PENDIDIKAN DALAM ARUS KAPITALISME

Sukai Tulisan


Sukai Tulisan (4 pengunjung menyukai tulisan ini. )


Loading...

oleh : Immawan Muhammad Taufiq Firdaus (Fakultas Hukum UMY)

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi manusia agar tercipta kualitas hidup yang lebih baik. Melalui pendidikan, manusia dapat menemukan keselarasan hidup yang sesuai. dan sebaliknya, tanpa pendidikan manusia akan terdampar dalam belenggu pembodohan dan dipaksa untuk menjadi budak, bahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Maka itu seorang filsuf dari negeri Amazon Paulo Freire menjelaskan hakikat Pendidikan adalah penyadaran, Penyadaran untuk memahami realitas masyarakat dari kesadaran magis, naif hingga kritis. Dengan pendidikanlah manusia mampu mendapatkan penyadaran bukan hanya mengentaskan buta huruf dan  buta aksara semata  tetapi lebih jauh lagi, pendidikan mampu mengentaskan adanya penindasan, baik itu secara fisik maupun melalui pengetahuan. Dalam perkembangannya dunia pendidikan selalu menampilkan potret yang berbeda-beda seiring dengan realitas kehidupan yang tidak pernah usai dan bahkan semakin terasa kompleks. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang terlampau pesat turut berimplikasi terhadap kondisi sosiologis masyarakat. Kemungkinan adanya standarisasi hidup yang tak jarang justru memunculkan ruang-ruang baru dan menegaskan gaya hidup yang terlihat usang. Dari situ mulai muncul kesenjangan yang cukup memberikan jarak antara masyarakat kelas atas, dan masyarakat kelas bawah. Dan ketika itulah seharusnya pendidikan berperan sebagai counter ditengah keadaan yang absurd.

Namun idealitas pendidikan sebagai alat untuk mengangkat derajat manusiapun nyaris menjadi mimpi belaka dikarenakan liberalisme pendidikan yang kemudian membuka keran bagi segumpalan kelompok racun yang mempunyai kepentingan, mengkapitalisasikan sehingga menelurkan bencana dalam dunia pendidikan yaitu komersialisasi pendidikan yang semakin menjamur dengan dalih untuk peningkatan mutu dengan memungut bayaran yang beragam. Terkhusus bagi mereka masyarakat yang lemah secara ekonomi, bagi mereka pendidikan itu memiskinkan, terkadang banyak masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan putra-putri terbaiknya sebagai penerus bangsa karena mungkin terlalu sulit untuk menggapai dan menjangkau barang mewah macam itu bahkan sekedar mencicipinyapun tidak bisa. Keperluan sehari-harinya saja sudah tidak mencukupi ditambah dengan biaya sekolah yang mencekik leher para orang tua semakin menjelaskan bahwa pendidikan sudah kehilangan kemuliaannya di masyarakat. Alhasil tidak sedikit kita jumpai wajah-wajah generasi penerus yang justru terjerat kasus kriminal, tercecer dijalanan, serta diberbagai tempat yang tidak selayaknya mereka ada disana. Zaman dimana sekolah murah tampaknya memang sudah usai!!.

Dari pemaparan diatas ada beberapa faktor yang memang membuat pendidikan kita kurang menghargai masyarakat menengah ke bawah dan membuatnya terjebak pada arus komersialisasi. Salah satu faktor itu adalah mental pragmatisme yang menghinggapi manusia dan masyarakat. Sebuah masyarakat yang dihuni manusia pragmatis dengan sendirinya menciptakan tatanan sosial-budaya politik pragmatis. Dalam kesadaran manusia pragmatis, uang melandasi seluruh sikap dan tindakannya. Sikap dan tindakan manusia akan dikatakan benar dan berguna jika langsung menghasilkan uang material. Itu sebabnya ukuran sukses seseorang, martabat seseorang, eksistensi seseorang, amat tergantung kepada jumlah uang yang dimilikinya. sedangkan dunia pendidikan tidak sanggup menghindarkan diri dari logika serta nalar berfikir yang seperti itu, alih-alih justru terjerembab didalamnya. Hampir semua kebijakan, pengelolaan, pendidikan tidak luput dari pertimbangan uang. Inilah penyebab komersialisasi pendidikan yang didukung ekspansi kapitalisme global yang secara tidak langsung telah mendistorsi esensi dari pendidikan itu sendiri. Sedangkan gejala komersialisasi pendidikan yang terjadi saat ini merupakan rangkaian dari berbagai aspek yang membebani bangsa, pertama komersialisasi dipengaruhi oleh semakin kuatnya ideologi kapitalisme yang melanda Indonesia. Masuknya investasi asing yang telah dibuka sejak tahun 1967 melalui undang-undang investasi memunculkan industri-industri manufaktur maupun jasa yang memerlukan pasar baru. Sekolah, lembaga pendidikan tidak luput dari sasaran atau bidikan sebagai pasar baru yang potensial dan progresif karena setiap tahunnya akan tumbuh jutaan orang dilembaga pendidikan diseluruh Indonesia. Kedua, secara politis pemerintah ingin menghapus kesan dari masyarakat bahwa sekolah itu mahal, tapi secara ekonomis tidak memberikan topangan dana yang memadai, sehingga lembaga pendidikan diberikan ruang untuk menggali dana sendiri. Ketiga, dari sudut pandang budaya seiring dengan ideologi kapitalis yang tengah mencengkram bangsa, bersamaan juga muncul budaya materialistik dalam masyarakat, dan melihat ukuran keberhasilan masih dari sudut pandang materi. Hal ini mendorong praktisi pendidikan untuk menjadikan materi sebagai tujuan utama yang harus dicapai mengeyampingkan tujuan mencerdaskan bangsa. Seakan ada upaya untuk membebankan biaya-biaya pendidikan melalui peningkatan partisipasi sektor swasta, selain itu juga ada upaya reorientasi investasi pendidikan ke bidang-bidang studi tertentu yang dianggap memberikan keuntungan yang besar.[1] Dan logika seperti ini menempatkan pendidikan layaknya sebuah perusahaan yang keberlangsungannya ditentukan oleh pemilik modal.

 

MAHALNYA DUNIA PENDIDIKAN

Kemudian keluarnya produk perundang-undangan tidak secara otomatis menyelesaikan problem pendidikan. Setelah munculnya UU Sisdiknas yang berkaitan dengan UU Otonomi daerah, dunia pendidikan dihadapkan pada dua pilihan, melakukan desentralisasi pendidikan atau privatisasi pendidikan yang lebih sering kita sebut dengan istilah komersialisasi pendidikan. Desentralisasi menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi karena pemerintah terlanjur menyetujui agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat dengan melahirkan berbagai produk perundang-undangan. Sementara privatisasi pendidikan berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan keuangan pemerintah untuk menjalankan perundang-undangan tersebut. Perlu dipahami juga bahwa kemampuan ekonomi suatu negara merupakan fungsi dari pembangunan multisektor, dan pendidikan merupakan sektor yang berada didalamnya. Oleh karena itu seringkali kita mendengar ungkapan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara maka semakin tinggi pula kualitas penddikannya. Dengan demikian maka jelas bahwa ada hubungan dialogis antara dunia ekonomi dan dunia pendidikan

Jika diusut lebih jauh, komersialisasi pendidikan ini bersinggungan erat dengan perubahan tatanan serta pergeseran formasi kelas sosial yang berlangsung saat ini; factor sosial yang melululantahkan struktur dan sistem sosial yang lama. Termasuk didalamnya adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan adalah lingkaran yang berisi aktor-aktor yang mengalami perubahan sosial besar. Perubahan itu terbentuk dari tatanan global yang juga sedang mengalami transfoemasi raksasa. Semenjak komunisme diruntuhkan, maka ide sosialisme menjadi basi dan kuno. Dunia harus sujud sepenuhnya pada gagasan demokrasi liberal yang kini menguasai semua arena kehidupan sosial. Demokrasi liberal inilah yang kemudian menetaskan kebijakan setan yang membuat arena pasar menjadi bebas, Ekonomi liberal ; sebuah sistem yang mempertautkan satu negara dengan yang lain berdasar pada aturan perdagangan bebas yang dikomandoi oleh Rezim WTO. Organisasi perdagangan Internasional inilah yang mendesain semua kepentingan negara dan bahkan memberi aturan yang tidak dapat ditolak. Kini Pendidikan melalui sekolahnya bukan lagi sebagai tempat yang mentransferkan nilai-nilai yang mencerdeskan kepada para penerus bangsa melainkan menjelma menjadi arena pertarungan gladiator pasar yang dikelilingi berbagai kepeintingan dan ironinya yang menjadi korban semua ini dalah penerus bangsa yang sejatinya dibekali pengetahuan yang luas.

Dalama Ekonomi yang berasaskan Liberaslisme, implikasi nyata dalam sektor pendidikan adalah pertama, proses privatisasi yang dirayakan dan didukung, selain oleh negara juga instrument keuangan internasional. Privatisasi ini telah membuat sektor pendidikan bukan merupakan milik publik dan memenuhi kebutuhuban publik melainkan milik segelintir orang atau lapisan kelas sosial tertentu. Kedua, hubungan maupun ruang lingkup sektor pendidikan terus-menerus dinilai berdasar nilai ekonomi. Kegagalan maupun keberhasilan masing-masing bidang pelajaran akan selalu diukur dengan kategori ekonomi, Jika lulusan banyak yang menjadi pengangguran, maka pertanyaannya bukan pada metodologi atau pengajarannya, melainkan apakah mata pelajaran ini memiliki efek material atau tidak. Usaha untuk memaksimalkan efek material membuat pelajaran dengan alur logika ‘’rugi atau untung’’.[2]

Jika dipadatkan dalam sebuah siklus pembelajaran yang berhasil memiliki sejumlah prasyarat ekonomi. Untuk kategori peserta didik, yang dituntut adalah kemampuan untuk mengongkosi semua jalur pendidikan karena tiap materi pembelajaran membutuhkan biaya yang tidak kecil. Untuk lembaga pendidikan dibutuhkan serangkaian biaya bagi penguatan fasilitas, agar pembelajaran berjalan sesuai dengan standar kebutuhan ekonomi global. Sedangkan dalam konteks pasokan tenaga pengajar maka yang diperlukan pengajar yang memiliki kemampuan dalam memberikan pengaruh pada peserta didik untuk meyakini dalil kemajuan berdasar ongkos yang dikeluarkan. Kita bisa melihat sendiri betapa lihainya para pejabat pendidikan sekarang bersilat lidah dengan argumentasinya bahwa mutu pendidikan amat tergantung dari besarnya biaya yang dikeluarkan. Ini seperti hukum angkutan, semakin enak kursi kendaraan anda, maka semakin mahal anda untuk membayarnya, semakin tinggi cakupan pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula ongkos pendidikannya. Jika demikian maka kutukan bagi orang miskin makin benar, Bahwa mereka hadir untuk dilarang bersekolah!.

Dalam kehidupan berbangsa sekarang ini, nyatanya ekonomilah yang mengendalikan manusia dan masyarakat. Para politikus, pengusaha, intelektual akademisi, pejabat dan birokrat bahkan tokoh agama dan masyarakat saling berkolaborasi dan berjibaku melakukan suatu tindakan yang mencerminkan pragmatis komersialis yang sedang memperebutkan posisi atau kuasa, dan dapat dengan mudah ditebak bahwa muara dari semua ini adalah uang. Soekarno sebenarnya telah lama melihat sinyal yang cukup berbahaya terkait ideologi kapitalisme yang semakin menjamur kedalam setiap sendi kehidupan, terkhusus pendidikan yang semakin lama semakin tergerogoti dari nilai-nilai luhurnya. Bahkan berkali-kali ia mengkritik kapitalisme dengan mengatakan “borjuisme harus ditolak, kapitalisme harus dilawan”, akan tetapi kapitalisme tetap bergulir hingga mencapai titik puncaknya di era pemerintahan Soeharto yang memberikan aneka macam proteksi, subsidi, keringanan, dan kemudahan termasuk tax holiday (bebas pajak) yang  sangat merugikan rakyat dan negara.[3]

Imbas yang lain dari adanya kapitalisme pendidikan adalah adanya privatisasi pengetahuan yang seolah-olah pendidikan hanya dimiliki oleh mereka yang berkelas atas, itupun kalau ada masyarakat yang kelas bawah yang sekolah, pasti mereka akan mendapatkan prilaku yang diskriminatif penuh hinaan dari teman-temannya. Karena kapitalisme pendidikan mengarahkan gaya hidup anak menjadi komsumtif dan materi. Sekolah bukan lagi tempat yang bebas nilai. Sehingga tidak jarang kita dengar banyak tindakan rasis, atau bullying yang diterima oleh murid-murid yang tersangkannya pun berasal dari kalangan murid. Bayangkan, sekolah yang hakikatnya menjadi lembaga mulia yang mencerdaskan dan melahirkan penerus bangsa kini berubah menjadi mesin produksi mental-mental Kriminal. Kini Sekolah memiliki dua wajah dalam satu paket, yang berjalan beriringan.

Dalam karyanya yang berjudul, The Politic of Education: culture, power, and Liberation Paulo freire memberikan sindiran yang cukup keras terhadap kapitalisme pendidikan yaitu sebagai berikut, saat ini diperguruan tinggi, kami belajar bahwa objektivitas dalam sains membutuhkan netralitas sang ilmuwan; kami belajar bahwa ilmu pengetahuan adalah murni, universal, dan bebas nilai, serta bahwa perguruan tinggi adalah wadah ilmu pengetahuan, saat ini kami belajar walau tidak kami ungkapkan bahwa dunia terbagi atas orang yang tahu dan tidak tahu (para pekerja kasar), dan perguruan tinggi adalah rumah bagi kelompok pertama, kami sekarang belajar bahwa perguruan tinggi adalah gudang ilmu pengetahuan murni, dan bahwa mengembangkan ilmu pengetahuan itu semata-mata merupakan urusan duniawi.[4]  Dari ungkapan Freire diatas, ia berupaya memperlihatkan suatu kesenjangan terkait perbedaan kesempatan belajar antara kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi dengan kaum buruh yang msikin. Dalam karyanya yang lain Freire juga mengungkapkan tentang tujuan pendidikan, yang pertama, menjembatani kontradiksi antara pekerjaan kasar dan pekerjaan intelektual, sebelum kita dapat sepenuhnya menghapuskannya, kemudian yang kedua, secara bertahap membiayai kebutuhan pendidikan sendiri, karena jika tidak demikian, maka pendidikan tidak akan bisa benar-benar bercirikan demokratis dalam kondisi sosial yang sekarang ini.[5] ungkapan-ungkapan Freire tersebut layak untuk dipertimbangkan untuk membangun paradigma pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan yang membebaskan, yang jika kita melihat kondisi sosial budaya bangsa ini sedikit banyak mempunayi kemiripan.

Terlepas dari setiap upaya yang dilakukan oleh negara dalam menangani masalah pendidikan, substansi yang tidak boleh dilewatkan adalah sampai sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam mengelola pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, membuka peluang selebar-lebar bagi keterlibatan masyarakat baik secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pada satuan pendidikan. Selain itu masyarakat juga dapat berperan serta sebagai sumber pelaksanaan dan pengguna hasil pendidikan.[6] Jikalau dilihat dari tipologinya, partisipasi ataupun keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan dapat dibagi menjadi dua, yang pertama, partisipati kuantitatif yaitu frekwensi keikutsertaan terhadap implementasi kebijaksanaan, kemudian yang kedua, partisipasi kualiatif yaitu, dilihat dari tingkat dan derajat keikutsertaan masyarakat terhadap implementasi kebijakan. Kemudian jika dilihat dari aspek posisi individu dalam kelompoknya, partisipasi dan keterlibatan masyarakat dapat dibedakan menjadi, yang pertama, partisipasi masyarakat dalam aktivitas bersama dalam proyek khusus, kedua, partisipasi anggota masyarakat sebagai individu dalam aktivitas bersama pembangunan.

Permasalahan yang diuraikan diatas, jika tidak disikapi dengan kritis bukan tidak mungkin akan melenyapkan manusia dari nilai-nilai kemanusiaannya. Manusia lalu menjadi mesin tanpa karakter, tubuh-tubuh tenggelam di mall, histeris memuja konsumsi, serakah, individualistik serta memicu penyakit moral lainnya. untuk itu perlunya kita berbenah terutama dalam membangun nalar berfikir masyarakat yang idealistik dalam memandang pendidikan. Lembaga pendidikan bukan wadah bisnis atau ekonomi, dan salah satu tugas dari setiap institusi tersebut adalah menciptakan pendidikan yang memuat perubahan, baik dari segi sosial, budaya, politik, ilmu, teknologi, maupun taraf hidup ekonomi masyarakat. Semakin berhasil pendidikan, semakin besar pulalah perubahan yang diakibatkannya. Dan tolok ukur keberhasilan dari suatu pendidikan bukan semata dapat melahirkan tenaga kerja yang siap mencari nafkah, ataupun menciptakan calon pemimpin negara yang unggul, melainkan dapat memelihara dunia intelektual secara luas.[7]

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Paulo Freire, Sekolah Kapitalisme Yang Licik, (Yogyakarta: LkiS, 1998),

 

Eko Prasetyo, Orang Miskin dilarang sekolah! (Yogyakarta : Resist Book, 2004)

 

Dawam Raharjo, Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa (Yogyakarta: UII Press, 1999)

 

Paulo Freire,  Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan (Yogyakarta: ReaD, 2002)

 

Paulo Freire, Pendidikan Sebagai Proses: Surat Menyurat Pedagogis Para Pendidik Guinea-Bissau, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

 

UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54 ayat (1) dan (2)

Mynor Weiner, Modernisasi Dinamika Pertumbuhan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1994)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *