Ketidakadilan Pejabat Negara dalam Pandangan Islam

Eksa Cendikiawan

‘Kompleksitas akan terus berkembang hingga tidak bisa dijawab dengan sistem’, begitulah kira-kira kalimat yang disebutkan oleh Sabran yaitu putra dari Emha Ainun Najib dalam sebuah perkumpulan yang biasa disebut Maiyah yang diselenggarakan pada tanggal 17 Desember lalu. Kompleksitas dalam segala hal yang semakin rumit akan menimbulkan hal-hal yang baru lagi, begitulah seterusnya perputaran masalah dalam kehidupan manusia. Begitu juga dengan kondisi caruk-maruk di negara Indonesia ini, masalah-masalah baru muncul dan para pemangku jabatan justru menggunakan wewenangya untuk kesewenangan bukan untuk menyelesaikan masalah menggunakan jabatan yang mereka miliki.

Pejabat pemerintahan/aparatur negara yang seharusnya berperilaku adil dan mengutamakan sisi kemanusiaan dalam melaksanakan atau memutuskan suatu kebijakan karena memang seharusnya itu menjadi kewajiban mereka para pemangku jabatan yang kehidupannya diambil dari pajak rakyat. Namun yang dapat kita lihat saat ini berbanding terbalik. Keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemegang kekuasaan atas negara dilakukanbukan atas dasar hukum yang berlaku serta berlandaskan kemanusiaan, hukum yang berlaku serasa tajam kebawah dan tumpul keatas.

Perilaku tersebut tentu hanya dilakukan untuk legitimasi kuasa dalam penguasaan ekonomi dan politik sehingga menimbulkan kerusuhan-kerusuhan yang mengakibatkan tindakan represif dari aparat keamanan negara dan mengakibatkan kerugian besar baik materiil maupun imateriil berupa kekerasan fisik yang juga dalam beberapa kasus mengakibatkan hilangnya nyawa para penuntut keadilan.

Banyak sekali kasus kekerasan dan penekanan yang dilakukan negara untuk menghalau siapapun yang menghalangi keputusan yang telah dibuat yang padahal sangat tidak adil bagi rakyatnya dan hanya menguntungkan kaum feodal. Menurut catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dikutip dari www.kompas.com terdapat 6.128 orang menjadi korban pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat di muka umum sejak Januari hingga 22 Oktober 2019 dan dari jumlah tersebut 51 orang meninggal dunia. Kasus yang terjadi berupa perampasan lahan, penggusuran paksa, penolakan RUU, Papua merdeka dan masih banyak lagi.

Berdasarkan catatan diatas dapat dinilai bagaimana negara memperlakukan rakyatnya sendiri. Padahal dalam Pancasila yang katanya merupakan ideologi bangsa Indonesia tertera dalam sila ke-dua dan ke-lima yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Sila tersebut sangat tidak sesuai dengan kesewenangan aparatur negara dalam bertindak, sangat tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab. Padahal mereka diberi amanah oleh rakyat sebagai panutan, contoh dan representasi dari sebuah negara yang manusiawi, adil dan beradab.

Tindak kekerasan yang sering terjadi menurut teori dari karya Max Weber adalah monopoli territorial atas penggunaan kekuatan fisik secara absah merupakan ciri dari sebuah negara moderen. Weber memahami bahwa negara akan meredam atau menghapuskan setiap pesaing atau siapapun yang menghalangi monopolinya. Setiap rakyat yang mengemukakan pendapat akan dihalangi negara dengan cara pemutar balikan fakta, kekerasan hingga penghilangan karena akan menghalangi monopoli negara dalam penguasaan sesuatu Lalu bagaimana pandangan agama terhadap ketidak adilan yang terjadi hingga menimbulkan kejadian yang sangat tidak diinginkan?

      Agama adalah ciri bangsa Indonesia yang berketuhanan yang maha Esa yang juga tertera dalam sila pertama yang berarti setiap keputusan yang diambil oleh negara harus bersifat adil dan manusiawi. Dalam agama Islam sendiri Allah SWT memerintahkan kepada orang beriman untuk berbuat adil, “Hai orang-orang yang beriman! Tegakkanlah keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah rasa benci mendorongmu berbuat tidak adil. Berlaku adillah. Karena itu lebih dekat kepada takwa….” (Al-Ma’idah:8).

Surat lain di dalam Al-Qur’an juga menjelaskan bahwa setiap pemimpin negara harus bertanggung jawab untuk menyampaikan amanah dan berbuat adil dalam memutuskan suatu perkara hukum. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.” (An-Nisa:58).

Maksud dari kata “Menyampaikan amanah” dalam ayat tersebut yaitu melaksanakan jabatan yang dipercayakan kepada para pemimpin dengan sebaik-baiknya. Allah memerintahkan pada setiap pemangku jabatan untuk melaksanakan jabatannya semata-mata bagi kepentingan rakyat, dan kepentingan publik. Memperlakukan semua penduduk yang dipimpinnya secara sama, tidak mengutamakan sebagiannya dan meminggirkan yang lainnya.

Sebuah hadis pun juga menjelaskan “Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, dan tidak melaksanakannya dengan baik, selain tak akan mendapatkan bau surga.” (HR. Bukhari).

Dalam Al-qur’an terdapat kata kunci yang menjelaskan mengenai masalah keadilan yaitu ‘adl dan qist. ‘Adl, kata ini dijelaskan oleh Ashgar Ali Engineer dalam bukunya yang berjudul “Islam dan Teologi Pembebasan” mengandung makna penyamarataan dan kesamaan, kata tersebut berlawanan dengan kata Zulm dan Jaur yang berarti kejahatan dan penindasan. Qist bermakna angsuran, distribusi,  jarak yang merata dan juga kejujuran keadilan, dan kewajaran. Turunan dari kata Qist yaitu Taqassata juga bermakna ‘distribusi yang merata bagi masyarakat’ dan juga Qistas yang berarti ‘keseimbangan berat’.

Berbagai dalil yang telah disebutkan menjelaskan bahwa keadilan harus selalu ditegakkan dan para pemangku jabatan harus melaksnakan amanahnya dengan baik, yaitu memihak pada golongan yang lemah serta adil dan tidak ada pembenaran dehumanisasi dalam bentuk apapun.

Referensi:

Islam dan Teologi Pembebasan. Ashgar Ali Engineer (2009). Terjemahan dari buku ISLAM AND LIBERATION THEOLOGY Essay on Liberative Elements in Islam yang dilakukan oleh Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pelanggaran Kebebasan Berpendapat.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/27/16313211/ylbhi-6128-orang-jadi-korban-pelanggaran-kebebasan-berpendapat?page=all#page2

The theory of social and economic transformation. Max Weber (1964). New York: Free Press.

Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru. Ian Douglas Wilson (2015). Terjemahan dari buku The Politics of Protection in Post-New Order Indonesia: Coercive Capital, Authority and Street Politics Oleh Routledge. Diterjemahkan oleh Mirza Jak Suryana (2018). Tangerang Selatan: Gajah Hidup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *