“Analisis Kebijakan Penunjukan Perwira Tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur”

Sukai Tulisan


Sukai Tulisan (3 pengunjung menyukai tulisan ini. )


Loading...

 

Oleh : Immawan Muhammad Saiful Aziz (Ketua Bidang Hikmah PK IMM FISIPOL UMY)

 

Selain kasus kebijakan impor beras dan beberapa kejadian yang sedang menyita perhatian publik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pun tak ketinggalan turut menyedot perhatian publik. Dalam wawancara yang dikutip dari republika.com, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Martinus Sitompul menuturkan terdapat dua perwira tinggi Polri yang bakal memimpin sementara di dua provinsi. Hal tersebut menurut Martinus disampaikan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin dalam rapat pimpinan Polri di Jakarta, Kamis 25 Januari 2018. “Dalam pengarahannya Bapak Wakapolri menyampaikan bahwa ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara dua wilayah provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.” Perwira tinggi (Pati) Polri yang dimaksud adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol M. Iriawan yang diusulkan menjadi (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Martuani Sormin yang diusulkan menjadi (Plt) Gubernur Sumatera Utara. Penunjukan ini pun kemudian memunculan pro dan kontra pada publik. Bahkan selain dua provinsi tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo sebagaimana dikutip dalam tirto.id menyatakan bahwa berencana menempatkan Pati Polri ataupun TNI untuk mengisi jabatan (Plt) Gubernur Papua. Dari penunjukan-penunjukan tersebut, Tjahjo berdalih penunjukan (Plt) Gubernur dari Pati Polri maupun TNI adalah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan pada daerah-daerah yang sedang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Selain itu Kemendagri juga berdalih bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak mencukupi untuk ditempatkan ke daerah-daerah yang membutuhkan (Plt) Gubernur. Namun di sisi lain, dengan menelurkan kebijakan tersebut, Kemendagri telah melanggar banyak aspek.

Penunjukan Penjabat Gubernur dari Pati Polri Bertentangan dengan Undang-Undang

Penunjukan (Plt) Gubernur dari Pati Polri bertentangan dengan berbagai aturan. Instrumen yang bertentangan adalah Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”. Selanjutnya dalam pasal 3 menyebutkan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”. Berdasarkan instrumen ini, maka penunjukan Pati Polri aktif tidak dapat dibenarkan. Selain itu sebagaimana dikutip dari kumparan.com, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Andrea H Poeloengan mengatakan “Adanya larangan Polri dan TNI untuk terlibat politik praktis serta belum tegas dan jelasnya aturan dan ketentuan ketika mereka “bekerja di luar” instansinya sendiri sebagaimana yang diatur dalam Tap MPR No 6 dan 7 tahun 2000, walaupun hanya sesaat menjadi Pjs Gubernur perlu disikapi hati-hati guna mencegah timbulnya konflik dalam Pilkada”.

Selanjutnya adalah Permendagri No 1 Tahun 2018 tentang Cuti Di luar Tanggungan Negara dalam pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintahan pusat/provinsi” yang menjadi dalih Kemendagri dapat mengangkat Pati Polri, telah bertentangan dengan Undang-Undang. Dikutip dari tribunnews.com, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak melanjutkan rencana menunjuk perwira tinggi polisi menjadi penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dirinya mengutip ketentuan di dalam UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) Pasal 201 Ayat (10) yang jelas mengatur, “Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur yang kosong diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya ruang lingkupnya di dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan ini secara jelas menyebutkan “sekretaris jenderal kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jendral, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara”. “Dengan ketentuan ini sesungguhnya sudah jelas, bahwa jika Menteri Dalam Negeri menunjuk selain jabatan yang ada di atas, artinya tidak berkesesuaian dan berpotensi melanggar UU Pilkada itu sendiri,” tegasnya.

Penjabat Gubernur dari Pati Polri, Tepatkah?

Penunjukan (Plt) Gubernur dari Pati aktif Polri juga sangat rawan terhadap kepentingan. Seperti kita ketahui contohnya dalam Pilkada Jawa Barat. Dalam Pilkada Jawa Barat terdapat pasangan calon (paslon) yang salah satunya merupakan Pati Polri yang mengundurkan diri. Dengan ditempatkannya Pati Polri sebagai (Plt) Gubernur Jawa Barat, maka akan sangat rawan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu selama Pilkada. Selanjutnya alasan penunjukan (Plt) Gubernur dari kalangan aktif Polri karena alasan keamanan merupakan alasan yang kurang tepat. Dalam hal ini bukanlah Gubernur ataupun Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap keamanan secara umum maupun Pilkada, namun Kepolisianlah yang bertanggung jawab terhadap stabilitas keamanan.

Penunjukan Pati Polri sebagai Penjabat Gubernur Menciderai Semangat Reformasi

Tentunya kita masih ingat terhadap proses peralihan rezim dari orde baru menuju reformasi. Kita ingat bahwa terdapat beberapa tuntutan reformasi di antaranya:

  1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya,
  2. Laksanakan amandemen UUD 1945,
  3. Hapuskan Dwi Fungsi ABRI,
  4. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya,
  5. Tegakkan supremasi hukum,
  6. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN

Dengan ditempatkannya Pati aktif Polri sebagai penjabat kepala daerah, maka mau tidak mau kita akan kembali diingatkan dengan memori adanya Dwi Fungsi ABRI di era orde baru. Dwi Fungsi ABRI yang berlaku di era orde baru menyatakan bahwa ABRI memiliki dua tugas, yakni menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Kala itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri menjadi satu kesatuan ABRI. Lalu dengan penunjukan ini mau tidak mau membuat kita berefleksi kembali terhadap memori kala itu ABRI telah terlalu jauh ikut campur dalam urusan sosial politik. Dengan semangat reformasi, kala itu berhasil mengembalikan ABRI yang kemudian terpisah menjadi TNI dan Polri kepada fungsi pertahanan dan keamanan negara. Maka dengan adanya kebijakan ini, maka praktis telah mencederai semangat reformasi.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah penulis paparkan, maka penunjukan Penjabat Gubernur dari Pati Polri telah melanggar banyak aspek. Dari peraturan yang dikeluarkan Kemendagri melalui Permendagri No 1 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2 pun bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu kebijakan ini juga mencederai semangat reformasi yang telah sebelumnya diperjuangkan. Maka penulis menyimpulkan kebijakan ini merupakan kebijakan yang kurang tepat untuk dilaksanakan. Bagaimanapun sebuah kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Selain itu juga sebuah kebijakan harus dapat dilihat secara luas sehingga tidak melanggar aspek-aspek lainnya. Atas rasionalisasi-rasionalisasi yang telah penulis sampaikan, Kemendagri harus menarik kebijakan yang walaupun belum berlaku, namun telah berjalan dalam prosesnya.

Billahi fii sabilil haq

Fastabiqul Khairat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *