HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL: Hapus Segala Bentuk Kekerasan, Ciptakan Ruang Aman Bagi Perempuan

Oleh: PC IMM AR Fakhruddin

Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional yang dimana merupakan hari solidaritas sebagai titik penting dari pergerakan para perempuan untuk meraih hak asasi yang setara. International Women’s Day menjadi selebrasi setiap pencapaian perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Akan tetapi, fenomena yang terjadi masih banyak ditemukan bentuk-bentuk penindasan struktural, dan sistemik berbasis gender baik pada lingkup sosial, ekonomi, maupun politik yang menimpa perempuan.

Isu kekerasan terhadap perempuan misalnya, di Indonesia kian hari kasus kekerasan terhadap perempuan kian meningkat selama lebih dari  satu dekade terakhir. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 yaitu Sepanjang tahun 2019, terjadi 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus ini meningkat enam persen dari tahun sebelumnya sebanyak 406.178 kasus. Berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan diantaranya kekerasan fisik terdapat 5.548 kasus, kekerasan psikis 2.123 kasus, kekerasan seksual 4.898 kasus, kekerasan ekonomi 1.528 kasus, kekerasan buruh migran dan trafficking mencapai 610 kasus. Tingginya jumlah kasus tindak kekerasan yang dialami perempuan menunjukan bahwa perempuan tidak memiliki ruang aman untuk terhindar dari segala bentuk kekerasan.

Dalam ranah publik/ komunitas rincian pengaduan yang diterima Komnas Perempuan sepanjang tahun 2019, kasus paling banyak adalah cybercrime sebanyak 114 kasus, kekerasan di wilayah tempat tinggal 63 kasus. Bentuk kekerasan lain di ranah komunitas adalah: kekerasan di layanan publik/ tempat umum (pasar, transportasi umum, fasilitas umum dan terminal) sebanyak 22 kasus, kekerasan di tempat pendidikan 12 kasus, dan 18 kasus sisanya adalah kekerasan di fasilitas medis/ non medis, kekerasan terhadap buruh migran dan kasus trafiking.

Hingga saat ini belum ada data komprehensif terkait kekerasan seksual di institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Menurut Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada 2020, terdapat 12 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan.

Kekerasan seksual kadang hanya dipahami sebatas pemerkosaan maupun serangan secara fisik. Akan tetapi dalam perkembangannya, definisi tentang kekerasan seksual menjadi semakin luas demi memberikan perlindungan penuh kepada perempuan. Kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya melalui serangan fisik secara langsung, namun juga berupa pelecehan secara visual seperti melihat bagian tubuh tertentu, maupun secara verbal (catcalling). Beberapa orang masih menganggap bahwa menatap bagian tubuh tertentu kemudian ditimpali dengan komentar seksis maupun kata-kata menggoda bukanlah kekerasan seksual. Paradigma keliru yang melanggengkan kekerasan seksual.

Normalisasi atas bentuk kekerasan seksual berimbas pada penyelesaian secara kekeluargaan banyak ditemukan. Seperti kasus kekerasan seksual yang dialami “Agni”, mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diperkosa oleh HS sesama mahasiswa, saat program Kuliah Kerja Nyata pada Juni 2017 berujung pada upaya non-litigasi atau “damai”. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan di Indonesia sering kali menemui jalan buntu karena kekosongan regulasi khusus dalam penanganannya. Beberapa institusi pendidikan tinggi sudah memiliki aturan terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual, namun aturan tersebut cenderung tidak dipergunakan oleh institusi untuk menindak pelaku dan dipakai untuk “menjaga nama baik kampus”, sehingga korban tidak mendapatkan keadilan.

Hal ini mendorong perlu adanya pengawalan isu untuk mendorong penghapusan kekerasan seksual di institusi Pendidikan, juga perlu adanya dorongan untuk membuat suatu kebijakan penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada penyintas.  RUU kekerasan seksual hadir sebagai sarana penciptaan ruang aman bagi perempuan. Hal-hal yang dimuat dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan mengisi kekosongan serta memperbaharui rumusan yang telah terdapat pada KUHP, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Pornografi, dan KUHAP. Dengan disahkannya RUU PKS akan memudahkan dan mewajibkan ruang-ruang untuk mempunyai kode etik, agar segala bentuk relasi kuasa dapat diidentifikasi.

Menjadi terancam pada saat berada di ruang publik mau pun ketika melakukan proses belajar mengajar akan mampu menurunkan kualitas hidup seseorang. Demi memenuhi rasa dan ruang aman bagi perempuan, negara berkewajiban untuk membuat sebuah regulasi atas hal tersebut.

Upaya preventif memiliki peran untuk mencegah setiap upaya terjadinya kekerasan seksual. Hal ini akan lebih efektif untuk memberikan rasa aman kepada perempuan, ketimbang hanya menjatuhi pelaku dengan hukuman pidana setelah perbuatan tersebut terjadi. Pemahaman tentang pendidikan seksual Sebenarnya harus dimiliki setiap individu karena membahas mengenai perlindungan atas hal pribadi yang terdapat pada anatomi tubuh manusia. Serta bagaimana cara untuk dapat melindunginya. Adanya pemahaman mengenai Pendidikan seksual akan memberikan pengetahuan mengenai penghapusan kekerasan seksual.

Dalam momentum International Women’s Day IMM PC AR Fakhruddin bersolidaritas untuk mengkampanyekan penghapusan segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan menciptakan ruang aman bagi perempuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *