Catatan Kritis: Indonesia Di Tengah Covid-19, Omnibuslaw dan Resesi Global

“Pada pukulan terakhir yang menentukan, kita hanya bisa mendapat kemenangan, jika kita juga mengambil inisiatif bertahan, agar supaya pukulan terakhir yang menentukan itu dapat mewujudkan tujuan kita”

Tan Malaka

Indonesia yang kurang lebih satu bulan terakhir di hantui oleh pandemi covid-19. Jelas terlihat pemerintah tidak siap dengan hal ini. Ketidaksiapan ini justru diperparah dengan langkah yang diambil, mulai dari penerapan Social Distancing hingga pada sisi lain terus menggencarkan pembahana rancangan undang-undang Omnibuslaw.

COVID-19 MEMBUKA TABIR KETIMPANGAN

Fenomena yang terjadi di Indonesia bisa di katakan aneh. Misalnya, beberapa hari yang lalu ada sekelompok orang kaya bersama keluarganya. Dengan sangat mudahnya melakukan rapid test Corona. Hal ini nampak jelas di depan mata masyarakat, apalagi di-upload di sosial media. Jadi sangat terang benderang sangat jelas sekali bahwa, ada jurang ketimpangan antara orang-orang kelas atas dan orang-orang kelas menengah dan kelas bawah. Hal itu terbukti dengan susahnya orang-orang menengah bawah untuk melakukan cek tes corona. Kalaupun ada tanda-tanda gejala covid-19 itu mungkin butuh waktu yang cukup panjang, harus ke Jakarta dan segala macam hingga udah keburu mati di jalan. Sementara untuk kelas atas dengan gampangnya mereka tinggal panggil dokter, tinggal panggil orang untuk pengadaan alat kesehatan nya. Kalau ketahuan positif tinggal ke rumah sakit yang elit, bahkan juga pada waktu Singapura sudah mulai melakukan seleksi yang lebih ketat buat warga negara asing yang datang ke Singapura. Pertengahan Maret tiba-tiba pesawat Garuda tujuan Singapura itu penuh, sampai bos garudanya juga bingung ada apa tiba-tiba ada kenaikan jumlah penumpang yang tidak wajar. Hal ini dilakukan oleh ulah beberapa orang kaya, karena melihat sarana kesehatan di Singapura jauh lebih bagus dibanding Indonesia.

Kalaupun misalkan ada keputusan Lockdown di Indonesia, hampir tidak berpengaruh bagi kaum kelas atas. Sudah seperti semacam liburan, padahal juga setiap hari jarang ke kantor dan lebih banyak main golf. Seperti kata Ananda Badudu, kaum kelas atas seolah memiliki privilege punya keistimewaan untuk bisa menikmati situasi covid 19 ini. Jadi mereka bisa lebih banyak menimbun barang, bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang luar biasa bagusnya, sementara orang miskin harus susah payah untuk antri BPJS Kesehatan. Orang kelas bawah sebenarnya bodo amat sama Lockdown atau tidak. Mereka sebenarnya tidak terlalu interest soal lockdown atau tidak, tapi yang jadi pertanyaan adalah kalau misalkan aktivitas ekonomi di tutup mereka makan pakai apa. Karena banyak dari mereka miskin, rentan miskin, pendapatannya harian, pemulung kalau tidak jalan ya tidak bisa, apa mungkin pemulung keluar rumah ditembak, dengan alasan lockdown suruh di dalam rumah, pasti mati semua keluarganya jika hal ini diterapkan,  yang membunuh bukan corona, tapi yang membunuh adalah inequality atau ketimpangan. Jadi ini membuka tabir, sampai yang kejadian misalnya juru bicara corona Ahmad Yuniarto itu dengan tenang mengatakan, si kaya harusnya membantu si miskin untuk hidup lebih wajar, sementara yang miskin membantu si kaya dengan tidak menularkan penyakitnya.

Mendengar hal itu kita jadi berpikir jadi melihat, bahwa jangan-jangan yang otaknya memang pembagian kelas itu yang bias kelas, yang tidak sensitif dengan kondisi sekarang yang menimpa kelas bawah, ini adalah pola pikir orang-orang kaya, atau mungkin cara berpikirnya pemerintah sudah ketularan orang-orang kaum atas. Jika kita buka secara bersama tesisnya, bahwa sekali lagi ada masalah ketimpangan, yang sebelumnya sudah ada rasio gimik sekitar 0,3 jadi sudah ada ketimpangan 1% penduduk, kejadian virus corona ini makin membuka tabir bahwa yang gelimpangan di jalanan itu bukan orang-orang kaya, tapi ini orang-orang miskin yang tidak punya akses kesehatan dan segala macam, jangankan untuk membeli masker atau hand sanitizer, makan buat besok saja masih harus ngutang tetangga sebelah.

Jadi inilah yang kelihatannya tidak tercapture dalam otak pemerintah, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang blunder. Mulai dari memikirkan bagaimana caranya mendatagkan wisatawan asing, dengan diskon tarif pesawat, kemudian kebijakan berikutnya bagaimana caranya pemerintah bisa menolong industri-industri kakap, tapi tidak ada jaminan bahwa insentif fiskal bisa mencegah PHK massal, PHK jalan terus, ini yang kemudian menjadi aneh.

KEGAGALAN SISTEM INDONESIA

Kebijakan dengan meliburkan pelajar, justru menjadi masalah baru karena ketidaksiapan sistem pendidikan kita dalam situasi belajar mengajar melalui jarak jauh, misalnya dengan menggunakan internet sebagai salah satu sarananya, beberapa waktu yang lalu mentri informatika memberikan statementnya yang cukup menggelitik di media, statement dia adalah rakyat jangan menggunakan internet banyak-banyak, padahal di sisi lain pemerintah memiliki kebijakan untuk belajar dari rumah. Jadi persoalnnya bukan hanya terletak pada masalah kesehatan, tetapi pada seluruh sistem, jadi untuk jalan keluarnya tidak bisa kita hanya berpikir secara parsial tetapi harus komprehensif, misal kita membicarakan sistem yang tidak lagi berorientasi pada profit, sistem kesehatan yang tidak memarjinalkan rakyat miskin, sistem kesehatan yang tidak berbayar. Kalau secara khusus kita membicarakan lockdown, bisa jadi ini bukan solusi terbaik, ketidaksiapan pemerintah untuk memberlakukan lockdown justru akan menimbulkan konflik2 horizontal, dan rakyat miskinlah yang paling terdampak.

Kenapa kemudian tentang lockdown ini terlihat maju mundur, sebab pertimbangannya lebih berat ke sektor ekonomi, artinya kalaupun lockdown diberlakukan, pemerintah sendiri mengakui ketidaksiapannya, karena harus memenuhi kebutuhan pokok itu ketika supermarket aksesnya dibatasi misalkan, maka yang pertama adalah kebutuhan pokok ini harus diantar ke rumah masing-masing oleh pemerintah. Artinya apa, beras kemudian sembako itu harus disediakan oleh pemerintah perkara nanti dibeli atau misalkan dibagikan secara gratis untuk rakyat miskin, tapi pemerintah harus menyiapkan distribusi door to door. Inilah yang dilakukan di Wuhan dimana pemerintah Cinanya memasok suplai makanan, bahkan kalau mahasiswa itu di Lockdown tidak bisa keluar dari kamar asrama, tidak perlu kaget jika misalkan pemerintah China mendorong pihak kampus kampus yang ada di Wuhan untuk memberikan makanan udah jadi, yang kemudian makanan itu dikirim ke masing-masing kamar, itu juga yang dilakukan di hotel dan di tempat-tempat lain yaitu door to door.

Sepertinya Indonesia tidak bisa untuk melakukan itu, sebab pertama kita tidak siap dari segi pangan seperti apa yang sudah dijelaskan di atas, kalau kita berkaca dari India misalnya, kenapa India dengan jumlah penduduk 1,3 miliar berani untuk melakukan lockdown, karena  pemerintah India menyiapkan tiga setengah kali lipat kebutuhan pokok orang India selama 21 hari, yang terdiri dari beras gandum. Jadi jaminan lockdown dilakukan di India, walaupun banyak yang bandel keluar-keluar, tapi yang jelas ada kebutuhan pokok yang disediakan oleh pemerintah. Kedua, militer yang kemudian turun dengan segala macam otoritarian itu adalah konsekuensi kalau kita mengambil jalur lockdown, aparat kepolisian militer yang akan langsung turun, kalau di India sampai kemudian jika ada orang keluar rumah tanpa kepentingan yang tidak terlalu penting, bisa langsung dipukul pakai kayu atau bambu, sehingga pasti ada upaya represif, itu konsekuensi dari adanya lockdown dan tidak mungkin tanpa adanya upaya represif.

Oleh karena itu pasti ketika diputuskan lockdown, dan Pak Mahfud MD sedang merancang Peraturan Pemerintahnya walaupun terlambat, pasti yang akan mengatur kendali atas hal ini adalah militer, itu sebuah konsekuensi logis jadi kesehatan satu perspektif, ekonomi satu perspektif, tapi politik demokrasi memang perspektif yang berbeda. Jadi kita harus melihat banyak perspektif sampai kemudian kita memutuskan lockdown seperti apa yang cocok di Indonesia, kalau tidak jelas dari pemerintah, lockdown yang di inisiatif warga di beberapa titik akhirnya  liar, jadi kalau pemerintah sampai salah langkah, harga yang dibayar akan sangat mahal khususnya untuk kelas menengah bawah.

COVID-19 dan RENCANA BUSUK OMNIBUSLAW

Perspektif pemerintah hari ini tentu saja berorientasi melindungi kaum kaya, melindungi investor, sebagai madzhab mereka. Jadi kalau seandainya ada lockdown, maka lockdown yang dimaksud adalah untuk melindungi kepentingan investor. Dalam situasi seperti ini, posisi gerakan atau posisi rakyat justru harus kritis melihat kemana arah pemerintah hari ini, dan itu yang menjelaskan kenapa, di tengah situasi wabah yang sudah menjadi darurat tetapi di sisi lain justru pemerintah mendesakkan pembahasan omnibuslaw.

Dari seluruh persoalan yang ada, mulai krisis ekonomi, dampak lockdown, hingga ancang-ancang pemerintah untuk menerbitkan recovery bond, sebenarnya ada agenda apa di belakangnya, agenda di belakang biasanya selalu ada titipan, kalau kita lihat ini nyambung dengan omnibuslaw, jadi di beberapa paparan pemerintah bahkan paparan pemerintah di depan kreditur asing selalu di banggakan bahwa omnibuslaw  itu merupakan jalan atau solusi jangka pendek, ini merupakan satu catatan, bukan solusi jangka menengah atau panjang, tapi jelas di sebutkan bahwa omnibuslaw cipta kerja kerja adalah solusi jangka pendek dari adanya covid-19, dan hal ini sudah dideklarasikan oleh bapenas, artinya setelah tadi gerakan kita gerakan senyap, konsolidasi lewat udara tapi pemerintah tetap memaksa DPR tanggal 30 maret untuk menggelar rapat paripurna, bagi anggota DPR yang tidak hadir bisa memberikan tanggapannya dalam bentuk soft copy dan kemudian rapat-rapat pembahasan berikutnya termasuk rapat pembahasan omnibuslaw cipta kerja sangat mungkin dilakukan secara virtual, kita sudah belajar pada waktu pelemahan undang-undang KPK anti korupsi, hanya dalam kurun waktu 5 hari undan-undang di revisi begitu cepat.

Sama halnya dengan omnibuslaw cipta kerja, yang juga memanfaatkan situasi seperti sekarang dimana benar-benar aktivi tidak ada lagi, aktivis jalanan sudah tidak bisa apa-apa, media di kuasai oleh beberapa dari pemerintah cukong-cukongnya juga ada di situ, jadi simpelnya udara, tanah, bawah tanah semua sudah di kendalikan oleh struktur pemerintah, sehingga sangat mungkin dalam kondisi begitu omnibuslaw cipta kerja lolosnya dapat dengan mudah, tiba-tiba kita dapat pengumuman bahwa DPR dan pemerintah menyetujui omnibuslaw cipta kerja dan sosialisasi omnibuslaw cipta kerja akan di lakukan secara virtual. Jadi kita melihat memang ada skenario pinjaman murah asing, tetapi ketika indonesia di berikan pinjaman pasti akan dibarengi intrik politik dibelakangnya, dan sangat mungkin omnibuslaw cipta kerja merupakan timbal balik dari pinjaman murah tersebut. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak bisa membiarkan rakyat itu seperti yang dijelaskan dalam rillis gejayan memanggil, jangan sampai rakyat menentukan jalannya sendiri, jadi antara pemerintah dan rakyat seharusnya ada jembatan kaum intelektual diantara keduanya.

COVID-19 dan KRISIS INDONESIA

Jauh sebelum corona kita sudah mengalami krisis kesehatan, contoh jumlah kasur di rumah sakit per 1000 penduduk di indonesia cuma 1,2 kasur untuk 1000 penduduk, kita kalah jauh dengan malaysia 1,9, apalagi dengan china 4,2 kasu per 1000 penduduk, belum kita bicara soal icu, kalau di indonesia cuma 2,7 icu per 100 penduduk, china 3,6 per 100 penduduk. Jumlah dokter di indonesia hanya 0,4 dokter per 1000 orang penduduk di malaysia sudah 1,5 dokter per 1000 orang penduduk, jadi tidak perlu jauh-jauh membandingin dengan Amerika apalagi dengan kuba, kualitas kesehatan indonesia masih sangat jauh, kemudian ada yang aneh dalam logika pemerintahan indonesia, dimana kita seolah terputus dari solidaritas internasional, sebagai contoh ketika banyak sekali doktor yang ingin membantu secara internasional, indonesa justru sudah parno duluan, takut jika nanti ada dokter dari kuba bisa menyebarkan paham komunisme, dokter dari amerika jangan-jangan akan mencuri data pasien kita, ini kondisi aneh jika dibandingkan dengan ketika kita mengundang investor, tidak ada kecurigaan sama sekali, yang bahkan lebih parah lagi di omnibuslaw.

Dalam negara yang setengah kapital, ketika ada problem kesehatan sekarang ini justru membongkar ketidaksanggupan kapitalisme, kebobrokan kapitalisme. Dalam kapitalisme, kesehatan yang utama itu berorientasi pada keuntungan, maka cara kerja kapitalisme bukan pada langkah pencegahan, tetapi pada pada langakah pengobatan, supaya obat-obatannya laku bukan pada pencegahan. Hal ini jauh berbeda dari Kuba misalnya, soal kesehatan langkah utama mereka adalah pencegahan, maka dalam konstitusi kuba hal-hal yang berkaitan dengan seseorang atau penduduk bisa menjadi sehat merupakan bagian dari hak, misalnya di kuba rekreasi itu adalah hak, karena tidak bisa membayangkan orang sehat tanpa pernah rekreasi misalnya, tanpa pernah mendapatkan hak mereka untuk piknik. Jadi di konstiusi kuba piknik adalah hak dan disebut dalam konstitusi, bukan dalam undang-undang atau dalam peraturan presiden, sama persis dengan piknik olahraga dikuba adalah hak karena orang yang tidak pernah berolahraga atau tidak dapat akses untuk berolahraga kemungkinan besar juga dia rentan penyakit, begitu juga dengan lingkungan yang sehat adalah hak. Nah itu adalah contoh orientasi kesehatannya pada pencegahan, sedangkan kapitalisme tidak punya orientasi itu, orientasinya adalah pengobatan. Disitulah kemudian layanan kesehatan kapitalisme dikatakan gagal.

COVID-19 dan POLITIK GLOBAL

Justru di tengah kondisi seperti sekarang ini China dan Amerika Serikat sedang pamer kekuatan, China yang mengklaim tidak ada lagi korban yang positif corona, kemudian lockdownnya katanya di buka di Wuhan di provinsi Hubei.  Seakan tak mau kalah dengan China, Amerika Serikat juga walaupun jumlah korbannya tembus 100 ribu orang yang positif corona, tapi Donald Trump tetap bilang bahwa yang berdosa atas corona ini adalah virus dari china yang ia sebut sebagai chines flu, intinya amerika serikat mau bilang china yang berdosa, dalam konteks geopolitik memang antara Amerika Serikat dan China saling berebut pengaruh, China yang kemudian mengirim dokter ke Italy itu bukan tanpa maksud, begitupun Amerika melalui IMF yang memberikan pinjaman ke Italy, dalam konteks itu kalau ketegangan-ketegangan antara dua super power ini berlanjut perang dagang akan lebih lama dari yang bisa kita perkirakan sebelumnya.

Hal itu dapat dilihat dari sikap Amerika Serikat yang ingin menekan China untuk mengambil kelebihan-kelebihan produksi khususnya adalah kacang kedelai, Donal Trump akan menekan China untuk menyepakati tekanan pada kacang kedelai yang lebih banyak ke china, jadi bergaining powernya lagi dimainkan, begitu juga China, China beberapa  kali sudah merujuk pada Donal Trump untuk berbaikan atau mengakhiri perang dagang, karena kalau perang dagangnya selesai China yang akan menjadi pemenangnya tapi kalau perang dagang berlanjut, kekuatannya imbang Amerika dan China, jadi ini bisa kemana-mana dampaknya.

Buat indonesia apa, yaitu siapapun yang akan memenangkan perang dagang atau perang dagang berlanjut sampai kapanpun, yang jelas adalah dengan adanya perang dagang ini dan virus corona maka ada kelebihan output produksi di negara-negara maju, bahasa sederhananya kondisi sekarang ini gudang-gudang elektroknik, kemudian gudang-gudang otomatif, gudang-gudang pangan dibanyak negara ini kapasitasnya sedang full di gudangnya, pertanyaannya ini mau dibuang kemana barang-barang ini ? kemungkinan besar, salah satu negara yang bermurah hati mau menerima sampah-sampah impor karena konsumsi rumah tangga kita ini gede, yaitu 260juta orang dan 57% ekonomi konsumsi dari rumah tangga maka yang paling siap dan berbaik hati menerima sampah impor itu adalah indonesia, jadi sudah kita mempermudah impor di omnibuslaw cipta kerja plus kita akan diserbu oleh barang-barang impor karena mereka kelebihan produksi, hal ini akhirnya membuat indonesia jatuh ke jurang yang sama dua kali.

COVID-19 dan GERAKAN RAKYAT

Kemudian soal gerakan, saat ini kita sedang di hadapkan pada dilema moral, apakah kita akan bergerak dengan resiko tertular atau menularkan atau kita memilih untuk semacam tidak bergerak tapi justru juga tidak merubah keadaan bahkan keadaan bisa jauh lebih buruk kalau tidak ada pergerakan yang segera di bangkitkan. Mungkin kita perlu mengambil resiko itu, dengan syarat untuk mengorganisir kembali melakukan protes-protes kembali seperti apa yang dilakukan di Italy misalnya, buruh-buruhnya mengorganisir diri melakukan pemogokan dalam skala besar, tentu saja orang bisa terkena corona atau misalnya di Australi, serikat buruh Australi mengorganisir sebuah long march untuk melakukan hal yang sama, mereka memprotes pemerintah yang tidak melindungi kepentingan buruh, dalam demontrasi di Australi kalau kita tanya apakah tidak memilik kesadaran akan bahaya meluasnya wabah corona di antara mereka yang telibat dalam unjuk rasa, tentu saja mereka sadar tapi itu pilhan harus di ambil agar ada kebijakan yang melindungi kepentingan-kepentingan rakyat kecil.

Di saat seperti ini yang terpenting bukan gerakan semacam apa, tetapi bagaiman gerakan mampu menghadapi situasi hari ini. Situasi hari ini, bisa jadi merupakan situasi yang bagus bagi gerakan untuk muncul mengorganisir diri, dan kembali lagi tampil, tentu saja memang akan ada resiko kita tertular atau kita menularkan, tapi resiko itu adalah resiko yang layak untuk di ambil, justru supaya secepatnya ada gerakan yang cukup kuat cukup efektif untuk mendesakkan jalan keluar yang seharusnya, untuk mendesak pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang melindungi kepentingan rakyat banyak, contoh misalnya ketika rumah sakit tidak lagi sanggup dengan banyaknya pasien maka harus ada pembukaan rumah sakit baru, atau bahkan membuka kerja sama dengan negara lain, mendatangkan dokter dari negara lain agar segera bisa mengatasi lonjakan pasien misalnya, yang sampai saat ini pemerintah belum melaukan hal itu.

Indonesia memiliki 23 perusahaan APD, tetapi dari 23 perusahaan ini tidak di berdayagunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan apd di dalam negri, padahal kita memiliki 23 perusahaan besar yang memang khusus memproduksi apd, itu belum lagi perusahaan yang lain yang bisa di alihkan untuk memproduksi masker dan sebagainya, nah kalau kita tidak bergerak kalau rakyat diam, rakyat tinggal dirumah, yang lainnya kebingungan secara umum kebijakan-kebijakan yang seharunya di ambil justru tidak diambil pemerintah, yang terjadi justru korban semakin banyak, jadi kalau kita membayangkannya bahwa sekarang adalah saat yang bagus bagi rakyat untuk mengorganisir diri, muncul untuk memprotes menuntut agar korban tidak makin banyak. Disinilah gerakan dihadapkan pada dilema moral, kita berjuang dengan resiko terkena korona atau menularkan korona tapi itu juga resiko untuk mencegah kematian yang tidak perlu, untuk mencegah penderitaan yang makin banyak.

Dalam situasi seperti itulah, tuntutan-tuntutan gerakan harus lebih berani lebih radikal, ambil contoh seperti Spanyol, dalam situasi sekarang langkah mereka adalah mengisolasi rumah sakit rumah sakit untuk mengatasi wabah corona, dan itu tidak ada di indonesia.

Prinsipny seluruh kekuatan di organisir untuk di gunakan mengatasi masalah ini, bahasa pemerintah adalah persatuan, tapi bagaimana kita akan bicara persatuan ketika pengusaha-penguasahanya mencari keuntungan ditengah situasi pandemik covid-19 dan pemerintah membiarkan itu, maka rakyatlah yang harusnya bergerak yang tentu saja untuk menuntut, atau seluruh sumber daya yang sekarang ada apapun sumberdayanya di gunakan untuk mengatasi masalah sekarang, misalnya memaksa bulog untuk menyediakan sembako murah, atau memaksa perusahaan-perusahaan tekstil untuk bisa memproduksi dalam jumlah yang besar berkualitas seperti masker, apd dst, tapi pemerintah tidak melakukan itu, maka rakyatlah yang harus bergerak untuk menuntutnya memaksa pemerintah agar menjalankan itu.

Tagged with:

1 thought on “Catatan Kritis: Indonesia Di Tengah Covid-19, Omnibuslaw dan Resesi Global”

  • Maaf ka sebelumny, dalam perundang undangan di Indonesia itu sendiri tidak ada istilah lockdown, tetapi yang ada tentang Karantina. Sebenarnya jika terjadi karantina wilayah atau bahkan Nasional banyak yang dirugikan. Jika China melakukan sistem lockdown, mereka mampu membangun perekonomian negara nya sendiri. Meskipun China telah di embargo oleh Amerika China mampu melewati semua itu. Rakyat China pun gampang dikasih tau untuk tetap di rumah. Sedangkan di Indonesia masih bnyk yg ngeyel, lain hal jika mereka pekerja harian. Jika terus seperti itu apakah Indonesia bisa seperti China. Jika masih banyak masyarakat Indonesia susah dibilangin maka bisa saja seperti Italia yang kelabakan dengan wabah covid-19. Kemudian para dokter dan perawat di China di beri penghargaan oleh rakyatnya karna telah menghentikan virus covid-19, sedangkan di Indonesia malah dicaci maki. Kemudian mengenai omnibuslaw saya sempat berfikir apakah wabah covid-19 ini dijadikan senjata untuk melancarkan perancangan OmnibusLaw. Bisa saja dengan adanya wabah covid-19 ini sebagai permainan politik anggota dewan untuk mengesahkan OmnibusLaw yang saya takutkan seperti itu bahkan semua juga sama. Masih banyak yang kurang paham tentang wabah covid-19, bahkan waktu itu ada video 4 orang menggunakan APD lengkap berbelanja di supermarket.
    Salam dari PKIMMFKIPUHAMKA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *