PRESS RELEASE : “TELAH HILANG HAK ASASI MANUSIA DI TANAH ISTIMEWA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN BANDARA NYIA (New Yogyakarta International Airport)”

Sukai Tulisan


Sukai Tulisan (8 pengunjung menyukai tulisan ini. )


Loading...

 

PRESS RELEASE

TELAH HILANG HAK ASASI MANUSIA DI TANAH ISTIMEWA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN BANDARA NYIA (New Yogyakarta International Airport)

Kulonprogo

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemnusiaan dan perikeadilan”

Assalamualaikum Wr. Wb.

Tegas tertuang dalam pembukaan UUD1945 bahwa segala bentuk penjajahan yang merampas hak dasar manusia dalam bentuk apapun harus dihapuskan karena hal tersebut sangat bersebrangan dengan perilaku kemanusiaan dan menolak adanya keadilan. Indonesia sebagai negara hukum (rechttstaat atau the rule of law) adalah posisi paling tepat sebagai pelindung warga negaranya dari berbagai bentuk penjajahan, Selain itu negara harus memenuhi perlindungan dan jaminan hak asasi manusia atas seluruh warga negaranya. Hak asasi manusia  berarti hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan langgeng sebagai anugerah tuhan yang maha esa yang meliputi hak untuk hidup, hak mengembangkan diri,hak atas kemerdekaan, hak keamanan, hak keadilan dan hak kesejahteraan adalah harga mati yang tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapapun.

Hak-hak dasar tersebut juga berlaku terhadap warga terdampak pembangunan proyek bandara NYIA di kecamatan Temon Kulonprogo, bagi warga terdampak perjuangan mereka adalah bagian dari mempertahankan hak-hak dasar untuk keberlangsungan hidup dan semestinya negara wajib melindungi serta menjamin hak mereka dari pihak-pihak yang mencoba merampas hak dasar warga setempat. Namun pada realitanya proses pembangunan proyek bandara NIYA terdapat praktek-praktek kegiatan  yang merampas hak warga. Intimidasi, kriminalisasi, gerakan represif dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak PT. AP membantu menekan warga yang mencoba memertahankan hak-hak dasar mereka. Dari 637 hektar lahan yang dibutuhkan untuk mega proyek bandara NIYA setidaknya masih terdapat 37 bangunan rumah yang masih berdiri dan seluruhnya tetap dihuni oleh warga pemilik rumah yang masih bertahan memperjuangkan hak nya. Perjuangan mereka dalam mempertahankan hak dasar mereka mendapat berbagai cobaan sebagai proses perampasan tanah milik warga, proses permpasan yang terjadi berupa pemutusan sepihak aliran listrik rumah warga, perusakan pintu dan jendela rumah, menggali dan menghalangi akses jalan kerumah warga serta merusak pohon-pohon disekitar rumah warga. Kondisi tersebut bak penjajahan yang mengancam keberlangsungan kehidupan warga yang tetap bertahan, bagi warga yang mayoritas memenuhi hak atas kesejahteraan dengan bertani kondisi ini sangat menindas mereka, kata “khanan”  dengan kondisi seperti ini menyebabkan warga yang bertani terancam gagal panen. Selain itu saat kondisi ini terjadi anak-anak yang masih bertahan bersama keluarga dan duduk dibangku sekolah sedang menghadapi ujan akhir semester dan akan menggangu proses belajar mereka, begitu juga perampasan hak akan berdampak pada tatanan lingkungan yang tidak ideal dan mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Pelnggaran HAM juga dirasakan oleh relawan yang bersolidaritas bergerak atas dasar penegakan HAM bagi warga terdampak penggusuran proyek bandara NYIA. Begitu banyak tindakan-tindakan intimidasi baik verbal mupun non-verbal yang dilayangkan kepada relawan dari pihak aparat kepolisian setempat. Puncaknya pada selasa 5 desember 2017 berbagai tindakan represif dari pihak aparat ditujikan kepada warga dan relawan yang mencoba melindungi bangunan dan tanah milik warga yang masih bertahan juga intimidasi yang dilayangkan kepada relawan dengan mempersulit akses menuju lokasi penggusuran dan agar menghindar serta tidak ikut campur dalam proses penggusuran yang akan dilakukan oleh pihak PT.AP. hal tersebut jelas melanggar HAM, tegas didalam pasal 100 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang membebaskan partisipasi masyarakat dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Hal diatas mencerminkan dengan jelas bahwa masih minimnya pengetahuan tentang HAM oleh pihak PT AP, aparat ataupun pihak yang berwenang dalam melakukan proses pebangunan bandara NYIA terhadap warga asli yang masih bertahan dan relawan yang bersolidaritas.

Karenanya PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta bersikap, menuntut dan meminta kepada pemerintah untuk;

  1. Mengecam segala tindakan yang bertentangan dan merampas hak asasi manusia dalam bentuk apapun.
  2. Mengecam tindakan media massa yang memberikan informasi tidak sesuai realita dilapangan.
  3. Tegakan hukum berdasarkan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat terdampak penggusuran proyek bandara NYIA di kulonprogo dan seluruh rakyat Indonesia.
  4. Usut tuntas segala kasus pelanggaran HAM.
  5. Mendesak PT.Angkasapura untuk memenuhi kebutuhan warga yang masih bertahan dan bertanggungjawab atas segala insiden yang sedang terjadi kepada warga terdampak dan relawan yang bersolidaritas.
  6. Mendesak Kapolres Kulonprogo untuk menginstrusikan kepada anggotanya agar tidak ada kegiatan represif dan segala kegiatan yang dapat bertentangan dengan HAM bagi warga dan relawan solidaritas yang sedang menegakan HAM.
  7. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk peka, peduli dan menegakan HAM di Kulonprogo.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat dan sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

HIDUP RAKYAT!!!

Billahifisabililhaq fastabiqhulkhairat

Wassalamualaikum wr wb

 

Kulonprogo, 10 Desember 2017

 

 

PC IMM AR FAKHRUDDIN YOGYAKARTA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *