Catatan Kritis Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

CATATAN KRITIS TOLAK OMBINUS LAW CIPTA KERJA PC IMM AR FAKHRUDDIN KOTA YOGYAKARTA VOL 1.

Wacana adanya Omnibus Law,  pertama kali digelorakan oleh Pak Jokowi ketika pelantikan Presiden periode keduanya, Dalam sambutannya ia menegaskan akan memangkas regulasi-regulasi yang menghambat masuknya investasi dan perizinan ke Indonesia, ia antusias dan optimis untuk merampungkan Omnibus Law ini diperiode keduanya dalam 100 hari. Dalam perkembangannya ada empat Omnibus Law yang diusulkan pemerintah diantantaranya : RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu kota Baru, RUU Kefarmasian. Sampai detik ini dari empat yang diwacanakan adanya omnibus law yang baru diserahkan ke pemerintah hanya RUU Cipta Kerja ,terhitung sejak 12 februari 2020 kemarin, Pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartato, secara resmi menyerahkan RUU Cipta Kerja beserta Naskah Akademiknya kepada DPR yang diterima langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. RUU Cipta Kerja paling menyita perhatian publik. RUU Omnibus Law Cipta Kerja mengamendemen 79 undang-undang dan 1.244 pasal. Substansinya mencakup 11 klaster, yakni Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.

Sebelum RUU Cipta kerja  diserahkan ke DPR, sebenarnya sudah banyak pertentangan yang dilakukan oleh masyarakat terkhusus di kalangan buruh, mengingat dalam perumusannya yang tidak transparan dan tidak partisipatoris ke publik. Hal ini juga ikut mencederai hak partisipasi masyarakat sekaligus melanggar ketentuan sejumlah pasal di dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang didalamnya memberikan kewajiban pemerintah untuk membuka akses seluas-luasnya ke masyakarat terhadap RUU yang sedang diusulkan serta diakomodirnya pertisipasi masyarakat. Hasilnya banyak masyarakat yang sangsi dan mengecam RUU ini, apa lagi diingatan masyarakat,  belum bisa melupakan penggembosan KPK yang diakukan oleh pemerintah dengan cara merumuskan UU KPK yang baru yang juga sama tidak transparan dan tidak partisapatoris. 

Kesangsian itu akan semakin nyata, apabila kita melihat komposisi dari tim satgas perumusan Omnibus Law ini diisi oleh korporat. Omnibus Law digawangi oleh 138 orang yang komposisinya mayoritas diisi oleh pihak pemerintah dan pengusaha. Ada 69 orang yang merupakan wakil dari pemerintah dan kebanyakan diambil dari Kemenko Perekonomian yaitu sebanyak 27 orang. Hanya ada 3 orang perwakilan dari pemerintahan daerah yaitu, Gubernur DKI Jakarta, Wali KotaTangerang Selatan, dan Bupati Banyuwangi yang dilibatkan dalam tim Satgas Omnibus Law ini. Terdapat lebih dari 46 orang pengusaha yang merupakan perwakilan asosiasi pengusaha dalam tim satgas Omnibus Law, yang terdiri atas 21 pengusaha yang mewakili KADIN dan 25 pengusaha yang mewakili berbagai Asosiasi Pengusaha di Indonesia.

Sebanyak 46 orang itu belum termasuk individu pengusaha yang dimasukkan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto ke dalam tim ini. Akan tetapi, tidak ada organisasi atau asosiasi masyarakat yang diikutsertakan dalam satgas ini. Karena itu, konten RUU Cilaka hanya akan mengakomodasi kepentingan pengusaha dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat lainnya, bahkan sangat dimungkinkan bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Lebih parah lagi, ada beberapa anggota Tim Satgas ini yang terindikasi terseret dalam beberapa kasus korupsi (Kasus Bank Century, Impor Garam, Impor Bawang Putih,dsb). Tentunya hal ini akan sangat berisiko terhadap agenda pemberantasan korupsimengingat RUU Cilaka ini akan memuat beberapa ketentuan yang akan berhubungan dengan penghapusan sanksi pidana bagi korporasi.

Berikut ada catatan/ringkasan kritis PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta terhadap RUU Cipta Kerja di sektor Lingkungan, SERI 1

1.      Perubahan Regulasi  Analisis Masalah Dampak Lingkungan ( AMDAL )

AMDAL adalah  adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Telah mengamanatkan bahwa setiap usaha dan kegiatan yang direncanakaa terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, untuk memperoleh ijin melakukan usaha dan kegiatan.  AMDAL inilah yang merupakan suatu alat atau cara yang digunakan dalam mengendalikan perubahan lingkungan sebelum suatu tindakan kegiatan pembangunan dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena setiap kegiatan pembangunan selalu menggunakan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidupnya, sehingga secara langsung (otomatis) akan terjadi perubahan lingkungan. 

Di dalam RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah ke DPR, memberikan penafsiran baru terhadap AMDAL yang hanya sebatas memberikan pertimbangan pengambilan keputusan, tidak lagi menjadi  putusan itu sendiri. Artinya AMDAL yang didalam RUU Cipta Kerja tidak lagi menjadi poin yang urgen buat pemerintah untuk menguji dan menentukan Kelayakan Lingkungan Hidup (KLH) agar dapat memberikan izin boleh tidaknya melakukan kegiatan di lingkungan tesebut. Hal ini sangat berbeda ketika di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, proses izinnya sangat ketat dan sangat wajar mengingat lingkungan merupakan hal yang sangat perlu dilindungi dari pihak yang ingin merusak atau mengekploitasi alam secara besarbesaran. 

Selain itu di dalam RUU Cipta Kerja, pasal AMDAL bersifat Abstrak yang bisa ditafsirkan subjektif sehingga menimbulkan multitafsir yang kedepannya tidak dapat memberikan kepastian hukum, atau pasal karet, dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 23 sebelumnya memberikan  kriteria kegiatan yang wajib memerlukan AMDAl ;  

  1. Pengubahan bentuk lahan dan bentangalam; 
  2. eksploitasisumberdayaalam, baikyang terbarukanmaupunyang tidakterbarukan;
  3. proses dan kegiatanyangsecara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; 
  4. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; 
  5. proses dan kegiatan yang hasil nya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; 
  6. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasa drenik; 
  • pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati; 
  • kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
  • penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. 

Namun kriteria tersebut diubah di dalam RUU Cipta kerja Kriteria yaitu usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal adalah proses dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya;. Dalam Pasal itu tidak memberikan kejelasan kriteria kegiatan yang wajib AMDAL seperti di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan kriteria yang wajib, dan lebih menyakitkannya lagi penilaian terhadap dampak lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya hanya bisa dinilai dari orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah, artinya dalam RUU Cipta kerja ini juga menegasikan peran-peran dan kontribusi masyarakat sekitar untuk memberikan masukan terhadap AMDAL tersebut dan masyarakat harus dipaksa untuk menerimanya.

Dengan demikian perlu pengaturan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta cara mengeliminer dampak, supaya pembangunanpembangunan yang lainnya dan berikutnya dapat tetap dilakukan. Amdal merupakan instrumen untuk melengkapi aspek ekologi dan sosial dalam suatu pembangunan. Tanpa Amdal, izin pembangunan akan menjadi tidak spesifik detailnya. Oleh karena itu, rencana pemerintah tersebut hanya berorientasi kepada peningkatan ekonomi dan investasi. Sehingga dari pemaparan tersebut, AMDAL merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam memastikan suatu proses kegiatan usaha/pembangunan tidak melakukan perusakan serius terhadap lingkungan maupun alam. Hal inilah yang mendasari perlunya dikritisi terkait wacana pemerintah merubah regulasi izin AMDAL demi peningkatan investasi.

2.      Penghapusan Izin Mendirikan Bangunan

Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan hal sangat penting untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat yang aman dan tertib melalui  perwujudan pemanfaatan lahan yang serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan dan perkembangan daerah dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. Wacana pemerintah yang ingin mengganti IMB dengan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) dinilai oleh banyak kalangan, hal tersebut dikarenakan RDTR hanya mengurusi perencanaan dan tata ruang secara umum atau makro. Dengan demikian, aspek keselamatan gedung sampai dampak lingkungan bisa luput meskipun menurut peta RDTR wilayah itu boleh dibangun gedung hingga pabrik. Selain itu, hanya baru terdapat 53 kabupaten/kota yang memiliki RDTR dari total sekitar 500 kabupaten/kota dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. 

Dilihat dari aspek yuridisnya, IMB menjadi kunci kepastian hukum bagi masyarakat. RDTR dapat sewaktu-waktu berubah namun IMB dapat menjadi legalitas yang kuat bagi pemilik untuk menghindari penggusuran yang terjadi. IMB juga merupakan alat kontrol pemerintah atas tata ruang serta acuan penentuan pajak dan retribusi daerah. Penghapusan IMB bisa membuat tata ruang tidak berguna. Selain itu, potensi penyalahgunaan bangunan tanpa pajak berpotensi meningkat. Secara keseluruhan, pendirian suatu usaha tanpa dokumen penting terkait lingkungan hidup seperti AMDAL dan IMB dapat menimbulkan permasalahan yang serius terhadap kualitas lingkungan maupun kehidupan masyarakat di sekitar lokasi. Tingginya potensi kerusakan lingkungan maupun bencana yang disebabkan oleh kurangnya kajian terhadap dampak lingkungan yang dapat terjadi juga turut meningkatkan resiko keuangan negara/fiskal yang harus digunakan untuk upayaupaya mengatasi kerusakan maupun bencana tersebut. 

Rumitnya proses perizinan yang menyumbat investasi tidak bisa dijadikan sebagai dasar dihapuskannya IMB, sebenarnya yang perlu ditinjau dari ini adalah bagaimana proses IMB ini dapat disederhanakan tanpa mesti menghilangkan faktor lingkungan, malah faktor lingkungan justru harus dijadikan sebagai prioritas utama. 

3.      Penghapusan Izin Lokasi dan Izin Lingkungan

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) terdapat 2 (dua) jenis izin yakni; pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin  yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36). Dalam UU ini izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Sementara izin lingkungan itu sendiri diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi. Berdasarkan hal di atas, izin usaha atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Selain itu, untuk mendapatkan izin lingkungan harus menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 123 UU-PPLH menyatakan, “Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan”.

Penjelasan Pasal ini, “Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air”.

Maka dalam RUU Cipta kerja yang ingin menghapuskan izin lingkungan dan izin usaha, harus dilihat dari sudut ancaman dan resiko terhadapa lingkungan disekitarnya, apakah dengan tidak adanya izin lingkungan dan izin usaha, lingkungan yang menjadi tempat diadakannya  suatu kegiatan tidak  terdmpak parah dan tidak menimbulkan ancaman ekologi terhadap masyarakat. Perlu diperhatikan lagi izin lingkungan juga sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap pihak swasta yang ingin melakukan kegiatan usahanya, tanpa izin lingkungan juga akan menyulitkan pengawasan yang ketat oleh pemerintah kepada pihak swasta. 

4.      Penghapusan Pertanggungjawaban Korporasi

RUU Cipta Kerja merombak puluhan regulasi lama yang terkait investasi, perizinan usaha, ketenagakerjaan, sampai lingkungan hidup. Salah satu yang mencolok adalah perombakan terhadap Pasal 49, Pasal 49 UU tersebut mengatur bahwa pemegang izin usaha bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bunyi pasalnya: “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.” Namun, RUU Cipta Kerja mengubah bunyi Pasal 49 UU Kehutanan itu menjadi: “Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya”. 

Dari Poin ini perlu mempertanyakan sejauh mana keberpihakan dan keseriusan pemerintah dalam menangani karthula, disatu sisi pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan karthula adalah korporasi, pasal ini memberikan konsekuesi besar terhadap penanganan karhutla, dihapuskannya beban pertanggungjawaban kepada korporasi maka masyarakat tidak bisa lagi meminta ganti untung apabila terdampak karhutla, atau masyarakat tidak lagi mempunyai kekuatan politik untuk menutup korporasi itu. Harusnya dengan banyaknya kasus karhutla yang disebabkan oleh korporasi, Pemerintah semakin meningkatkan regulasi pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap korporasi ini, bukan malah sebaliknya memberikan kemudahan kepada korporasi dalam kasus karhutla. Pemerintah dalam pasal ini sudah sanagt menegaskan keberpihakannya kepada investor yang ingin memberikan rasa aman dan nyaman tanpa ada hambatan dan regulasi yang menyulitkan buat investasi, namun pemerintah abai terhadap dampak yang ditimbulkan oleh korporasi terhadap lingkungan hingga kelangsungan hidup masyrakat. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *