“Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Dalam Percepatan Penguatan Hak Rakyat Atas Tanah”

Sukai Tulisan


Sukai Tulisan (3 pengunjung menyukai tulisan ini. )


Loading...

Oleh: Immawan Agung Nur Prabowo (IMM FP UMY)

Setiap manusia di dunia ini pasti memiliki hak milik atas apapun, baik itu material maupun imaterial. Hak milik dapat mereka dapatkan dengan berusaha melalui cara yang haq tentunya. Salah satu hak milik setiap manusia adalah hak milik atas tanah karena tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup dan merupakan sebagai sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, namun berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 1, disampaikan bahwa melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang ataupun seorang. Dengan kata lain monopoli, tidak dapat dibenarkan namun fakta saat ini berlaku di dalam praktek-praktek usaha, bisnis dan investasi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam sedikit banyak bertentangan dengan prinsip pasal 33.

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) pengertian hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat. Dalam tatanan praktis, bukan hal mudah untuk mewujudkan cita-cita pembentukan UUPA tersebut karena konflik kepentingan antara berbagai pihak senantiasa menjadi duri dalam pencapaian tujuan tersebut sehingga pelaksanaan kebijakan yang mengatur masalah hak-hak atas tanah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kebijakan hukum tentang pembatasan kepemilikan hak atas tanah yang diterapkan dalam pasal-pasal UUPA tersebut dalam tatanan teoritis idealis tampak mencerminkan cita-cita dari pembentukan UUPA itu sendiri yang salah satu pokok tujuannya meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

Problematika Agraria di Indonesia

Menurut rekaman konflik yang dilakukan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) sepanjang tahun 2013 terdapat 369 konflik agraria dengan luasan mencapai 1.281.660.09 hektar (Ha) dan melibatkan 139.874 Kepala Keluarga (KK). Dari catatan KPA, selama lima tahun terakhir sejak tahu 2009 sampai dengan 2013, telah terjadi peningkatan jumlah konflik sebanyak 314 % (persen) atau 3 (tiga) kali lipat, terjadi peningkatan luasan areal konflik sebanyak 861 % (persen), dan jumlah kepala keluarga yang terlibat konflik juga meningkat 1.744 % (persen) dibandingkan 2009. Fenomena ini menunjukkan bahwa belum mampunyai tanah dimanfaatkan oleh seluruh rakyat yang menjamin rasa keadilan bagi sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana makna yang terkandung dalam asas fungsi sosial hak atas tanah.

Program Pemerintahan tantang Reforma Agraria

Program pemerintah jokowi dalam mendukung langkah-langkah penyusunan hukum agraria sudah dapat dilihat dari beberapa kebijakannya. Dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2016 pada 16 Mei 2016, tercantum 5 (lima) Program Prioritas terkait Reforma Agraria, yaitu:

  1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria.
  2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria.
  3. Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria.
  4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria.
  5. Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan itu, Presiden pun berulangkali tegas mengingatkan para Menteri terkait agar merealisasikan pendataan 4 juta hektar lebih tanah negara untuk diberikan kepada rakyat, termasuk program sertifikasi tanah bagi masyarakat yang tidak mampu. Dalam beberapa kesempatan Presiden juga meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk fokus terhadap pendataan dan penataan sekitar 4,9 juta hektar tanah negara yang bisa diberikan kepemilikannya kepada rakyat dan juga menuntaskan program sertifikasi lahan bagi masyarakat tidak mampu. Termasuk di dalamnya tanah Hak Guna Usaha yang tidak diperpanjang serta tanah-tanah telantar. Selain kepada Kementerian Agraria, Presiden juga memerintahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan penataan aset 4,8 juta hektar lebih hutan negara agar bisa dikelola masyarakat ekonomi terbawah.

Perlu kearifan dan antisipasi cermat untuk terlaksana dan terwujudnya kebijakan baru itu. Sebaliknya, ketidaksiapan dalam mengelaborasi dan menindaklanjuti bisa membuat kebijakan dapat tersendat bahkan malah tidak dapat dilaksanakan. Di depan mata bangsa ini terpampang jelas tantangan kesenjangan, kemiskinan, dan penyediaan kesempatan kerja yang tidak ringan.

Manajemen Sebagai Upaya Rekonstruksi Sistem Birokrasi

Upaya perbaikan yang terpenting adalah melakukan rekonstruksi pembenahan sistem manajemen publik yang memungkinkan kreativitas dan inovasi tumbuh dan berkembang sehingga membentuk budaya organisasi yang kokoh. Rekonstruksi sistem birokrasi pertanahan perlu menggunakan hasil-hasil ilmu pengetahuan, penelitian dan pengkajian dari komponen-komponen penyebab ketimpangan birokrasi pertanahan yang tak kunjung membaik. Rekonstruksi sistem birokrasi pertanahan tidak bisa sekedar dilihat secara tekstual dari sisi peraturan-peraturan yang mendasari, akan tetapi perilaku pejabat (birokrat) dalam sistem birokrasi pertanahan dan kontekstual permasalahan utama dari ketimpangan sistem birokrasi pertanahan menjadi hal penting untuk dikaji, sudah sekian puluh kali peraturan sistem birokrasi pertanahan dibenahi akan tetapi hasil pelaksanaan birokrasi pertanahan masih jauh dari rasa keadilan.

Pentingnya Percepatan Hak milik Atas Tanah

Fenomena tentang problem agraria menunjukkan bahwa belum mampunya tanah dimanfaatkan oleh seluruh rakyat yang menjamin rasa keadilan bagi sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana makna yang terkandung dalam asas fungsi sosial hak atas tanah. Di depan mata bangsa ini terpampang jelas tantangan kesenjangan, kemiskinan, dan penyediaan kesempatan kerja yang tidak ringan. Ketika tekad dan segala kemampuan yang dimiliki sedang difokuskan untuk membuat program guna mengatasi, termasuk meningkatkan sumber daya pembiayaan pembangunan, akan menjadi sangat repot jika kita masih harus berkutat dengan kebijakan baru yang tidak dapat berjalan. Upaya perbaikan yang terpenting adalah melakukan rekonstruksi pembenahan sistem manajemen publik yang memungkinkan kreativitas dan inovasi tumbuh dan berkembang sehingga membentuk budaya organisasi yang kokoh, karena memahami sistem publikasi positif birokrasi dan pelayanan merupakan langkah yang bisa dilakuakan dalam rangka rekonstruksi birokrasi.

 

Sumber :

Handoko, W. 2011. Rekonstruksi Sistem Birokrasi Pertanahan Menuju Konsep Keadilan Dalam Kerangka Politik Hukum Agraria: Tinjauan Terhadap Implementasi Ketetapan Mpr Ri No. Ix/Mpr/2001. Puskasi Fh Universitas Widyagama. Malang.

Kesowo, Bambang . 2017. Kebijakan Baru Pertanahan. Dalam http://nasional.kompas.com/read/2017/03/30/18482971/kebijakan.baru.pertanahan, diakses tanggal 11 oktober 2017, pukul 22.31.

Melianawaty. 2015. Hak Milik atas Tanah, dalam https://www.kompasiana.com/melianawaty/hak-milik-atas-tanah-oleh melianawaty_5500006ea333117b6f50f8f1, diakses tanggal 8 oktober 2017, pukul 23.05.

Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. 2017. NARASI TUNGGAL: Langkah Percepatan Reforma Agraria. Dalam http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/8313/NARASI-TUNGGAL–Langkah-Percepatan-Reforma-Agraria#.Wd46V4-CzMw, diakses 11 oktober 2017 pukul 22.47.

Rejekiningsih, Triana. 2016. Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia). Universitas Sebelas Maret. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *