RILIS GEMPA DEWA

RILIS GEMPA DEWA

(Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas)

TOLAK PENAMBANGAN BAHAN MATERIAL (QUARRY) UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI BUMI WADAS

Proyek Bendungan Bener adalah salahsatu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah di tetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek tersebut akan berdiri diatas dua Kabupaten (Purworejo danWonosobo), tiga kecamatan (Bener, Kepil, dan Gebang), sebelas desa (Guntur, Nglaris, Limbangan, Karangsari, Kedung Loteng, Wadas, Bener, Kemiri, Burat, Gadingrejo, dan Bener). Tujuh dari sebelas desa diantaranya yakni Limbangan, Guntur, Nglaris (Kec. Bener), Kemiri (Kec. Gebang), Burat, Bener, dan Gadingrejo (Kec. Kepil) merupakan area genangan waduk. Sedangkan satu desa yakni Desa Wadas di Kecamatan Bener akan dijadikan lokasi pengambilan bahan material berupa batuan Andesit untuk tujuan pembangunan Bendungan Bener.

Dalam perjalanannya, warga Desa Wadas melalui paguyuban Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPA DEWA) menolak menyerahkan tanahnya untuk dijadikan lokasi pertambangan material (Quarry) pembangunan Bendungan Bener. Ada beberapa alasan kuat yang melatarbelakangi penolakan masyarakat Desa Wadas tersebut, salah satunya yaitu dikarenakan selama ini tanah seluas 145 hektar tersebut telah menjadi penopang hidup lebih dari 500 pemiliklahan. Beragam komoditas mulai dari komoditas harian, bulanan, tahunan, hingga kayu-kayu keras telah member penghidupan yang layak bagi masyarakat Desa Wadas. Dalam perhitungan ekonomi yang dilakukanoleh GEMPA DEWA beberapa waktu lalu, tercatat bahwa tanah subur Desa Wadas mampu menghasilkan lebih dari 8 milyar rupiah setiap tahunnya. Tentu dengan angka ini alam Desa Wadas mampu member kesejahteraan kepada warganya. Selainitu, alasan kuat lainnya adalah masyarakat DesaWadas tidak dilibatkan dalam proses pembangunan Bendungan Bener, terkhusus dalam proses pembuatan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) hingga terbitnya Izin Lingkungan dan dikeluarkanya IPL tanpa mempertimbangkan sikap warga desa Wadas.

Dan yang terbaru, pada tanggal 11 Oktober 2019, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) mengadakan rapat kordinasi terkait percepatan pembangunan Bendungan Bener ‘secara sembunyi – sembunyi’ bersama kepala desa, BPD dan beberapa orang warga Desa Wadas yang ‘menerima’. Sontak hal ini membuat warga Desa Wadas (GEMPA DEWA) geram. Pasalnya lagi-lagi mereka tidak dilibatkan dalam proses pembangunan Bendungan Bener khususnya penambangan Quarry. Tidak sampai disitu, pada tanggal 16 Oktober 2019 ketika warga Desa Wadas mengundang warga Desa Kaliwader dan Cacaban untuk melakukan sosialisasi terkait hak masyarakat dan dampak lingkungan dari adanya penambangan Quarry di kantor desa Wadas, puluhan polisi dan tentara sudah berkumpul di kantor desa Kaliwader dengan alasan yang samasekali tidak masuk di akal bagi orang waras, menurut mereka kedatangannya adalah untukmengamankan sosialisasi dan musyawarah secara damai di kantor desaWadas. Jelas ini tindakan provokasi dan intimidasi terhadap masyarakat Wadas daripihak kepolisian dan tentara.

Dalam proses pembuatan AMDAL Proyek Pembangungan Bendungan Bener juga melibatkan banyak akademisi dan institusi perguruan tinggi. Mereka seharusnya melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermanfaat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat tetapi justru malah berpihak kepada kepentingan para pemodal. Sehingga ilmu pengetahuan yang diproduksi di institusi pendidikan justru malah tidak mensejahterakan masyarakat..

Berangkat dari ketidak pedulian dunia Perguruan Tinggi dalam melihat permasalahan yang ada di masyarakat dan pengabaian sikap dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) dalam proses pembangunan Bendungan Bener di atas, maka kami masyarakat desa wadas atau gempa dewa mendesak dan menuntut untuk :

  1. Menghapus Desa Wadas sebagai lokasi penambangan bahan material / quarry untuk pembangunan Bendungan Bener.
  2. Hentikan seluruh bentuk perampasan lahan dan ruang hidup
  3. Menghentikan tindakan provokatif dan intimidatif yang dilakukanoleh BBWS dan aparat
  4. Meminta UGM sebagai institusi pendidikan berpihak kepada masyarakat

Solidaritas yang tergabung : (FMN, LFSY, PEMBARU, SEKBER, MAP CORNER, FNKSDA, IMM AR-FAHRUDIN, WALHI JOGJA, LBH JOGJA, LSS, AGRA, PEMBEBASAN, PERSEDU, CAKRAWALA, LPM ARENA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *