Dari Politik Identitas Menuju Identitas Politik

Sukai Tulisan


Sukai Tulisan (5 pengunjung menyukai tulisan ini. )


Loading...

Dari Politik Identitas Menuju Identitas Politik

Oleh :

Abdul Ghofur

(Ketua Bidang RPK PC IMM Kudus)

Politik Indonesia hari ini semakin menggelikan untuk kita ikuti, tidak ada gagasan holistik yang benar-benar mampu mengatasi persoalan bangsa dan negara. Kalau pun ada, itu hanya sebatas tulisan di baliho-baliho yang tidak sanggup diilhami para politikus. Ambil contoh saja waktu debat capres-cawapres, kesemuanya bertele-tele, mengawang-awang, padahal rakyat butuh gagasan yang membumi yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Semakin menggelikan lagi adalah ketika para elite politik menggunakan embel-embel identitas guna menunjang elektabilitas. Mulai dari pakaian adat, bahasa logat, sampai ranah agama. Para elite politik saling berusaha mencari legitimasi atas tindakan mereka dengan cara-cara birokratik-kultural ataupun meminta bantuan kepada para pemuka agama untuk memberikan statemen (fatwa) yang membenarkan tindakannya. Bukankah kita yakin dipersatukan oleh butir-butir sumpah pemuda? Satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Kita tidak mau terpecah belah karena mainan politik kalian.

Agama apa lagi, yang diseret-seret. Agama menjadi barang komoditas yang diperebutkan. Apakah nilai agama hanya menjadi meta-etik atau suatu nilai yang normative? Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat kita temui pada realitas sekarang ini, dimana umat Islam dalam memandang realitas sosial tidak mempunyai identitas normatif (objektif), ada pula yang meta-etik bahkan sendiko dawuh pada tokoh tertentu yang dikultuskan atau dianggap sakral, bukan karena analisis pemikiranya.

Padahal moral etik bersifat relatif, artinya semua pihak mempunyai anggapan kebenaran berbeda-beda. Hal ini tentu membuat relasi antar umat kian kabur yang berimplikasi pada hadirnya konflik ditengah umat yang belum mampu dewasa menerima perbedaan.

Kekhawatiran yang muncul adalah kita lebih mengedepankan emosionalitas ketimbang rasionalitas dalam memandang realitas sosial. Adanya polarisasi antar elemen bangsa, antar umat sehingga kian tampak fragmentasi di antara anak bangsa. Politik tidak didudukan pada sebuah sistem untuk melakukan transformasi sosial. Lebih jauh lagi menurut Mahfud MD “Saat ini gejala perpecahan bangsa makin terasa karena politik identitas semakin kental”. (Tempo.co Rabu, 9 Januari 2019)

Mari kita hadirkan identitas politik Indonesia yang kaya akan dialektika konstruktif kebangsaan layaknya faunding father negara ini dengan semangat wahyu pertama iqra’. Perlu kita ingat bahwa kita punya Pancasila sebagai falsafah negara yang mestinya dapat kita jadikan role etika dalam berpolitik. Dimana harus bertuhan dengan mempertimbangkan nilai-nilai rahman rahim, mememanusiakan manusia, menjaga persatuan, bermusyawarah mufakat dan berkeadilan yang dapat dirasakan masyarakat banyak.

Bagi islam memunculkan paradigma normative rahmatan lilalamin terhadap agama yang penuh cinta, damai, kebaikan hati, dan jika dianggap sebagai media dakwah mari kembali pada dakwah penuh hikmah dan kesantunan. Dalam islam, sejumlah agenda baru diperlukan “sesuai” dengan perubahan-perubahan, yaitu supaya unsur muamalahnya tidak ketinggalan zaman. Agenda baru itu dapat menjadi lahan bagi ijtihad. Pendekatan lama yang sifatnya individual tetap diperlukan karena individulah yang pada akhirnya harus mempertanggungjwabkan. Namun, menurut Kuntowijoyo dalam buku Muslim Tanpa Masjid diperlukan perluasan-perluasan supaya muamalah Islam lebih efektif. Perluasan itu berupa enam macam kesadaran, yaitu (1) kesadaran tentang perubahan, (2) kesadaran kolektif, (3) kesadaran sejarah, (4) kesadaran tentang fakta sosial, (5) kesadaran tentang masyarakat abstrak, (6) kesadaran tentang perlunya objektifikasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *