GERAKAN SOSIAL DAN PERMASALAHAN AGRARIA

Sukai Tulisan


Sukai Tulisan (9 pengunjung menyukai tulisan ini. )


Loading...


Oleh: Raihan Ibrahim annas – komisariat Hukum UMY

Ketika berbicara tentang masalah agraria maka yang akan muncul dibenak dan pikiran kita adalah tanah pedesaan dan pertanian. Namun jika menilik lebih luas lagi maka dapat kita pahami bahwasanya masalah agraria merupakan permasalahan politik sekaligus kemanusiaan. Persoalan agraria pada intinya menyangkut kekuasaan atas seluruh elemen yang terkandung di dalam kehidupan agraris oleh masing-masing pihak yang terlibat seperti masyarakat dan negara dengan menempatkan tanah dan kekuasaan sebagai inti dari persoalan.

Setelah Indonesia merdeka, persoalan agraria mendapat perhatian serius para pendiri bangsa. Mereka menyadari bahwa hakekat sejarah kolonial adalah sejarah eksploitasi sumber-sumber agraria di Nusantara. Sehingga kemerdekaan merupakan jalan yang harus ditempuh untuk merestrukturisasinya ke arah yang lebih berkeadilan, mengakhiri sistem penguasaan tanah di Indonesia yang berjalan di atas sistem kolonial dan feodal.

Pada tahun 1960 setelah Undang-Undang Pokok Agraria atau yang sering disebut dengan UUPA disahkan dan dimasukkaan ke dalam lembaran negara, yang kemudian pada tanggal disahkannya UUPA ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional. Dengan demikian Reforma Agraria merupakan agenda pertama pembangunan yang didasari pada kondisi pada saat itu yaitu perlu dilakukannya restrukturisasi konsep penguasaan tanah. Namun seirng dengan makin gencarnya hegemoni asing membuat kebijakan-kebijakan Pemerintah sedikit demi sedikit berubah dan berpihak pada kepenting kelompok tertentu.

Permasalahan Darurat Agraria Yogyakarta

Semenjak UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) disahkan, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam hal penguasaan tanah di seluruh DIY. Melalui UUK, Kasultanan/Pakualaman menjadi badan hukum khusus sehingga dapat memiliki tanah. Badan hukum ini bernama Badan Hukum Warisan Budaya dan bersifat swasta. Dalam praktiknya, penguasaan tanah di DIY mengarah pada penetapan Kasultanan/Pakualaman sebagai pemilik tunggal (monopoli) dari seluruh tanah di DIY. Upaya monopoli pemilikan tanah itu dilakukan dengan cara menghidupkan kembali Rijksblad No 16 dan No 18 tahun 1918 yang berbunyi: “semua tanah yang tidak ada bukti kepemilikan menurut hak eigendom (hak milik, menurut UU Agraria 1870), maka tanah itu adalah milik kerajaanku”.

Berdasarkan data forum diskusi darurat agraria DIY menyebutkan bahwa terdapat 11 permasalahan agraria di Yogyakarta yang masuk ke dalam kategori MAS (masalah agraria struktural) diantaranya penggusuran pemukiman parangkusumo, pembangunan Bandara internasional (NYIA), pendirian apartemen Utara, permapasan hak tanah melalui pembatalan hak milik atas tanah, Pertambangan pasir besi dan pembangunan pabrik baja (Megaproyek), Perampasan hak tanah milik desa melalui pembalikan nama sertifikat tanah desa (Megaproyek), Revitalisasi kantor kepatihan yang berdampak penggusuran, Perampasan hak tanah melalui perubahan status hak guna bangunan, Penggusuran tambak udang dan permaslahan lain yang tersebar di wilayah DIY.

Dalih yang sering digunakan dari adanya penggusuran-penggusuran tersebut yang pertama adalah alih penataan. Pemerintah berdalih bahwa Yogyakarta yang merupakan daerah istimewa harus di dilakukan penataan untuk memperbaiki pengelolaan kota. Dengan adanya dalih pentan maka secara otomatis penggusuran akan dilakukan yang membuat warga kehilangan lahan dan pemukimannya. Dalih yang kedua yang digunakan adalah kepentingan umum, penggusuran pemukiman menjadi jalan satu satunya yang dilakukan apabila tidak terdapat lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan di Yogyakarta. Dan yang selanjutnya adalah Dualisme sistem kepemilikan tanah di DIY yang rentan dengan konflik sosial. Tanah-tanah yang statusnya abu-abu ini seringkali menjadi sumber konflik masyarakat.

Berkembangnya Kota Yogyakarta sebagai destinasi wisata membuat para investor mengembangkan usaha-usaha perhotelan, restoran, dan berbagai ruang untuk dikemas sebagai area wisata menjadikan tanah sebagai komoditas dengan nilai yang tinggi. Konflik muncul karena ekspansi usaha yang cenderung mengabaikan fungsi sosial tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Agraria, bahwa tanah harus dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dalih dalih inilah yang selama ini digunakan untuk melegitimasi adanya penggusuran yang terjadi di daerah Istimewa Yogyakarta.

Peran Gerakan Mahasiswa Menyikapi Permasalahan Agraria

Peranan kaum intelektual, termasuk mahasiswa dalam perubahan sosial sangatlah komplek dan penting. Tetapi tidak selalu menentukan, Dalam sejarah Indonesia, kita juga menyaksikan peran penting yang dilakukan mahasiswa khususnya mahasiswa pergerakan seperti reformasi dalam penggulingan rezim orde baru dan kejadian kejadian besar sebelum itu. Saat ini salah satu ranah yang dapat dijangkau oleh gerakan mahasiswa dalam menyikapi persoalan agraria adalah melalui jalur advokasi. Dalam pengadvokasian gerakan mahasiswa dapat melakukan Kajian, Transformasi nilai kepada masyarakat, konsolidasi pemberdayaan dan kemudian aksi. Sudah banyak organisasi pergerakan sosial yang mengambil ranah ini sebagai lahan perjuangan untuk membela kepentingan masyarakat yang terkena dampak konflik agraria seperti permasalahan pembangunan NYIA yang di dampingi oleh FORUM SEKBER (Sekolah Bersama), dan Organisasi Pembebasan yang di Parangkusumo. Advokasi adalah alat yang ampuh. Di dalam negara demokratis seperti Indonesia, masyarakat dan para wakilnya membutuhkan individu-individu  yang memiliki pengetahuan, komitmen dan kepedulian untuk mengangkat isu-isu yang ada agar keputusan yang diambil tepat sasaran.

Posisi IMM sebagai Organisasi Pergerakan Sosial

Dalam Deklarasasi Kota Malang poin ketiga IMM bertekad memantapkan peran dan posisi sebagai gerakan pelopor kaum muda, dalam pont kelima kader pelopor progresif IMM mengikrarkan mengaku berbangsa satu “bangsa yang mencita-citakan keadilan” Mengaku Bertanah air satu: Tanah air tenpa penindasan. Saat ini permasalahan yang menjadi kendala kurangnya peran IMM sebagai sarana kontrol sosial adalah paradigma atau cara berpikir kader IMM yang terlalu menghabiskan energi dalam kajian kajian yang jarang memiliki praksis nyata. Kader IMM hanya menyibukkan dirinya untuk memperdalam ilmu tetapi kadang lupa ataupun tumpul pisau analisisnya dalam mengkaji permasalahan sosial serta lupa dalam mentransformasikan nilai nilai keilmuan yang mereka dapat kepada masyarakat. Melihat kultur seperti ini tentu IMM harus daapat mengambil peran penting dalam menyikapi permasalahan sosial.

Gramscidalam karyanya mengatakan para intelektual harus menjadi Intelektual Organik yaitu Kaum intelektual yang tidak sekedar menjelaskan kehidupan sosial dari luar berdasarkan kaidah sains, melainkan juga memakai bahasa kebudayaan untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman real yang tidak bisa diekspresikan oleh masyarakat sendiri.

Referensi:
Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila (Yogyakarta: UGM press, 1994).

http://selamatkanbumi.com/id/darurat-agraria-yogyakarta-tinjauan-hukum-atas-situasi-terkini/

Tagged with:

1 thought on “GERAKAN SOSIAL DAN PERMASALAHAN AGRARIA”

  • Saya mohon pemerintah pusat mengintruksikan pemda tk II di bali agar lahan yg di tidurkan oleh pengembang bisa di garap oleh warga yang tdak memiliki lahan untuk ketahan pangan, sebb byk lahan ditidurkan oleh investor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *