Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual

Sukai Tulisan


Sukai Tulisan (2 pengunjung menyukai tulisan ini. )


Loading...

Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual

Oleh : Immawati Made Dike

(Komisariat IMM Fakultas Agama Islam UMY)

 

          Kekerasan seksual belakangan menjadi isu hangat. Sebut saja kasus Agni dan Baiq Nuril yang santer dibahas, niscaya kita akan merasakan diskriminasi terhadap perempuan masih sangat intens. Betapa menjamurnya stereotipe bahwa dalam kasus kekerasan seksual kerap kali perempuan sebagai korban justru dituding bersalah, baik oleh pihak hukum maupun masyarakat.

            Isu kekerasan seksual barangkali telah ada sejak bertahun-tahun silam hingga disadari atau tidak, telah menjadi tradisi turun temurun. Namun seiring perkembangan zaman, khususnya media (digital maupun konvensional), isu ini mencuat dan menghinggapi benak banyak orang. Perkawinan anak misalnya, masih menjadi salah satu tradisi yang lumrah dijalankan, terlebih dalam keluarga yang minim edukatif. Padahal perkawinan anak rentan terhadap kasus kekerasan seksual.

Di sisi lain, victim blaming (menyalahkan korban) masih terasa kuat praktiknya dalam rape culture. Contoh sederhana saja, ketika ada kasus kekerasan seksual, masyarakat seringkali menyalahkan pakaian korban. Mereka menganggap pakaian korbanlah yang memicu terjadinya kasus tersebut. Lebih ekstrem lagi, mereka menghakimi korban yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tidak bisa mengatakan “tidak” atau melakukan sebentuk perlawanan terhadap pelaku.

Padahal ketidak-mampuan korban bukan semata-mata karena ia tidak mau melindungi diri. Lazim kita dengar korban tidak melakukan perlawanan kepada pelaku ketika dilecehkan, sesungguhnya itu karena korban merasakan shock dan ketakutan yang hebat. “Diam”nya korban ini kemudian dijadikan pembenaran oleh pelaku. Toh, korban tidak menolak, asumsinya.

Korban tidak selalu bisa bereaksi sesuai kehendaknya saat kasus terjadi. Seperti halnya ketika seseorang “digelitik” oleh temannya, barangkali secara spontan ia akan tertawa, tetapi belum tentu ia suka diperlakukan demikian. Premis inilah yang kiranya perlu dipahami masyarakat sehingga tidak sekonyong-konyong menjustifikasi korban bersalah.

Perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki yang mengarah pada diskriminatif rupanya sudah kita jumpai dalam komunitas paling minor sekalipun: keluarga. Kita sering mendapati orang tua memberi wejangan pada anak perempuannya untuk senantiasa menjaga diri, memperhatikan sikap, dan memberlakukan jam malam—termasuk membatasi teman main lawan jenis. Namun, berapa banyak orang tua yang mendidik anak laki-lakinya untuk menjaga kehormatan perempuan?

Anak perempuan tidak boleh membawa teman laki-laki ke rumah. Sebaliknya, anak laki-laki membawa teman perempuan ke rumah dianggap biasa saja. Anak perempuan tidak diperkenankan keluar rumah lewat pukul sembilan malam, tetapi anak laki-laki dibebaskan. Implikasi yang lebih luas, tatkala perempuan sebagai korban kekerasan seksual hamil di luar nikah, perempuan dianggap sebagai aib keluarga. Tidak jarang dari mereka yang kemudian diusir dari rumah.

Mirisnya, masyarakat tidak menaruh peduli besar pada laki-laki sebagai pelaku. Solusi sapu jagat pun dilangsungkan: menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang menghamilinya. Daripada jadi aib, lebih baik dinikahkan saja. Ini sungguh merupakan persepsi yang keliru. Kalau solusi tersebut terus-menerus dilakukan, bukan tidak mungkin laki-laki yang ingin menikahi perempuan namun tidak direstui akan memilih menghamili perempuan di luar nikah. Toh, nanti orang tua tidak punya pilihan selain akhirnya menikahkan keduanya.

Bentuk kekerasan seksual bukan hanya berupa pemerkosaan dan pencabulan. Cat calling, pemaksaan aborsi, pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi sekalipun termasuk di dalamnya. Perempuan kerap dipandang tidak kuasa menentukan apa yang baik bagi dirinya dan lemah di hadapan hukum. Banyak korban kekerasan seksual memilih bungkam karena khawatir dilaporkan balik oleh pelaku dengan dalih pencemaran nama baik.

Menanggapi kasus kekerasan seksual yang semakin meluas, kita butuh merevisi kultur negatif yang mungkin secara tidak sadar kita jalankan sehari-hari. Untuk menguatkan itu, pemerintah perlu menjamin hak perlindungan dan pemulihan korban. Sehingga ketika proses hukum telah selesai, korban tetap dapat melanjutkan aktivitasnya—tidak mengalami depresi. Pemerintah juga perlu segera memfiksasi serta mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sebagaimana tandas aktor Lukman Sardi, “Kekerasan seksual bukan hanya isu perempuan, melainkan isu kita bersama dan kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengakhiri kekerasan seksual.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *