PRESS REALEASE

Sukai Tulisan


Sukai Tulisan (2 pengunjung menyukai tulisan ini. )


Loading...

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja”
Pasal 28 ayat (2) UUD 45

Semangat perlawanan 132 tahun yang lalu harus tetap kita wariskan ketika Buruh
bersatu menuntut kelas penguasa mengurangi jam kerja mereka yang sangat tidak
memanusiakan para buruh, sebelum tahun 1886 kesejahteraan buruh harus dibayar dengan
14-18 jam kerja dalam sehari. Dengan kesadaran dan semangat perlawanan sekitar 350 ribu
buruh di AS melakukan aksi pemogokan dan ratusan ribu buruh lainya bergabung dalam
berbagai bentuk aksi yang menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8jam kerja dalam
sehari. Perlawanan tersebut berhasil menumbangkan salah satukebijakan penguasa kelas
atas yang tidak manusiawi dan mengantar akan momentum internasional sebagai hari buruh
sedunia. Kemenangan tersebut bukan berarti kaum buruh dapat menikmati kesejahteraan
atas kerjakeras mereka. 132 tahun berlalu watak kapitalisme tetap menghsilkan perilaku
penindasan terhadap kaum pekerja dengan tetap mempertahankan budaya kemiskinan,
ketidakadilan, kesengsaraan, perampasan hak terhadap kelas pekerja dan Budaya
penindasan tersebut masih membelenggu 128 juta angkatan kerja di Indonesia, karenanya
negara harus benar-benar kembali dalam jalur konstitusi sejati Pasal 28 ayat(2) UUD 45
“setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja”.
Mencari kesejahteraan dengan menjadi buruh pabrik adalah pilihan umum ketika
lahan pertanian  menyempit akibat kebijakan di Rezim ini, berharap dengan bekerja sebagai
buruh kebutuhan-kebutuhan dasar dapat tercukupi. Namun kenaikan harga pokok yang terus
melambung tidak diiringi dengan pemerataan upah yang layak bagi para pekerja. Kondisi ini
masih dibelenggu dengan PP No.78 tahun  2015 sebagai legitimasi upah murah, salahsatu
akibat dari politik upah murah adalah wacana bahwa buruh di DIY tidak akan bisa membeli
tanah di daerah sendiri, dengan UMK dibawah Rp2juta buruh akan susah memiliki rumah
sendiri. 2,06 juta angkatan kerja di DIY yang bermimpi  memiliki pekerjaan dengan upah layak,
jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan dan jaminan hari tua adalah harapan para pekerja
sebagai perwujudan kesejahteraan hidup mereka. Minimnya perlindungan sosial terhadap
buruh yang diberikan oleh perusahaan adalah bentuk pelanggaran konstitusional yang
dilakukan olehperusahaan. Jelas dalam pasal 28Dayat(2)UUD 1945“setiap orang berhak
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja” adalah seruan hubungan timbal balik antara perusahaan dan pekerja atas hak dan
kewajiban dalam hubungan kerja. Tercatat dari 4297 perusahaan di DIY baru 3.280
perusahaan yang mengikuti program jaminan sosial. Kondisi ini sangat merugikan tenaga
kerja termasuk buruh yang ada di DIY dan para pekerja, buruh se-Indonesia
Kondisi tersebut jelas mencerminkan belum sepenuhnya negara dan perusahaan
menegakan konstitusi bagi para pekerja termasuk buruh. Karenanya PC IMM AR
FAKHRUDDIN KOTAYOGYAKARTA bersikap, menuntut dan mendesak kepada pemerintah
untuk
1. Menjamin upah layak bagi para buruh se-Indonesia
2. Pemerintah dan perusahaan wajib memberikan perlindungan dan jaminan sosial
ketenagakerjaan, kesehatan, hari tua bagi para buruh
3. Turunkan harga kebutuhan pokok
4. Hentikan politik upah murah
5. Tolak PHK sepihak
HIDUP RAKYAT
HIDUP BURUH
Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat
Yogyakarta, 1 Mei 2018
PC IMM AR FAKHRUDDIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *