kita hari ini.
Sejak awal prioritas pemerintah tidak pada keselamatan hidup dari masyarakat, keselamatan jiwa dari masyarakat, atau kesehatan masyarakat, tetapi lebih pada stabilitas ekonomi investasi dan seterusnya, dalam hal ini bukan hanya presiden yang kita persoalkan, tetapi juga hampir seluruh partai politik di DPR, kalau dilihat agenda sidang paripurna kemarin misalnya, anggota-anggota dewan tidak ada yang memprioritaskan masalah covid-19, bahkan dalam sidang itu juga di bacakan surat presiden untuk kelanjutan pembahasan rancangan undang-undang cipta kerja atau undang-undang omnibuslaw, hingga pembahasan untuk meng-agendakan kembali rancangan kitab undang-undang hukum pidana atau RKUHP.
Masih segar ingatan kita tentang protes yang sangat serius dari para mahasiswa di bulan september tahun lalu, tentang rancangan undang-undnag yang ngawur, salah satunya adalah RKUHP tersebut. Protes yang dilakukan tidak main-main, bahkan hingga menimbulkan jatuhnya korban termasuk juga aktivis muhammadiyah yang meninggal dunia. Dalam sidang paripurna tersebut, justru rancangan undang-undang itu di prioritaskan kembali, ini menunjukkan ketidakpekaan dari pemegang politik anggaran di dalam negara, ketika masyarakatnya justru bukan hanya tidak punya waktu untuk memberikan semacam partisipasinya didalam membahas RUU tersebut, tetapi juga secara sosial hampir tidak mungkin memberikan pendapat atau memikirkan misalnya undang-undang omnibus yang begitu kompleks ditengah kebutuhan harian mereka pada dampak covid ini.
Sebagian besar pekerja sektro informal, sekarang sedang kehilangan pekerjaan atau setidak-tidaknya terancam untuk kehilangan pekerjaan, ini yang akhirnya menunjukkan bahwa memang kebijakan pemerintahan presiden Jokowi, para menteri, dan partai politik yang ada, sama sekali tidak memprioritaskan kehidupan masyarakat, ini yang akhirnya di tegur beberapa waktu lalu oleh satu pernyataan bersama dalam forum risalah jakarta oleh para tokoh agama, tokoh lintas iman, agamawan, dan juga budyaawan yang mengirim surat kepada presiden untuk pentingnya memprioritaskan keslamatan hidup masyarakat.

BURUKNYA KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

Cara lain dari presiden dan pemerintah merespon ini adalah, dengan menyerahkan kepada masing-masing pemerintahan daerah untuk memantau kondisi dan berkonsultasi dengan para medis misalnya, atau dengan jajaran pemerintah khususnya kementrian kesehatan, akibatnya adalah muncul sikap pemerintah daerah yang berbeda-beda, gubernur jakarta menyatakan menutup tempat wisata dan sekolah, mengubah peraturan lalu lintas, atau melarang acara pertemuan publik meskipun dalam praktiknya tidak terlalu efektif. Lalu gubernur jawa tengah bahkan sempat memperbolehkan sebuah kapal berisi ribuan turis untuk  singgah di kota semarang, gubernur jawa barat membatalkan ujian nasional berbasis komputer setelah warganya meninggal dunia karena covid-19, gubernur sumatera utara dengan percaya diri mengatakan tidak akan menutup sekolah karena meyakini daerahnya belum parah, di ujung timur gubernur papua menegaskan pemberlakuan lockdown, pemberlakuan lockdown itu kemudian mengalami penolakan dari jakarta dari mendagri bahkan dari istana yang akibatnya memperlihatkan bahwa tidak ada koherensi sikap, padahal dalam perspektif hukum internasional tentang HAM, itu dibtuhkan kebijakan nasional yang koheren dalam mengatasi kedaruratan nasional dalam arti kedarurtan kesehatan.

Nasihat yang telah diberikan oleh otoritas kesehatan global yaitu WHO, yang sudah menunjukkan bahwa dampak covid-19 ini sangat serius, bukan hanya kepada orang per orang tetapi juga kepada sistem kesehatan semua negara, misalkan kita terinfeksi dan perlu lari ke rumah sakit secara bersamaan seperti yang terjadi di negara yang paling terkena dampak, pasti tidak akan mungkin bisa di tangani oleh rumah sakit yang jumlahnya sangat terbatas, jika saja pemerintah mendasarkan diri pada hukum internasional tentang HAM, maka sebenarnya hukum internasional membolehkan negara untuk memberlakukan pembatasan yang dibenarkan dalam kedaruratan.

Misalnyan atas nama kedaruratan kesehatan publik, maka mobilitas masyarakata itu di batasi, atas nama penyakit menular yang serius dengan mobilitas tinggi atau dengan resiko ekspansi lanjutan yang sangat tinggi sehingga mengancam kehidupan bangsa, maka negara melakukan atau memberlakukan segala tindakan pembatasan yang terpaksa dilakukan, tetapi negara terlebih dahulu harus mendeklarasikannya secara publik, dan menyampaikannya kepada badan internasional seperti PBB atau seperti WHO, menjelaskan urgensi situasi durasinya berapa lama, apakah bersifat sementara atau seterusnya, cakupan geografisnya dimana saja, sampai dengan ruang lingkup material dan segala tindakan pembatasan yang terpaksa dilakukan. Dan itu harus ada tinjauan berkala sebelum perpanjangan, jika perlu perpanjangan maka harus mempersempit kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya hak para pekerja.

Mencegaha persebaran dengan kedaruratan tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan karantina, kalau dalam undang-undang karantina kesehatan kewilayahan, itu juga bisa pembatasan larangan perjalanan, hak untuk berperjalanan itu HAM, tetapi bukan hak yang bersifat absolut sehingga ia bisa di batasi untuk menyelamatkan kelangsungan hidup sebuah bangsa, atau membatasi informasi, tentu saja harus lebih rasional, alih-alih membuka akses informasi di awal-awal, pemerintah justru membuka identitas pasien yang pertama kali terinfeksi corona, itu justru melanggar privasi, jadi harus jelas mana informasi yang secara utuh wajib disampaikan kepada publik, misalnya tentang wilayah atau tempat dimana seseorang yang terkena covid itu pernah berada, atau dengan siapa saja ia pernah berinteraksi dan seterusnya, sampai dengan pembatasan pada transparansi berita yang mungkin di pandang tidak benar, pemeriksaan pencegahan orang, barang dan layanan hingga pendeklarasian penuh dari kedaruratan disebuah negara.

Hal lain yang juga penting dari pendeklarasian kedaruratan itu adalah, negara harus memastikan pasokan makanan, kebutuhan dasar yang esensial, kebersihan dan perawatan kesehatan seluruh masyarakat selama dalam karantina itu, termasuk juga tidak membiarkan dampak buruk dari covid-19 ini melebar pada pekerjaan mereka, mematikan perusahaan-perusahaan tidak memphk mereka, memastikan perusahaan-perusahaan memperbolehkan para pekerja untuk bekerja dari rumah, dan tetap mendapatkan upah.

POTENSI PELANGGARAN HAM

Para pekerja dalam hal ini memang akan mengalami satu kesusahan yang luar biasa, misalnya melihat hasil observasi amnesty internasional bersama pusat studi dan advokasi ketenaga kerjaan yang menemukan bahwa, semua lapisan pekerja itu menghadapi resiko kehilangan pekerjaan dan pendapatan, resiko itu juga termasuk pemotongan upah, penolakan hak cuti, dirumahkan tanpa upah, hingga hubungan kerja diputuskan, dan ini dialami oleh pekerja industri rumahan, usaha mikro  dan menengah, pekerja harian lepas, dan pekerja berpenghasilan renda lainnya, dari sektor tekstil, garmen, manufaktur, otomotif, elektronik, ritel, sampai dengan perkebunan sawit.

Dilema-dilema itulah yang kemudian memperparah keadaan, misalnya pekerja padat karya di industri tekstil tidak bisa berproduksi tanpa peralatan di pabrik, tetapi jika mereka tidak ke pabrik mereka juga terancam potongan upah karena di anggap mangkir, pekerja-pekerja dalam kategori ini juga tidak diberikan hak cuti, di sektro lain pekerja alih daya, pemagang atau pekerja harian lepas yang dibayar sesuai target satuan hasil atau kedatangan itu juga terkena dampak. Observasi amnesty internasional di Jawa Barat misalnya, menemukan belum adanya perusahaa garmen, tekstil, atau alas kaki yang menerapkan kebijakan meliburkan pekerja dengan kepastian upah yang dibayar penuh, dan hal ini di alami oleh pekerja perkebunan kelapa sawit yang juga masih bekerja seperti biasa sampai sekarang. Mereka kebanyakan yang bekerja di perkebunan itu, tidak mungkin tidak pergi kekebun untuk bekerja, tidak mungkin memenuhi target harian yang harus dipenuhi untuk tetap mendapat upah bulanan, jadi situasi-situasi para pekerja yang demikian itu menunjukkan bahwa kebijakan jarak sosial distancing atau Work From Home, tidak bisa berlaku disemua sektor.

Inilah dilema hak asai manusia didalam status atas kedarurtan pro dan kontra lockdown. Ada semacam keperluan bagi negara untuk mengambil tindakan tegas, tetapi para pekerja salah satu contoh saja akan di hadapkan pada situasi yang dilematis menanggapi himbauan pemerintah baik pusat maupun daerah. Sekarang saja mereka sudah di bayang-bayangi oleh rasa takut terinfeksi wabah kalau terus bekerja, hilangnya pendapatan kalau tidak pergi ke tempat kerja, sampai dengan dirumahkan tanpa dibayar dan diberhentikan, ini belum termasuk sektor informal para pekerja rumah tangga yang belum lama ini akhirnya kembali ke kampung, dan menimbulkan suatu spekulasi bahwa terjadi persebaran atau perluasan persebaran virus di berbagai wilayah, dan tidak terlihat tidak terdeteksi bukan karena tidak ada, tetapi karena tidak memadainya alat-alat tes yang dibutuhkan.

Kemudian ancang-ancang terjadinya krisis ekonomi, level atas perusahaan-perusahan korporasi di dalam situasi saat ini, banyak perusahaan yang tidak memberikan hak atas cuti berbayar dan melakukan pemotongan upah tanpa didahului dialog dengan serikat pekerja, jadi sebenarnya kalau mau politik ekonomi yang berpihak pada masyarakat, pertama mewajibkan perusahaan untuk memberikan hak cuti berbayar, tidak melakukan pemotongan upah tanpa didahului dialog, kecuali kalau itu benar-benar tidak punya kemampuan maka negara wajib menggantikan katakanlah pendapatan yang hilang dari masyarakat pekerja tersebut.

Kedua adalah banyaknya perusahaan yang belum menjamin kesehatan dan keselamatan para pekerja, dengan membuat kebijakan khusus dalam kondisi pandemi covid-19, ada surat menteri tenaga kerja yang mewajibkan perusahaan untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 dengan pencegahan pencegahan seperti perilaku hidup bersih, optimalisasi fungsi layanan kesehatan kerja, dan seterusnya tapi pada kenyataannya masih terdapat perusahaan di sektor industri tertentu yang belum menjalankan kebijakan ini, melihat laporan yang diterima oleh amnesty internasional, pencegahan oleh perusahaan tersebut tidak diimplementasikan sepenuhnya, khususnya para pekerja di industri manufaktur atau perkebunan kelapa sawit yang belum dilaksanakan secara maksimal, termasuk social distancing, penerapan perlindungan K3 yang belum maksimal.

Para pengusaha dalam ekonomi yang melambat, bahkan di ambang kebangkrutan, dalam situasi seperti ini perusahan memang tidak akan diuntungkan bahkan sebagian mereka mengklaim mengalami kerugian itu bisa jadi benar, tetapi kalau kita lihat ketimpangan ekonomi di Indonesia, semestinya negara lebih memprioritaskan pembelaan pada kaum marjinal, bukan pada mereka yang ada dalam korporasi sebagaimana ini dilakukan pemerintah melalui undang-undang omnibus.

Kenapa demikiran ? karena mereka inilah yang kelangsungan hidupnya justru tengah dipertaruhkan, mungkin perusahaan tidak akan lebih untung atau mungkin rugi, akan tetapi hampir tidak mungkin misalnya mereka tenggelam di dalam garis kemiskinan, sementara masyarakat yang ada di dalam garis kemiskinan atau yang timbul dan tenggelam di garis kemiskinan membutuhkan pertolongan yang besar, seharusnya ada semacam apa yang namanya banting setir negara, bukan melakukan relaksasi pajak, melainkan justru bantuan bantuan konkrit kepada masyarakat para pekerja sektor formal informal sampai ke masyarakat miskin yang terkena dampak dari covid-19.

Dalam kondisi seperti ini, kita harus bisa memastikan, bahwa negara melindungi masyarakat yang paling rentan, yang paling terkena dampak dari covid-19 ini, misalnya memastikan setiap pekerja mempunyai akses jaminan sosial, perawatan kesehatan, termasuk mereka yang tidak bekerja karena wabah, Dan langkah-langkah ini juga penting untuk membantu mereka tetap berpegang pada langkah-langkah kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh negara. Kedua adalah memastikan bahwa setiap pekerja yang terkena dampak covid-19 ini, benar-benar memiliki kartu pra-kerja yang dijanjikan bulan april, termasuk mendapatkan bantuan dengan skema yang jelas, dengan akses yang mudah, dan juga mengakomodasi semua pihak, dan itu harus dimulai dengan pembenahan atau pemutakhiran basis data terpadu penduduk yang berhak menerima program bantuan.

RENCANA BUSUK PEMERINTAH DI TENGAH COVID-19

Alih-alih memprioritaskan kesehatan masyarakat di tengah pandemi covid-19, justru sejak awal lagkah penanganan pemerintah tidak jelas melaui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Hal itu terlihat ketika pemerintah terlalu memprioritaskan sektor ekonomi dan stabilitas ketimbang keberlangsungan hidup rakyatnya.

Jika kita lihat latar belakang sebelum covid-19, sangat kelihatan keinginan pemerintah merombak seluruh tatanan hukum dengan undang-undang Sapu Jagat itu atau omnibus, untuk membuka investasi dan memperkuat dunia usaha, tetapi pada sisi yang lain itu justru tidak terlihat memberikan jaminan yang adil untuk upah minimum para pekerja dan seterusnya. Hal itu kembali kita lihat di agenda DPR kemarin ketika membahas surat Presiden untuk pembahasan omnibus, dan itulah yang mencerminkan apa yang disebut sebagai kepentingan ekonomi, ekonomi dalam pengertian ekonomi investasi. Kita tahu bahwa beberapa pejabat pemerintah termasuk menteri-menteri memiliki latar belakang sebagai pengusaha pengusaha besar, di sektor proyek infrastruktur juga diarahkan untuk ke sana, Ini yang tampaknya lebih menggambarkan kepentingan ekonomi untuk iklim investasi yang kondusif, kepentingan korporasi sampai dengan memfasilitasi ekspansi Pemodal kapital itu.

Kalau kita masih ingat perdebatan tentang investasi yang sering dikeluhkan oleh pemerintah akibat dari rumitnya regulasi dan berbagai peraturan yang terlalu banyak, sehingga harus dipangkas. Padahal di forum ekonomi dunia, kendala utama dari iklim investasi yang tidak kondusif adalah korupsi yang terdiri dari dua sektor  yang seringkali menjadi catatan dari lembaga-lembaga internasional, termasuk transparansi internasional Indonesia atau beberapa indeks Bank Dunia seperti kemudahan untuk melakukan usaha atau competitiveness index, itu menunjukkan bahwa problem korupsi adalah kendala utama dari iklim investasi.

Ada dua program korupsi besar di Indonesia yang pertama dalam korupsi politik yang melibatkan pelaku politik dan Partai Kepala Daerah atau pejabat politik pemerintah. Dan kedua korupsi di sektor penegakan hukum kalau memang serius memperbaiki investasi agar lebih kondusif maka mestinya problem korupsi ini dibenahi dengan memperkuat KPK, kita tahu  yang dilakukan oleh negara justru bukanlah memperkuat KPK, tetapi memperlemah KPK, bahkan proses pemilihan KPK menghasilkan komposisi kepemimpinan yang patut dipertanyakan hingga hari ini, lebih suka memamerkan keahlian memasak nasi goreng, daripada mendorong pengendalian pemberantasan korupsi lewat penindakan. Hal inilah yang menjadi masalah, misalnya dari di lihat dari segi kebijakan regulasi, tentang pembangunan sumber daya industri yang melegalkan praktek upah murah, dengan mempekerjakan buruh atas dalih kerja magang, atau melegalkan praktik outsorcing dengan menempatkan calon buruh pada lembaga pendidikan, kompetensi dan kewajiban perusahaan untuk mempekerjakan buruh dengan standar tertentu, termasuk juga penyesuaian upah yang misalnya bisa berakibat pada penurunan upah yang sangat signifikan.

TUNTUTAN GERAKAN RAKYAT

Salah satu yang bisa dilakukan gerakan sosial setelah pandemi adalah gugatann kelas atau gugatan dalam bentuk apapun, di Prancis misalnya para dokter menggugat kebijakan pemerintah karena dianggap lalai dalam memberikan peringatan tentang persebaran wabah corona yang memasuki wilayah Perancis. Di Indonesia ada beberapa warga sudah mulai melakukan gugatan, ada warga yang menggugat karena acara pernikahannya dibatalkan sementara ia menyajikan satu bukti betapa kebijakan itu bersifat diskriminatif atau tidak konsisten, karena ada acara pernikahan yang tidak kalah menimbulkan kerumunan nya yang dilakukan oleh aparat keamanan tetapi tidak dibubarkan.

Hal-hal semacam itulah yang bisa dilakukan, memang akan jauh lebih baik kalau dilakukan secara kolektif, pertama adalah pembenahan sistem kesehatan, sistem BPJS jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan itu harus dibenahi, yang kedua adalah konsultasi untuk memastikan bahwa sektor pekerja sektor informal termasuk kaum tani itu juga terkonsolidasi dengan baik. Seandainya gerakan politik itu katakanlah memanfaatkan waktu isolasi sekarang ini dengan mengumpulkan data, melakukan konsolidasi melalui media online, kalau diperbanyak itu akan menimbulkan suatu forum yang diskursif yang mencerahkan, yang membawa pencerahan tentang keadaan menerangi kegelapan.

Selain dua sektor itu yang perlu dilakukan adalah forum konsultasi antar aktor, bagaimana agar gerakan mahasiswa ini bertemu dengan gerakan buruh, sebab gerakan buruh ini yang paling terkena dampaknya, bahkan sebenarnya kalau bicara omnibus bukan hanya gerakan buruh dalam arti para pekerjanya terdampak, tapi juga ke dunia pendidikan itu juga terdampak, ketiga mungkin gerakan petani ada begitu banyak proyek infrastruktur yang digenjot di dalam pemerintahan sekarang yang telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial, misalnya petani dikriminalisasi di Jawa Tengah, Jawa Timur atau ditangkapi atau aktivitas masyarakat adat di Kalimantan atau di Papua yang juga di kriminalisasi, itu juga perlu dikonsolidasikan. Sampai dengan yang terakhir adalah kaum gerakan perempuan, yang dalam tahun-tahun terakhir berhasil melakukan konsolidasi yang baik melalui aksi-aksi protes peringatan Hari perempuan internasional di berbagai wilayah, dimana mereka memperjuangkan hal-hal yang juga sangat menimbulkan interseksionalitas dengan gerakan buruh misalnya, banyak sekali buruh perempuan termasuk juga mereka yang bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga yang rata-rata banyak perempuan itu itu juga perlu dikonsultasikan.

Mungkin jika boleh sebut tambahan yang terakhir adalah generasi muda, generasi muda yang saya maksud ini bukan angkatan muda dari sebuah organisasi yang isinya orang-orang 40 tahun atau 50 tahun, tetapi benar-benar gerakan muda yang usianya kalau dalam studinya Benedict Andersen tentang revolusi pemuda itu usianya ada di antara 15 sampai dengan 19 tahun, dan itulah yang kemarin berseragam sekolah  yang disebut sebagai gerakan anak-anak STM.

Banyak kontroversi yang terjadi, memang ada yang mengatakan tidakk boleh melibatkan anak di dalam sebuah urusan politik, dan seterusnya, jika merujuk pada UNICEF hal itu telah diluruskan dengan menegaskan bahwa anak-anak usia dalam belasan tahun atau sebelum 18 tahun, itu punya hak untuk berekspresi untuk untuk menyampaikan pendapatnya dalam sebuah demonstrasi dan negara diwajibkan untuk melindungi mereka, maka konsolidasi antar aktor itulah yang segera perlu dijahit dengan forum diskusi.

Tagged with:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *