MEDIA (PERS) SEBAGAI PILAR PENGAWAS PESTA DEMOKRASI DI INDONESIA

Sukai Tulisan


Sukai Tulisan (3 pengunjung menyukai tulisan ini. )


Loading...

MEDIA (PERS) SEBAGAI PILAR PENGAWAS PESTA DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh :

Muhammad Iqbal Khatami

PK IMM FISIPOL UMY

Media massa sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan budaya manusia saat ini. Informasi yang ada di media menjadi kebutuhan pokok bagi individu, masyarakat, organisasi bahkan budaya suatu daerah, sehingga tidak bisa ditampikkan bahwa media menjadi kebutuhan penting bagi setiap orang. Eratnya kaitan kehidupan masyarakat dengan media tidak terlepas dari 4 fungsi dasar media massa bagi masyarakat, yaitu fungsi edukasi, informasi, hiburan dan pengaruh. Terkait dengan fungsi kepengaruh inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini, tentunya fungsi pengaruh ini berkaitan dengan fungsi lainnya yang saling dikombinasikan sehingga menjadi fungsi agenda setting bagi masyarakat. Sebelum membahas lebih jauh tentang teori agenda setting, ada baiknya kita mengulas terlebih dahulu tentang keterkaitan Pemilu dan media massa.

Dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, media massa dituntut untuk lebih independen dan netral dalam menayangkan informasi pada saat penyelenggaraan demokrasi, terkhusus pada saat pesta demokrasi atau Pemilu. Media harus bisa menjadikontrol sosial atau penengah dalam kehidupan sosial politik yang ada.Keterkaitan media massa dan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia sangat erat bahkan tidak bisa dipisahkan, terlebih di pesatnya era informasi saat ini. Demokrasi tidak akaneksis tanpa jurnalisme politik yang baik. jurnalisme gosip, rumor, jumalisme yang bercampur dengan hiburan, atau jurnalisme yang menjadi propaganda politik akan meracuni demokrasi (Kovack, 2001).

Melihat pada penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu, pihak penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) selalu dituntut untuk bisa menyelenggarakan Pemilu yang lebih berkualitas guna bisa terpilihnya pemimpin yang sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Salah satu cara meningkatkan kualitas Pemilu adalah dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan partisipatif Pemilu. Pengawasan partisipatif berkaitan dengan peran media massa. Media massa memiliki peran melakukan agenda setting  sebagaimana penulis sebut sebelumnya. Agenda setting mengacu pada kemampuan media mengarahkan pusat perhatian media ke isu tertentu, dalam hal ini yaitu partisipasi Pemilu.

Dalam implementasinya, agenda settingberkaitan dengan kemampuan media massa dalam mengagendakan isu-isu tertentu dan mengalihkan perhatian khalayak terhadap isu tersebut. Media massa dapat mempengaruhi khalayak tentang apa yang ada dalam pikiran mereka, artinya media massa mempengaruhi persepsi khalayak mengenai apa yang dianggap penting. Media massa memilikikekuatan untuk mempengaruhi agenda media kepada agenda publik. Sehingga, dapat menjadi senjata propaganda yang ampuh dan efektif.

Agenda setting  akan menjadi salah satu cara meningkatkan kualitas Pemilu jika dimanfaatkan dan dikontrol dengan benar. Namun, agenda setting  juga bisa digunakan sebagai alat kampanye politik. Tentu sebagai masyarakat kita berharap media selalu menjadi alternatif pendidikan Pemilu bagi rakyat Indonesia dengan tetap mendapat informasi yang independen dan berimbang sebagai referensi melaksanakan pesta demokrasi.

Paralelisme Politik dan Media

Kepemilikan aktor politik atas media massa di Indonesia memang bukan hal yang aneh, tidak lepas dari hubungan antara media massa dengan politik yang dapat berhubungan secara paralel karena informasi yang disebarkan media dapat dipengaruhi oleh pemilik media yang merupakan orang politik.

Hubungan paralelisme Media dengan partai politik juga dikenal dengan istilah press-party parallelism. Konsep tersebut dikembangkan pada struktur mediayang lebih luas sehingga disebut political parallelism (Hallin & Mancini, 2004, h.28). relasi ini digunakan untuk memprediksi efek kedekatan media dan partai pada perilaku politik pemilih khususnya saat pemilihan umum (Pemilu) (Carkoglu, Baruh & Yildirim, 2014).

Secara konseptual paralelisme politik media dipahami sebagai “the degree to which the structure of the media system paralleled that of party system” (Hallin & Mancini, 2004,h. 27). Paralelisme politik mencerminkan kesamaan wacana oleh partai politik, dan media sebagai mesin agenda setting-nya.

Membahas terkait masuknya konteks media ke dalam penyelenggaraan politik seperti Pemilu bersangkutan dengan dua hal yakni yang pertama terkait posisi media terhadap ranah politik yang masih labil. Kedua, terkait dengan sumber informasi dan pendanaan serta posisi media yang terjebak kepada konflik kepentingan antara mempertahankan etika jurnalistik dengan kepentingan bisnis atau dalam hal ini kepentingan politik

Hilangnya fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kemudian memunculkan media sebagai subjek atau aktor tunggal, sehingga mengakibatkan konten media lebihcenderung ke penonjolan figureyang akan bertarung dalam pentas politik dan pemilu maupun penonjolan institusi partai politik. Media juga sudah dimanfaatkan sebagai agen propaganda dalam menyampaikan pesan politis kepada masyarakat. Perubahan orientasi media di era demokrasi elektoral sekarang juga berbanding lurus denganberubahnya paradigma media dalam melakukan agitasi politik yang mementingkan kepentingan golongan tanpa memperhatikan khalayak atau penonton. Sehingga muncul komersialisasi yang dikemas dalamagenda setting media supaya orientasi media diarahkan untuk mendukung kekuatan politik tertentu.

Secara ideologis, wajah media sebenarnya ingin menuju model demokratik-liberal yang menjamin kebebasan pers seluas-luasnya. Namun, secara regulatif, media sendiri masih dalam nuansa penguasaan negara dalam bentuk surat izin operasional. Maka sejatinya peran media dalam politik transaksional terlebih dalam membaca realitas pemilu sebagai instrumentasi demokrasi terletak dalam dua bentuk yaitu media sebagai medium dan media sebagai faktor pendorong.

Antara Media dan Pengawas Demokrasi, Apa Kaitannya?

Berbicara Indonesia yang merupakan Negara dengan sistem demokratis, setidaknya saat ini ada empat pilar yang dikenal dengan perannya sebagai pengawas dan penyelenggara demokrasi. Pilar-pilar tersebut antara lain, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Pers. Cukup miris bagi kita melihat realita sekarang terkait pilar-pilar tersebut. Eksekutif dan Legislatif sudah banyak yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), begitu juga Lembaga Yudikatif yang sering terciduk jual beli perkara, dan apalagi Pers yang mulai kehilangan peran-peran strategisnya bagi masyarakat. Namun, Pers tetap menjadi harapan utama dalam menjalankan fungsinya sebagai watchdog dengan memerankan fungsi sebagai pengawas jalannya kekuasaan pemerintah. Sebagai pilar keempat, Pers dianggap sebagai salah satu kekuatan untuk menjamin adanya check and balances dari berbagai kekuasaan yang ada.

Hal ini tentu membuat kita semakin pesimis bahwa demokrasi yang kita jalankan selama ini dapat berjalan dan diawasi dengan baik tanpa adanya kecacatan lagi, terutama ketika pelaksanaan Pemilu. Bawaslu dalam Press Release-nya yang berjudul “Lima Pilar Demokrasi” yang posting di situs http://www.Bawaslu.go.id menuliskan bahwa Pemilu yang demokratis paling tidak harus memiliki 5 pilar diantaranya adalah regulasi yang jelas,  peserta pemilu yang berkompeten, pemilih yang cerdas, penyelenggara pemilu yang berintegritas, dan birokrasi yang netral. Dimana pilar yang satu saling mendukung dengan pilar yang lainnya. Tanpa satu pilar, maka tidak mungkin mencapai pemilu yang demokratis, kelimanya harus saling menguatkan.

Untuk menguatkan kelimanya, maka diperlukan juga sinergitas keempat pilar demokrasi tadi. Sinergitas di sini kita artikan dalam makna ‘positif’, bukan menggunakan media massa sebagai pilar keempat demokrasi sebagai alat kepentingan pribadi atau golongan.

Media Massa sebagai Forum Publik

Kaitan media massa dengan ruang publik biasanya dihubungkan dengan teori Habermas tentang public sphere. Habermas (2010) mengungkapkan gagasan dasar tentang public sphere, ia menyatakan bahwa terdapat ruang yang memungkinkan orang sebagai warga negara mendiskusikan persoalan publik secara bebas tanpa restriksi dari kekuatan politik, sosial dan ekonomi yang ada. Sejalan dengan gagasan tersebut, media massadituntut mampu memberi peluang dan wadahdiskusi di kalangan warga negara tentang berbagai isu regional, nasional maupun internasional.

Menurut Norrisdalam McQuail (1992) media massa harus menyajikan liputan politik yang komprehensif dan mudah untuk diakses oleh seluruh sektor atau kelompok warga. Sebagai forum warga, media harus mampu merefleksikan keanekaragaman politis dan kultural yang ada dalam masing-masing masyarakat, tentu dengan tetap menggunakan standar-standar jurnalistik yang ada. Standar-standar jurnalistik untuk melihat kinerja media menyangkup di dalamnya aspek objektivitas yang meliputi dimensi faktualitas dan impartialitas. Dalam dimensi faktualitas tercakup dialamnya kebenaran, relevansi dan keinformatifan, sedangkan dalam prinsip impartialitas terdapat aspek balance/non-partisanship dan penyajian netral.

Peran Dewan Pers dan Masyarakat Awasi Independensi Media

Meskipun Pers sudah merdeka dan menginjak usia 19 Tahun reformasi pers, Pers sebenarnya sudah melewati masa pubernya. Tetapi faktanya, Pers masih bertingkah seperti remaja yang masih suka coba-coba, bersikap ngawur, dan bahkan kebablasan karena menikmati kebebasannya, meskipun tidak semua lembaga pers demikian. Padahal, harapan besar selalu kita haturkan kepada seluruh lembaga Pers agar mampu berperan sebagaimana mestinya tanpa intervensi kepentingan politik.

Lalu, siapa yang berperan mengawasi kinerja pers? Pertama, kita punya Dewan Pers. Pasca reformasi Dewan Pers memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen tanpa intervensi pemerintah lagi. Hingga saat ini, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya. Tujuan dari pembentukan Dewan Pers yang independen dan merdeka dari Intervensiialah untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) dan penegakkan demokrasi di Indonesia. Selain Dewan Pers, ada satu lembaga yang juga mempunyai tugas mengawasi penyiaran televise di Indonesia, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Tentu Dewan Pers ataupun KPI tidak bisa bekerja sendiri, Dewan Pers membutuhkan peran kita sebagai civil society untuk turut serta mengawasi pemberitaan media agar tetap netral dan berimbang. Harapannya, Dewan Pers dan KPI juga mampu tegas menyikapi segala pelanggaran pers yang terjadi di tahun Pemilu 2019 nanti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *